Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen kuat dalam membantu masyarakat Aceh. Menjelang bulan suci Ramadan, Presiden Prabowo menyalurkan bantuan signifikan senilai Rp 72,75 miliar yang dialokasikan khusus untuk pembelian sapi. Daging hasil pembelian ini rencananya akan dibagikan kepada masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan alokasi dana tersebut saat rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/2). “Bapak Presiden memberikan bantuan sebanyak Rp 72.750.000.000 untuk pembelian sapi,” ujar Tito. Ia merinci bahwa pembagian daging ini mencakup 19 kabupaten/kota di Aceh, termasuk Simeulue yang baru-baru ini dilanda gempa. Proses pembelian sapi sendiri telah tuntas, dan pemerintah telah menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan agar daging dibagikan tepat sehari sebelum awal Ramadan. Langkah ini memastikan lebih dari 3.042 desa di Aceh akan mendapatkan bagian daging sapi untuk menyambut bulan puasa.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap pemulihan infrastruktur hunian bagi warga yang terdampak banjir dan longsor. Bantuan stimulan perbaikan rumah disalurkan dengan nominal bervariasi: Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan Rp 60 juta untuk rumah rusak berat.
Penyaluran bantuan untuk kategori rusak ringan dan sedang telah dimulai, didukung anggaran sebesar Rp 4,7 triliun dari Kementerian Keuangan yang dieksekusi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menteri Tito melaporkan bahwa dana ini telah didistribusikan di 25 kabupaten/kota dan akan terus berlangsung setiap minggu.
Untuk rumah dengan kerusakan berat, pemerintah menyediakan dua opsi utama. Pilihan pertama adalah Hunian Sementara (Huntara) yang akan dibangun oleh BNPB, bersama Danantara dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Alternatif kedua, warga dapat memilih untuk tinggal di rumah kontrakan atau bersama keluarga dengan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu per bulan, yang dibayarkan setiap tiga bulan sehingga total menjadi Rp 1,8 juta.
Tak berhenti sampai di situ, pemerintah juga melengkapi paket bantuan dengan bantuan perabot dan stimulus ekonomi untuk meringankan beban masyarakat. Menteri Tito menjelaskan bahwa bantuan perabot diberikan sebesar Rp 3 juta dan stimulus ekonomi sebesar Rp 5 juta. Bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat, mereka secara otomatis akan menerima kedua jenis bantuan ini, dengan total Rp 8 juta. Sementara itu, untuk rumah yang mengalami rusak ringan atau sedang, warga tetap berkesempatan mendapatkan bantuan perabot Rp 3 juta, terutama jika perabot rumah tangga mereka rusak meskipun kerusakan struktural rumah tidak termasuk kategori berat. Kebijakan komprehensif ini menegaskan upaya pemerintah untuk memastikan pemulihan yang menyeluruh bagi masyarakat Aceh.
