Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan persoalan penumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, dapat diselesaikan dalam waktu sekitar sepekan.
Pramono menyebut tumpukan sampah di pasar tersebut merupakan efek domino dari penutupan dan pembatasan operasional di TPST Bantar Gebang imbas tragedi longsor gunungan sampah yang kelebihan kapasitas pada 8 Maret 2026 lalu.
”Memang akibat dampak dari penutupan Zona 4A di Bantar Gebang yang kemudian rentetannya terjadi sampai dengan hari ini,” ujar Pramono usai acara groundbreaking di Pasar Gardu Asem, Senin (6/4).
Saat ini, proses pengangkutan dan penanganan limbah di pasar tersebut sedang dikebut.
Pramono telah menginstruksikan Direktur Utama Perumda Pasar Jaya untuk segera menuntaskan persoalan sampah tersebut agar tidak mengganggu aktivitas warga.
”Penanganan sampah yang ada di Kramat Jati, mudah-mudahan 7-8 hari lagi selesai, Pak Dirut. Dan sekarang ini sedang ditangani,” tegas Pramono.
Pemprov DKI Jakarta sedang mengerahkan upaya maksimal untuk menangani penumpukan sampah yang terjadi di beberapa wilayah di Jakarta, pasca longsor di TPST Bantargebang.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan upaya intensif untuk mengatasi permasalahan sampah di Jakarta.
Salah satunya dengan menambah armada truk dan penambahan armada pengangkutan khusus di beberapa titik prioritas yang darurat penumpukan sampah.
“Mempercepat pengangkutan dengan menambah armada truk, termasuk penambahan khusus di titik-titik prioritas seperti Pasar Induk Kramat Jati dan TPS Rawadas di Duren Sawit, Jakarta Timur,” jelas Chico.
Sebanyak 40 truk pengangkut disiapkan secara bertahap. Pada tahap awal, 20 truk telah mulai beroperasi sejak kemarin, sementara sisanya akan ditambahkan bertahap.
Selain itu, Pemprov DKI juga mengalihkan sementara pengiriman sampah ke zona lain di Bantargebang serta memaksimalkan fasilitas pengolahan alternatif seperti Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan.
“Lalu meningkatkan koordinasi antar-SKPD, dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI sebagai leading sector, untuk membersihkan titik-titik prioritas yang terdampak,” ungkapnya.
