Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Marty Natalegawa menilai rencana pengiriman 8 ribu pasukan Indonesia untuk misi International Stabilization Force (ISF) sudah melalui pertimbangan matang.
Hal itu disampaikan Marty usai berpidato dalam Diskusi Publik tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan di Wisma Habibie Ainun, Jakarta, Rabu (25/2) siang.
“Saya berkeyakinan bahwasannya pemerintah sudah mempertimbangkan hal-hal seperti ini secara matang insyaAllah,” kata Marty.
Menurut dia, langkah tersebut memang berbeda dari kebiasaan Indonesia yang selama ini mengirim pasukan di bawah payung misi penjaga perdamaian PBB.
“Biasanya kan pengiriman pasukan itu di bawah payung PBB, UN Peacekeeping Force. Kali ini, suatu lembaga yang diberikan otorisasi oleh Dewan Keamanan PBB, tapi bukan pasukan pemeliharaan perdamaian dari PBB-nya sendiri. Jadi ini tentu sesuatu yang berbeda,” ujarnya.
Marty menekankan, mandat pasukan harus jelas sejak awal. Ia mempertanyakan apakah peran mereka sebatas peacekeeper atau memiliki tugas lebih aktif seperti melucuti persenjataan kelompok bersenjata di Gaza.
“Kalau yang kedua tentunya kadar risikonya berbeda dengan semata meleraikan dua pihak yang bersengketa,” katanya.
Terkait Board of Peace (BOP), Marty melihat isu ini dari dua sisi. Pertama, cakupan BOP dalam piagamnya melampaui isu Gaza dan menyentuh berbagai konflik internasional.
Kedua, dalam konteks Palestina, Indonesia tetap harus memastikan setiap inisiatif, termasuk BOP, sejalan dengan upaya di Dewan Keamanan PBB dan visi two-state solution.
“Jangan sampai BOP itu seolah-olah menjadi satu lembaga yang terpisah, upaya yang terpisah,” ucapnya.
Ia menegaskan, Indonesia bukan tipe anggota yang pasif dalam suatu organisasi internasional.
“Indonesia lazimnya ketika menjadi anggota di suatu organisasi selalu bukan hanya menjadi anggota yang pasif tapi juga anggota yang membantu membentuk dan mempengaruhi pembahasan,” kata Marty.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan Indonesia siap mengirim hingga 8 ribu personel ISF saat KTT perdana BoP di Washington, Amerika Serikat (AS), Kamis (19/2) lalu.
Di bawah kepemimpinan AS, Indonesia juga ditunjuk menjadi wakil komandan dalam struktur komando ISF.
