Kita Tekno – , JAKARTA — Presiden ke-6 RI Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tak punya persenjataan lengkap. SBY meminta PBB bersikap tegas atas insiden yang melibatkan pasukan perdamaian.
Hal itu dikatakan SBY menanggapi gugurnya tiga personel TNI yang tergabung dalam Unifil. Dia menjelaskan satuan pemeliharaan perdamaian PBB seperti Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Libanon saat ini tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan peacemaking.
“Peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran,” kata SBY dalam akun X-nya dikutip di Jakarta pada Senin (6/4/2026).
SBY menjelaskan hal ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB bukan Chapter 7 yang punya misi to enforce the peace, dalam arti melaksanakan tugas yang “lebih keras” untuk sebuah peacemaking. Dia menyebut, pasukan TNI yang bertugas di blue line atau di blue zone, bukan merupakan daerah pertempuran atau “war zone”.
“Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di ‘blue line’ yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Libanon,” ujar mantan komandan observer Pasukan Perdamaian PBB di Bosnia-Herzegovina pada 1995-1996 tersebut.
Saat ini, menruut SBY, kontigen pasukan Indonesia yang semula berada di sekitar blue line kini sudah berada di war zone. Sehingga mereka sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan, dikabarkan pasukan Israel sudah maju tujuh kilometer (km) dari blue line.
“Keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi peacekeeper karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung,” ujar SBY.
Dengan argumentasi itu, SBY mendorong, PBB seharusnya segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan Unifil. Bisa pula, memindahkan lokasi markas mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini.
“Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas,” ujar SBY.
Dia pun mengingat pernah harus menghadiri Sidang DK PBB pada 2000 karena saat menjabat Menko Polkam RI. Kala itu, ada insiden di Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) perbatasan Timor Leste yang menewaskan tiga orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa.
“PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda,” ucap SBY mengingatkan. Sejumlah pihak dan media menyebut, pelaku gugurnya TNI di Lebanon adalah militer Israel. Sehingga hal itu membuat PBB bergerak lambat melakukan investigasi.
Sebelumnya, Unifil menyampaikan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon gugur akibat ledakan proyektil di dekat salah satu pos Indonesia di daerah Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan pada Ahad (29/3/2026). Sementara Mayor Inf Anumerta Zulmi Aditya Iskandar dan Serka Muhammad Nur Ichwan gugur akibat ledakan ranjau saat konvoi.
Sebelumnya, SBY menyampaikan duka cita atas gugurnya tentara di Lebanon. Sebagai purnawirawan tentara, ia merasakan pilunya keluarga yang ditinggalkan. “Hati saya ikut tergetar. Memang seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raganya ketika tugas negara memanggil. Namun, saya bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka (istri, anak dan orang tua),” kata SBY. Oleh karena itu, mantan Kaster TNI tersebut sepakat dengan Presiden RI Prabowo Subianto agar PBB menyelidiki gugurnya TNI di Lebanon. SBY menekankan supaya investigasi ini dilakukan secara serius. “Merasakan ini semua, secara pribadi saya mendukung langkah-langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi secara serius, jujur dan adil,” terang SBY. Dia menegaskan, pemerintah RI berhak menuntut investigasi menyeluruh kepada PBB atas kejadian ini. Apalagi serangan yang menyasar Unifil tak hanya sekali. Sehingga hal itu tak boleh dibiarkan. “Indonesia berhak untuk itu. PBB (utamanya Unifil) dengan penuh rasa tanggung jawab, harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka ‘peacekeeper’ dari Indonesia itu terjadi,” ujar SBY.
