Sejumlah pengamat menilai keputusan pemerintah menerapkan work from home satu hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara, pekerja swasta, hingga anak sekolah “tidak memiliki dampak yang signifikan” terhadap penghematan BBM nasional.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan konsumsi BBM lebih banyak didorong oleh sektor logistik, distribusi barang, dan mobilitas non-kerja.
“Jadi menurut saya efeknya lebih bersifat marginal, belum menyentuh perubahan struktural,” ungkap Yusuf Rendy.
Sebelumnya, pemerintah mempertimbangkan beberapa opsi demi menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% meskipun harga minyak dunia melonjak akibat ketidakpastian konflik antara Iran dengan AS-Israel yang sudah memasuki pekan keempat.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengestimasi penerapan work from home satu hari dalam sepekan berpotensi menghemat 20% konsumsi BBM.
ASN akan bekerja dari rumah
Pemerintah mulai menggodok aturan work from home atau bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu demi menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi seretnya pasokan minyak hingga melonjaknya harga menyusul pertikaian antara Iran dengan Amerika-Israel yang sudah memasuki pekan keempat.
Sejak konflik berkecamuk di Timur Tengah, harga minyak dunia melonjak tajam menembus level US$100 – US$117 per barel. Harga sempat turun mendekati US$87 – US$93 per barel, namun kembali naik saat perang memanas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menyebut hingga saat ini dua kapal tanker milik Pertamina masih belum bisa keluar dari Selat Hormuz.
Bahlil bilang proses negosiasi masih berlangsung.
“Masih dalam negosiasi. Ini kan antreannya Panjang. Kasih kami waktu, masih negosiasi,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/03).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan keputusan work from home atau bekerja dari rumah bakal berlaku untuk aparatur sipil negara dan juga pekerja swasta—meskipun masih berupa imbauan.
Tapi yang pasti, katanya, setelah libur Lebaran atau awal April akan mulai diberlakukan.
“ASN maupun imbauan untuk (perusahaan) swasta. Tetapi yang tidak (work from home) adalah pelayanan publik,” ucapnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Sabtu (21/03).
“Work from home akan di detailkan, tapi sesudah Lebaran kita akan lakukan,” tambahnya.
Airlangga kemudian menjelaskan keputusan ini bertujuan untuk menekan konsumsi BBM dan mobilitas kerja. Presiden Prabowo Subianto, klaimnya, juga menilai efisiensi dari work from home cukup signifikan, karena bisa mengurangi sekitar seperlima penggunaan energi yang biasa dikeluarkan.
Sekolah akan menerapkan pembelajaran daring
Selain kepada pekerja, langkah penghematan cadangan energi juga bakal menyasar pelajar. Pemerintah berencana memberlakukan penyesuaian sistem pembelajaran di sekolah dengan mengkombinasikan metode daring dan tatap muka.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan untuk dilaksanakan secara tatap muka untuk menjaga kualitas proses pendidikan.
Pendekatan ini ditempuh dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing jenjang pendidikan serta kebutuhan pembelajaran yang berbeda.
Terkait mekanisme penyesuaian distribusi MBG juga akan disesuaikan apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah, termasuk opsi skema pembiayaan alternatif untuk mendukung kebutuhan akses internet bagi siswa jika pembelajaran daring diterapkan.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujar Pratikno dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM di sektor pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (16/03) lalu telah merencanakan lima strategi utama.
Dalam rapat tersebut disepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi.
Strategi tersebut meliputi penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital untuk mendukung efektivitas kerja, dan pembatasan mobilitas perjalanan dinas.
Kemudian, penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran, serta penerapan metode pembelajaran (daring/luring) yang menyesuaikan dengan karakteristik substansi mata kuliah/pelajaran.
‘Tidak akan berdampak signifikan’
Sejumlah pengamat ekonomi menilai strategi penghematan pemerintah tersebut hanya memberikan dampak yang kecil dan terbatas dalam menurunkan konsumsi BBM.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan secara nasional konsumsi BBM lebih banyak didorong oleh sektor logistik, distribusi barang, dan mobilitas non-kerja.
Adapun kebijakan bekerja dari rumah hanya mengurangi perjalanan komuter di kota-kota besar.
“Jadi menurut saya efeknya lebih bersifat marginal, belum menyentuh perubahan struktural,” ujarnya kepada BBC News Indonesia, Minggu (22/03).
Ia juga berpandangan meskipun pemerintah menerapkan WFH, namun sebagian dari mereka dipastikan tetap melakukan perjalanan untuk aktivitas lain. Itu artinya, konsumsi energi justru bergeser ke rumah tangga.
Dari sisi produktivitas, kata Rendy, dampaknya juga tidak seragam lantaran ada sektor yang tetap efisien, tapi ada juga yang bisa mengalami penurunan koordinasi.
“Kalau targetnya penghematan sampai Rp80 triliun, menurut saya WFH jelas tidak cukup. Pemerintah perlu masuk ke kebijakan yang lebih mendasar.”
“Misalnya reformasi subsidi energi menjadi kunci, terutama agar lebih tepat sasaran karena selama ini cukup banyak dinikmati kelompok yang tidak berhak,” jelasnya.
Selain itu, tambahnya, penguatan transportasi publik bakal memberi dampak yang lebih permanen dalam menekan konsumsi BBM.
“Elektrifikasi juga penting, meskipun dampaknya lebih terasa di jangka menengah hingga panjang.”
Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menuturkan meroketnya harga minyak dunia sudah pasti berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia.
Dampak tersebut di antaranya: membengkaknya subsidi BBM pada APBN, menyulut kenaikan harga-harga di dalam negeri akibat naiknya harga atau jasa impor, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat hingga melemahnya kurs rupiah—yang perkiraannya bisa menembus Rp17.000 per US$.
Akan tetapi, masalahnya, tidak mudah mengarahkan seluruh ASN dan pekerja swasta untuk bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan secara konsisten karena hal itu menyangkut perubahan perilaku kerja.
Belum lagi, sambungnya, kemungkinan para ASN dan pekerja swasta itu bukannya bekerja dari rumah, namun menerapkan work from everywhere di tempat wisata.
“Karena sekalian menikmati long weekend,” cetusnya.
“Sehingga konsumsi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” sebutnya.
“Saat pandemi Covid-19, WFH cukup berhasil menghemat BBM sebab ada variabel paksa agar tidak tertular covid. Sedangkan variabel paksa itu tidak ada pada WFH sekarang. Tanpa itu, sangat sulit diterapkan secara konsekuen,” papar Fahmy Radhi.
Dengan memberlakukan WFH, dia khawatir justru berpotensi menurunkan pendapatan di sektor transportasi, termasuk pengemudi ojek daring, hingga warung UMKM yang selama ini menyediakan makan siang bagi ASN dan pekerja swasta.
Tak cuma itu saja, Fahmi Radhy, menilai mewajibkan WFH bagi pekerja swasta yang bekerja di sektor manufaktur hanya akan menurunkan produktivitas kerja yang ujungnya merugikan sektor tersebut.
“Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan masak-masak dengan menghitung secara teliti cost and benefit WFH.”
Opsi apa yang dimiliki pemerintah?
Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, menyebut strategi penghematan yang diputuskan pemerintah itu cenderung sebagai pelengkap, “bukan kebijakan utama untuk menyelamatkan fiskal”.
Seperti dilansir Reuters, pemerintah disebut sedang mencari penghematan anggaran negara sekitar Rp80 triliun untuk membantu mengatasi dampak perang Iran melawan Amerika-Israel.
Menurutnya, ada beberapa opsi yang bisa dilakukan pemerintah, antara lain, memangkas belanja kementerian atau lembaga seperti Badan Gizi Nasional (BGN).
Untuk diketahui pada tahun ini, BGN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun.
Rijadh menilai pemerintah tidak harus menghentikan sepenuhnya program prioritas Presiden berupa makan bergizi gratis. Tapi, mendesain ulang agar lebih tepat sasaran.
“Mungkin ada sasaran sekolah yang diutamakan untuk MBG, tidak semua menerima. Karena anggaran BGN sangat banyak dan sebetulnya mengorbankan anggaran pendidikan, ini dimungkinkan.”
“Terus juga melakukan optimalisasi penerimaan negara (windfall profit) dari sektor-sektor yang mengalami keuntungan berlebih dari situasi sekarang, misalnya batu bara. Itu bisa dikenakan pajak.”
“Kemudian, bisa dengan memaksimalkan pajak orang kaya, jadi banyak opsi.”
“WFH hanya memberikan penghematan marginal, bukan jadi sumber utama yang bisa mencapai Rp80 triliun,” paparnya.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, juga berpandangan sama. Ia melihat ruang terbesar untuk penghematan ada pada peninjauan kembali program-program prioritas.
Misalnya, proyek Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih yang jika digabungkan anggarannya bisa mencapai Rp400 triliun, klaim Rendy.
“Dari angka sebesar itu, penyesuaian kecil saja sudah bisa menghasilkan ruang fiskal yang signifikan. Bahkan menurut saya, berpotensi melebihi Rp80 triliun tanpa harus menghilangkan tujuan utamanya.”
“Jadi cukup disayangkan ketika pemerintah justru tidak mau melakukan penyesuaian sedikit saja dari program-program ini.”
Penghematan lainnya, menurut dia, berasal dari realokasi sementara belanja modal atau infrastruktur yang mencapai Rp200 triliun.
Ia bilang, pemerintah mempunyai ruang untuk menunda proyek yang disebutnya tidak terlalu mendesak atau yang dampak jangka pendeknya terbatas.
“Ini pendekatan yang cukup umum dalam pengelolaan fiskal saat ada tekanan anggaran.”
“Kalau pemerintah serius ingin mencapai penghematan besar, pendekatannya harus lebih komprehensif menggabungkan reformasi subsidi, penyesuaian program prioritas, dan realokasi belanja secara hati-hati dan terukur,” pungkasnya.
Presiden Prabowo: MBG tidak akan dihentikan
Di tengah desakan agar memangkas anggaran MBG, Presiden Prabowo Subianto, berkeras bahwa program andalannya itu tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran.
Ia menegaskan proyek tersebut tidak akan dihentikan dan penghematan akan difokuskan pada sektor lain, ucapnya dalam sesi diskusi Bersama jurnalis dan pengamat.
Prabowo berkata akan mempertahankan MBG demi rakyat. Ia yakin anggaran bisa direalisasikan untuk makan bergizi gratis.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin daripada uang-uang dikorupsi. Lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting. Saya lihat, saya kampanye sekian kali saya di desa-desa. Saya lihat anak ‘umurmu berapa?’ 11 tahun. Badannya anak 4 tahun,” ungkap Prabowo.
“Saya hakulyakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya 2029 kita lihat,” sambungnya.
Ia menekankan krisis global, termasuk konflik di Timur Tengah, tidak menjadi alasan untuk menghentikan program MBG. Menurutnya, masih banyak sektor lain yang bisa dihemat tanpa harus mengorbankan program strategis tersebut.
“Jadi jangan ke arah oke ada krisis nanti kita hentikan MBG. Iya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak,” ucapnya.
Prabowo menambahkan program serupa kini telah dijalankan di lebih dari 100 negara. Indonesia merupakan negara ke-77 yang memulai program tersebut.
Prabowo bahkan mengungkapkan bahwa program MBG mendapat perhatian dari lembaga internasional, termasuk Rockefeller Institute dan World Food Programme (WFP) PBB. Berdasarkan kajian mereka, setiap dolar yang diinvestasikan dalam program tersebut dapat menghasilkan manfaat berlipat, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
“Jadi this is strategic, ini untuk human capital kita ya. Jadi masih banyak penghematan lain yang riil yang kita bisa lakukan. Kita sudah exercise, kita sudah melakukan penghematan di banyak bidang ya,” lanjutnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan. Pemerintah, kata dia, telah menindak sejumlah pelanggaran, termasuk menutup lebih dari seribu titik layanan yang tidak sesuai standar.
- Pemerintah buka opsi terbitkan Perppu untuk perlebar defisit APBN lebih dari 3%, mengapa opsi itu disebut kurang rasional?
- Stok cadangan BBM nasional hanya cukup 20 hari – ‘Sangat riskan’, kata pengamat
- Negara-negara di Asia mulai antisipasi gejolak harga minyak, Presiden Prabowo singgung BBM dari sawit hingga tebu
- Trump ultimatum Iran: Buka Selat Hormuz dalam 48 jam atau AS akan hancurkan pembangkit listrik
- Perang AS-Israel vs Iran: Kapal mana saja yang masih bisa melewati Selat Hormuz?
- Iran gunakan bom tandan yang tembus pertahanan Israel – ‘Saya mulai sedikit kehilangan harapan’
