Polemik rencana impor mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kembali menjadi perhatian. Di tengah permintaan penundaan dari DPR, unit pikap Mahindra Scorpio justru sudah terlihat digunakan dalam kegiatan program tersebut.
Hal ini terlihat dari unggahan media sosial Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota. Dalam unggahan tersebut terlihat seremoni penyerahan kendaraan pikap Mahindra Scorpio berkelir putih.
Kendaraan tersebut disebut menjadi bagian dari dukungan operasional program KDKMP di Surabaya. Dalam keterangan unggahannya, Joao menyebut unit tersebut turut diperlihatkan dalam kegiatan yang dihadiri pejabat militer.
“Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Tandyo Budi, meninjau percepatan pengembangan KDKMP di Surabaya, dan Mahindra Scorpio Pik Up yang mendukung koperasi di jantung inisiatif ini,” tulis Joao dalam unggahan di sosial medianya.
Ia juga menegaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut tidak hanya sebatas penyediaan unit. Menurutnya, perusahaan juga berkomitmen membangun ekosistem layanan purna jual dan ketersediaan suku cadang di wilayah operasional program.
“Kemampuan hanyalah permulaan. Komitmen kami melangkah lebih jauh, membangun ekosistem purna jual dan suku cadang yang kuat di seluruh wilayah operasi, dalam kemitraan dengan AGRINAS, untuk memastikan dampak yang berkelanjutan,” lanjutnya.
Saat dikonfirmasi mengenai distribusi kendaraan tersebut, Joao memastikan bahwa sebagian unit pikap Mahindra sudah disalurkan. Salah satunya dilakukan dalam kegiatan KDKMP di Surabaya. Namun Ia belum merinci kapan penyerahan dalam unggahan tersebut dilakukan.
“Sekarang sudah saya bagi, bukannya kalau jadi. Makanya kemarin yang liput ke Surabaya ada enggak?,” ujar Joao saat ditemui di kantor Agrinas di Jakarta Timur, Selasa (28/2/2026).
DPR minta impor pikap dari India ditunda
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu kendaraan pikap dari India. Permintaan itu disampaikan agar keputusan pengadaan kendaraan tersebut dapat dibahas lebih dulu bersama Presiden.
Dasco mengatakan penundaan diperlukan karena Presiden Prabowo Subianto masih berada di luar negeri. Menurutnya, pemerintah perlu menghitung kembali kesiapan industri dalam negeri sebelum memutuskan kelanjutan impor kendaraan tersebut.
“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu mengingat presiden masih di luar negeri,” kata Dasco kepada wartawan Senin (23/3/2026).
Ia menambahkan, pemerintah nantinya juga akan meminta pandangan berbagai pihak sebelum keputusan final diambil.
“Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” tutupnya.
