Kita Tekno – , JAKARTA — Pemerintah akhirnya membuka peluang untuk melakukan efisiensi terhadap pagu anggaran prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini diambil untuk bersiap menghadapi risiko gejolak perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.
Usai pertemuan dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (16/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan efisiensi terhadap anggaran program tersebut yang memiliki pagu Rp335 triliun.
Purbaya mengaku sudah melakukan negosiasi agar program prioritas Presiden Prabowo itu bisa ikut dihemat. Sebab, menurutnya program MBG masih bisa berjalan tanpa harus mutlak dengan pagu Rp335 triliun sebagaimana yang dianggarkan.
: MBG Libur Saat Lebaran, BGN Hemat Anggaran hingga Rp5 Triliun
“Saya pikir gitu [masih tetap bisa tercapai]. Enggak harus Rp335 triliun,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Selasa (17/3/2026).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, yang juga ikut dalam pertemuan tersebut, mengatakan bahwa pemerintah sudah membicarakan soal peluang penghematan belanja di lembaganya.
: : Ada Perang AS-Israel Vs Iran, BGN Blak-blakan Bakal Efisiensi Dana MBG Rp268 Triliun
Dadan menjelaskan bahwa hampir keseluruhan anggaran di BGN digunakan untuk penyediaan MBG.
“Perlu diketahui bahwa 93% anggaran Badan Gizi [Nasional] itu digunakan untuk bantuan pemerintah [program] Makan Bergizi,” ujarnya.
: : Pemerintah Ngotot Tak Kurangi Anggaran MBG walau Defisit APBN Berisiko Membengkak
Berdasarkan data realisasi APBN sampai dengan 28 Februari 2026, program MBG menghabiskan anggaran sekitar Rp19 triliun per bulannya. Pertumbuhannya juga tinggi dari Rp300 miliar pada Februari 2026, kemudian teranyar sudah mencapai Rp39 triliun per Februari 2026.
“MBG ini kira-kira Rp19 triliun satu bulan. Rp19,5 triliun saat ini. Jadi, dua bulan Januari-Februari sekitar Rp39 triliun,” terang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Realisasi anggaran MBG terbaru sampai dengan 9 Maret 2026 lalu menunjukkan belanja untuk salah satu program prioritas itu sudah menyentuh Rp44 triliun atau 13,1% dari pagu tahun ini.
Suahasil memaparkan bahwa MBG sudah diterima oleh 61,62 juta penerima dan diselenggarakan oleh 25.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Sementara itu, sebaran penerima program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu yakni 12,63 juta orang di Sumatra, 35,47 juta di Jawa, 2,63 juta di Kalimantan, 4,49 juta di Sulawesi, 2,88 juta di Maluku-Papua, serta 3,52 juta di Bali-Nusa Tenggara.
Dari sisi demografi penerima, MBG diterima oleh mayoritas kalangan siswa. Jumlahnya mencapai 49,9 juta orang pada Februari 2026. Sementara itu, penerima dari non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui serta lansia yakni 10,5 juta orang.
BATAS DEFISIT APBN
Anggaran MBG menjadi yang paling disoroti oleh berbagai kalangan ekonom di tengah opsi penghematan belanja pemerintah. Apalagi, pemerintah menilai skenario terburuk dampak kenaikan harga minyak berkepanjangan terhadap belanja subsidi BBM bisa menyebabkan defisit APBN tembus hingga 3,5% terhadap PDB.
Misalnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai komitmen untuk menjaga batas defisit APBN 3% merupakan tantangan. Penghematan administratif seperti imbauan efisiensi dinilai tidak cukup.
Oleh sebab itu, pemerintah dinilai perlu melakukan rekomposisi belanja supaya belanja lebih fokus pada program yang memiliki dampak ekonomi tinggi.
“Jika program besar seperti MBG tidak dipangkas, maka ruang penghematan paling realistis berasal dari belanja dengan multiplier rendah, seperti perjalanan dinas, belanja barang operasional kementerian/lembaga, proyek infrastruktur yang belum siap, serta program yang tumpang tindih antar kementerian,” terang Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman, Selasa (17/3/2026).
Namun demikian, Rizal memandang secara realistis tidak mudah untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% tanpa menyentuh anggaran program jumbo.
Untuk itu, secara simultan pemerintah dipandang perlu memperkuat sisi penerimaan agar disiplin fiskal tetap terjaga di tengah tekanan harga energi. Contohnya, optimalisasi potensi penerimaan dari windfall komoditas, peningkatan kepatuhan pajak, dan optimalisasi PNBP.
Sebelumnya, Lembaga Penyelidikan Makroekonomi dan Keuangan Universitas Indonesia (LPEM UI) juga mengeluarkan tiga rekomendasi kebijakan untuk memastikan defisit APBN tak melampaui batas 3%. Rekomendasi pertama adalah penyesuaian anggaran MBG.
MBG dinilai mengambil porsi 10,7% dari total belanja pemerintah pusat yakni Rp3.149,7 triliun. Anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dinilai tidak memiliki bukti empiris yang memadai akan dampaknya ke perekonomian.
“Kurang memadainya bukti empiris terkait dampak program terhadap perekonomian memperkuat dorongan penyelarasan program untuk menciptakan bantalan fiskal di tengah kondisi yang mendesak,” bunyi kajian bertajuk ‘Dampak Perang Iran-AS Terhadap Perekonomian Indonesia’ itu.
Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tujuannya agar meringankan beban fiskal untuk belanja subsidi BBM.
Kebijakan ini pernah diambil pemerintah kala perang Rusia dan Ukraina meletus pada 2022. Harga Pertalite pada September 2022 dikerek dari Rp7.650 ke Rp10.000.
Opsi terakhir yang bisa dilakukan pemerintah yakni implementasi subsidi yang tepat sasaran. Subsidi bisa dialokasikan kepada masyarakat miskin dan rentan guna membantu daya beli mereka.
