jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR – Satu tahun kepemimpinan Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor mendapat sejumlah catatan dari DPRD Kota Bogor.
Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani, menilai secara umum kinerja pemerintah daerah pada tahun pertama cukup baik, khususnya dari sisi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Secara umum, satu tahun kepemimpinan Dedie–Jenal, jika dilihat dari sisi APBD pada tahun awal, serapannya cukup maksimal, di atas 90 persen. Ini menandakan kinerja yang sesuai dengan apa yang dianggarkan,” ujar Edi, kepada JPNN.com pada Jumat (20/2).
Ia menambahkan, selama hampir dua bulan dirinya bertugas di Komisi 1, mitra kerja dari unsur pemerintah dinilai responsif terhadap agenda yang dijadwalkan komisi.
“Selama hampir dua bulan saya di Komisi 1, mitra kerja yaitu pemerintah responsif dengan apa yang diagendakan oleh Komisi 1,” katanya.
Meski demikian, Komisi 1 DPRD Kota Bogor tetap mencatat sejumlah hal yang akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat-rapat lanjutan bersama pemerintah daerah.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan pendataan dan sertifikasi aset milik Pemerintah Kota Bogor.
Komisi 1 ingin memastikan seluruh aset telah terdata secara akurat dan memiliki legalitas yang jelas.
Selain itu, persoalan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dari pengembang perumahan juga menjadi perhatian.
DPRD akan menanyakan apakah proses serah terima fasos dan fasum tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Komisi 1 juga menyoroti masih adanya kelurahan yang belum memiliki kantor tetap.
Hal ini dinilai perlu menjadi prioritas pembahasan agar pelayanan publik di tingkat kelurahan dapat berjalan optimal.
Edi menegaskan, berbagai catatan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja bersama Pemerintah Kota Bogor sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD.
“Beberapa hal tersebut akan kami bahas dalam rapat Komisi 1 bersama pemerintah Kota Bogor,” ujarnya.
DPRD berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga guna meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Bogor. (mar7/jpnn)
