Mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyuarakan keprihatinan mendalam atas gugurnya tiga prajurit terbaik TNI yang mengemban tugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon. Dalam pernyataannya, SBY mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil tindakan tegas terkait operasional Satuan Tugas (Satgas) UNIFIL yang kini terjebak dalam zona konflik bersenjata.
Insiden tragis ini merenggut nyawa Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon. Tidak hanya itu, beberapa prajurit lainnya juga dilaporkan menderita luka berat, menambah daftar panjang korban akibat serangkaian insiden berulang di wilayah penugasan yang semakin berbahaya tersebut.
Duka mendalam SBY terpancar jelas saat ia memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah para pahlawan bangsa di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (4/4). Melalui unggahan di media sosial X pada Minggu (5/4), SBY mengungkapkan, “Saat saya ikut mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada mereka, saya tahu arti air mata yang jatuh di pipi mereka.” Sentuhan emosional ini menggambarkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi pasukan perdamaian Indonesia.
Purnawirawan jenderal bintang empat ini turut menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah tegas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menuntut investigasi menyeluruh, jujur, dan adil dari PBB. SBY menegaskan pentingnya UNIFIL untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai akar penyebab serangkaian insiden yang terus menerus menargetkan pasukan Indonesia.
Menurut analisis SBY, secara teknis, penugasan Kontingen Garuda di Lebanon saat ini telah menyimpang dari mandat awal penjaga perdamaian yang diatur dalam Bab VI Piagam PBB. Ia menjelaskan, “Mereka bertugas di ‘blue line’ atau di wilayah ‘blue zone’, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau ‘war zone’. Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di ‘Blue Line’ yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Lebanon. Namun, kenyataannya kini mereka berada di ‘war zone’ yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah.” Penegasan ini menggarisbawahi perubahan drastis kondisi lapangan.
Mengingat eskalasi situasi yang kian membahayakan, di mana laporan menunjukkan pasukan Israel telah merangsek maju hingga 7 kilometer dari garis biru, SBY mendesak PBB untuk segera meninjau ulang misi tersebut. Ia menambahkan, “Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB di New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan/atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini.”
Tidak berhenti di situ, SBY juga mengingatkan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) agar tidak menerapkan standar ganda dalam menyikapi keselamatan personelnya. Ia menekankan, “DK PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas.” SBY lantas mengenang pengalamannya saat menjabat Menkopolkam RI, di mana ia harus menghadiri Sidang DK PBB pada tahun 2000 terkait insiden di Atambua, NTT, yang menewaskan tiga petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa. “PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda,” pungkasnya, menegaskan pentingnya konsistensi dalam penegakan prinsip kemanusiaan dan keamanan.
