Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait adanya rencana penerapan work from home (WFH) sebagai upaya penghematan energi atau bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu dilakukan menyusul fluktuasi harga minyak dunia yang kini tengah terjadi imbas konflik Timur Tengah.
“Sedangkan untuk work from home, maka apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat akan dijalankan di DKI Jakarta juga,” jelas Pramono usai pelepasan Mudik Gratis di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/3).
“Karena bagaimana pun perang di Iran yang lama ini pasti akan memberikan tekanan penyediaan energi, terutama untuk gas dan juga untuk BBM. Dan harganya memang sekarang ini mengalami kenaikan yang signifikan,” lanjutnya.
Ia menegaskan, jika kebijakan tersebut diterapkan secara nasional, maka Jakarta akan langsung mengikutinya.
“Dan untuk itu Pemerintah DKI Jakarta kalau pemerintah pusat memberlakukan secara menyeluruh, kami akan mengikutinya. Jadi Jakarta akan mengikutinya,” tutur Pramono.
Namun, Pramono memastikan kondisi pasokan energi dan kebutuhan pokok di Jakarta menjelang Idul Fitri masih aman.
“Saya ingin menyampaikan bahwa Jakarta di dalam menyambut Idul Fitri ini semua kebutuhan termasuk energi, LPG dan sebagainya terpenuhi dengan baik. Bahkan cadangannya masih cukup,” jelas Pramono.
“Dan ada kenaikan sedikit sekali. Termasuk yang mau menyebabkan kenaikan itu tetap yang seperti saya sampaikan adalah cabe keriting, kemudian beras mengalami kenaikan 1-2-3%, dan daging,” sambungnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus memantau stabilitas harga dan ketersediaan stok hingga setelah Lebaran.
“Tapi secara keseluruhan stok di Jakarta aman, sehingga Jakarta sama sekali dalam hal persoalan harga ini, termonitor dengan baik dan kami akan memonitor sampai dengan sesudah lebaran,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya langkah penghematan dalam pengelolaan keuangan negara dalam situasi geopolitik yang bergejolak akibat perang AS-Israel vs Iran.
Ia bahkan mencontohkan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Pakistan, mulai dari kebijakan bekerja dari rumah (WFH) hingga pemotongan hari kerja sebagai langkah menghadapi tekanan ekonomi.
“Ini langkah Pakistan, ya, ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures, seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID, mereka melaksanakan WFH kerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta 50% bekerja dari rumah,” kata Prabowo di sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).
“Kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi empat hari. Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, ada semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah,” lanjut Prabowo.
Meski hanya sebagai contoh, Prabowo menilai langkah efisiensi tersebut patut dipelajari sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal negara.
“Ini hanya contoh, ya, ini contoh. Maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya, kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi,” ucapnya.
