Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal video viral yang menampilkan ribuan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN). Dia mengaku belum mengetahui detail informasi tersebut dan memastikan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.
Purbaya mengungkapkan, pengadaan motor dan perangkat komputer sebenarnya pernah diajukan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun lalu. Namun, usulan tersebut tidak disetujui karena dinilai belum menjadi prioritas utama program.
“Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Selasa (7/4).
Bendahara negara itu mengungkapkan, fokus utama anggaran MBG seharusnya diarahkan untuk penyediaan makanan, bukan pengadaan aset penunjang seperti kendaraan. Menurut dia, pelaku usaha yang terlibat dalam program tersebut semestinya sudah memiliki margin keuntungan yang cukup untuk mendukung kebutuhan operasionalnya secara mandiri.
“Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi (soal pengadaan motor),” kata dia.
Sebelumnya, Purbaya menyoroti potensi penerimaan negara dari program MBG. Ia memproyeksi sekitar 3 persen hingga 5 persen dari total anggaran akan kembali ke kas negara dalam bentuk pajak. Dengan pagu anggaran mencapai Rp 335 triliun, potensi penerimaan pajak diperkirakan berada di kisaran Rp 10,05 triliun hingga Rp 16,75 triliun.
Meski begitu, ia menilai dampak utama program ini tidak semata terletak pada angka penerimaan pajak. Melainkan dari perputaran uang di masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kepala BGN Sebut Motor Masuk Anggaran 2025
Kepala BGN Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait video viral tersebut. Ia menyebut pengadaan motor listrik memang merupakan bagian dari rencana anggaran tahun 2025 untuk menunjang operasional Program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” kata Dadan dalam keterangan resminya, Selasa (7/4).
Meski begitu, ia memastikan motor-motor tersebut hingga kini belum dibagikan kepada pihak terkait. Seluruh unit yang tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum bisa digunakan.
“Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” jelasnya.
Dadan juga meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait jumlah pengadaan. Ia menegaskan kabar yang menyebut pengadaan mencapai 70.000 unit tidak benar.
“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” kata Dadan.
