KPK menjawab tudingan kuasa hukum Wakil Ketua DPRD Jabar yang juga Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surnono, Sahali, terkait CCTV yang dimatikan saat penggeledahan rumah Ono. Menurut Sahali, penyidik KPK mematikan CCTV tersebut saat menggeledah kediaman Ono.
Namun hal itu dibantah oleh KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan yang mematikan CCTV adalah pihak keluarga Ono Surono.
“Terkait CCTV, penyidik tidak mencabut atau mematikannya. CCTV dimatikan oleh pihak keluarga, dan penyidik hanya melakukan pengecekan atas CCTV tersebut,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (4/2).
“Setelah melakukan pengecekan atas CCTV, Penyidik juga tidak melakukan penyitaan atas CCTV tersebut,” sambungnya.
Sebelumnya, Sahali mengungkap kejanggalan dalam penggeledahan rumah Ono. Selain mematikan CCTV, penyidik KPK juga disebut tidak membawa surat izin penggeledahan.
Terkait itu, KPK menyebut penggeledahan rumah Ono di wilayah Bandung itu sudah sesuai prosedur.
Penyidik, kata Budi, sudah menunjukkan administrasi penyidikannya. Pada saat penggeledahan pun didampingi dan disaksikan oleh istri Ono, pihak keluarga, serta perangkat lingkungan setempat.
“Seluruh rangkaian penggeledahan telah dilakukan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah diubah sesuai Pasal 113 ayat 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,” ucap Budi.
Adapun penggeledahan di rumah Ono ini dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan suap proyek di Pemkab Bekasi.
Kasus ini terkait dugaan suap yang melibatkan Bupati Bekasi Ade Kuswara. Politikus PDIP itu dijerat sebagai tersangka bersama ayahnya, HM Kunang—yang juga merupakan Kepala Desa Sukadami—, dan satu orang pihak swasta bernama Sarjan.
Ade Kuswara yang juga politikus PDIP itu diduga menerima uang miliaran rupiah dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah pihak swasta bernama Sarjan.
Sarjan diduga tidak hanya memberikan uang kepada Ade Kuswara. Ono Surono juga diduga menjadi salah satu penerima uang.
