KPK awasi potensi kebocoran anggaran impor 105.000 pikap untuk Kopdes Merah Putih

Photo of author

By AdminTekno

Kita Tekno – , JAKARTA – Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya akan mengawasi potensi korupsi impor 105.000 pikap dari India untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Setyo menjelaskan bahwa lembaga antirasuah mempunyai kajian peta kerawanan korupsi sehingga potensi korupsi dapat segera dicegah.

“Kami sifatnya kita melihat apa selama itu masih sifatnya potensi, belum ada, kan kami punya ada namanya risk assessment korupsi atau RCA, Risk Corruption Assessment,” katanya dikutip pada Rabu (25/2/2026).

: ICW Minta KPK Awasi Pengelolaan 1.179 SPPG Polri

Dia menuturkan bahwa kajian itu diharapkan tidak terjadi pelanggaran tindak pidana korupsi atas pengadaan impor pikap.

Dia juga meyakini pemerintah telah melaksanakan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat, mengingat ini merupakan program strategis di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.

: : Tanda Tanya Besar Absennya KPK di Sidang Praperadilan Eks Menag Yaqut

“Kalau yang tadi itu ya saya lihat pemerintah sudah merespons, dengan pemerintah sudah merespons kita tunggu saja langkah-langkah berikutnya. Saya kira mereka, pemerintah sudah tahu apa yang terbaik untuk menjaga agar program strategis ini bisa berjalan dengan baik dan berguna bermanfaat untuk seluruh masyarakat gitu,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Agrinas Pangan berencana mengimpor 105.000 unit pikap asal India dengan nilai kontrak sekitar Rp24,66 triliun. 

: : KPK Sempat Periksa Kepala BKD Jatim Terkait Dugaan Kasus Jual-beli Jabatan di Ponorogo

Secara terperinci, sebanyak 35.000 unit mobil pikap Scorpio dipasok oleh produsen otomotif Mahindra. Sementara itu, 70.000 unit lainnya disuplai oleh Tata Motors India, yang terdiri atas Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 masing-masing 35.000 unit. 

Rencana tersebut mendapat kritik dari berbagai pihak seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan DPR RI, terutama di tengah tekanan terhadap industri otomotif nasional sepanjang 2025. Karena menuai polemik, DPR meminta pemerintah menunda upaya impor pikap dari India ini.

Menanggapi kritik ini, Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan akan mengikuti arahan dan instruksi jika memang impor pikap dari India harus ditunda.

“Kami akan ikuti, manut saja. Apa pun keputusannya, kami yang penting bekerja saja untuk negeri dan masyarakat,” ujar Joao dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Leave a Comment