Musim Haji 2026 akan segera tiba. Untuk menyempurnakan persiapan, Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja bersama Kementerian Haji pada Rabu (8/4).
Dalam rapat itu, dibahas apa yang sudah dan yang kurang dalam persiapan Haji 2026, termasuk perkembangan terkini. Rapat itu dihadiri langsung oleh Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan beserta jajarannya.
Berikut sejumlah poin penting dalam rapat tersebut.
Komisi VIII DPR Rapat Bareng Menhaj–BPKH Bahas Update Persiapan Haji 2026
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan jajaran di Kompleks Parlemen, Rabu (8/4). Rapat tersebut membahas perkembangan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
“Sesuai dengan jadwal acara rapat hari ini, Komisi VIII DPR RI melaksanakan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Haji dengan agenda persiapan penyelenggaran ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi serta isu-isu aktual,” ucap Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid.
Ia menyoroti kondisi global yang berpotensi berdampak pada biaya penyelenggaraan haji tahun depan. Komisi VIII meminta penjelasan pemerintah terkait kemungkinan kenaikan biaya haji dan sumber pembiayaannya.
“Sebagaimana kita pahami bersama, kondisi keamanan di Timur Tengah saat ini masih belum membaik dan yang perlu dicermati dampaknya secara khusus terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi,” tutur Wachid.
Menhaj Ungkap Potensi Biaya Pesawat Haji Naik: Presiden Minta Tak Bebani Jemaah
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkap potensi kenaikan biaya penerbangan haji 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (8/4). Kenaikan ini dipicu sejumlah faktor global, termasuk harga avtur hingga kondisi geopolitik.
“Pada penetapan BPIH 2026, biaya rata-rata penerbangan haji per jemaah pada kisaran Rp 33,5 juta,” ucap Irfan.
Ia menjelaskan, kenaikan harga avtur global, lonjakan biaya, serta pelemahan nilai tukar membuat biaya tersebut meningkat signifikan. Selain itu, kondisi politik memungkinkan dilakukan rerouting penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik.
“Terkait kemungkinan-kemungkinan penambahan biaya yang terkait dengan penerbangan, pemerintah sudah mulai membicarakan ini, membahas ini dalam beberapa rakortas terbaru, yang intinya presiden Prabowo berharap apa pun yang terjadi, kenaikan-kenaikan, jika terjadi kenaikan, beliau minta jangan dibebankan kepada jemaah haji kita,” ucap Irfan.
Menhaj Beberkan Kendala Jelang Haji 2026: 2.200 Ton Beras Terhambat Imbas Perang
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkap sejumlah kendala logistik penyediaan konsumsi haji 2026, termasuk pengiriman beras yang terhambat akibat perang. Selain beras, Gus Irfan menyinggung kendala perizinan pengiriman bumbu makanan untuk jemaah haji.
“Kendala berupa persyaratan health certificate dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih dalam proses koordinasi, serta adanya 32 ton yang gagal kirim via laut dan saat ini dilakukan re-ekspor melalui jalur udara,” ucap Gus Irfan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di DPR, Rabu (8/4).
Gus Irfan kemudian menjelaskan, pengiriman beras dalam jumlah besar yang dilakukan sebelumnya terdampak situasi konflik Iran yang terjadi setelah proses pengapalan. Ia menambahkan, kebutuhan beras yang masih memungkinkan dikirim saat ini difokuskan untuk petugas haji. Pemerintah menyiapkan pengiriman melalui kargo udara.
“Termasuk Bulog kemarin sempat mengapalkan pada awal Ramadan sejumlah 2.200 ton beras, tapi dua hari setelah pengapalan meletus perang sehingga kemungkinan besar tidak akan bisa jadi diberangkatkan berasnya,” tutur Irfan.
Menhaj Paparkan Progres Haji 2026: Jadwal hingga Visa Hampir Rampung
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, memaparkan perkembangan persiapan penyelenggaraan haji 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (8/4). Ia menjelaskan sejumlah aspek mulai dari jadwal keberangkatan hingga progres pemvisaan jemaah.
“Rencana perjalanan haji tahun 2026 Masehi dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah ke asrama haji. Pemberangkatan gelombang pertama dimulai tanggal 22 April 2026 menuju Madinah dan dilanjutkan ke Makkah,” kata Gus Irfan.
Ia menambahkan, puncak ibadah haji diperkirakan berlangsung pada 25-26 Mei dengan pergerakan ke Arafah dan wukuf sebagai inti ibadah. Pemulangan jemaah dimulai pada 1 Juni dan berlangsung bertahap hingga awal Juli.
“Puncak ibadah haji diperkirakan pada 25 Mei dengan pergerakan ke Arafah dan mencapai inti ibadah pada 26 Mei melalui wukuf di Arafah. Tahap pemulangan dimulai pada 1 Juni 2026 ditandai dengan kepulangan gelombang pertama dari Makkah melalui Jeddah ke tanah air dan kedatangan di Indonesia pada hari yang sama. Seluruh proses pemulangan jemaah kita perkirakan berakhir pada tanggal 1 Juli 2026,” tutur Gus Irfan.
Komisi VIII Keluhkan Hotel untuk Jemaah Haji 2026: Jarak 13 Km–Gorden Berdebu
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf di DPR, Rabu (8/4), membahas perkembangan persiapan haji 2026. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengeluhkan penempatan hotel bagi jemaah haji yang dinilai terlalu jauh dari pusat kegiatan ibadah.
“Saya begitu terhenyak, begitu mendatangi salah satu hotel yang namanya Al-Hidayah. Di dalam forum ini, kita menyepakati bahwa jarak hotel yang terjauh itu adalah 4 kilometer atau 5 kilometer. Tetapi ternyata Al-Hidayah itu jaraknya hampir 13 kilometer,” katanya.
Ia juga menyoroti fasilitas di dalam hotel, khususnya area musala dan tempat wudu yang dinilai kurang layak, serta kondisi fasilitas hotel yang dinilai tua dan tidak ideal untuk kenyamanan jemaah. Keluhan serupa disampaikan Anggota Komisi VIII DPR, M. Husni yang menyoroti kondisi gorden hingga karpet yang diduga sudah berusia puluhan tahun.
“Dan banyak hal-hal yang aneh kami lihat di Hotel Al Hidayah ini. Izin Gus Menteri, karena saya puluhan tahun kerja kain, saya lihat tuh gordennya sudah yang asli warna putih sudah warna kuning, Pak. Saya ketok, Pak, tssshhh keluar debunya, Pak. Saya lihat lagi gorden tebalnya itu, Pak. Itu produksi 30 tahun yang lalu, Pak,” ujarnya.
Komisi VIII Soroti Banyak Koper Jemaah Haji 2026 Belum Dikirim, Bikin Gelisah
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyebut, ada sekitar 1.600 koper jemaah haji dari total 20 ribuan koper yang belum sampai ke Kanwil Kemenhaj. Hal itu Gus Irfan sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (8/4). Menurutnya, ada kendala dalam pengiriman.
“Pada distribusi koper, progres secara umum relatif stabil dengan tingkat penyelesaian sekitar 58% dari total kebutuhan pada maskapai Saudia Airlines,” ucap Gus Irfan.
Ia menambahkan, pihak Garuda sudah menjanjikan agar seluruh koper sampai pada 16 April mendatang, setelah sebelumnya ada jarak sangat besar antara koper yang dikirim dan yang terkonfirmasi diterima. Masalah ini menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, yang menilai keterlambatan koper membuat jemaah gelisah menjelang keberangkatan.
“Karena itu kemarin kita minta pihak Garuda untuk segera memastikan koper-koper bisa diterima dalam waktu yang singkat. Mereka menjanjikan maksimal tanggal 16. Maksimal. Tentu diusahakan sebelum itu sudah bisa diterima oleh calon jemaah,” tuturnya.
Wamenhaj Soal Tambahan Biaya Pesawat Haji 2026: Dibayar Langsung APBN Rp 1,77 T
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa kenaikan biaya pesawat untuk ibadah haji 2026 tidak akan dibebankan kepada jemaah. Kenaikan itu terjadi karena harga avtur meroket akibat konflik Timur Tengah berkepanjangan, sehingga maskapai menaikkan biaya penerbangan per jemaah.
“Avtur mengalami kenaikan luar biasa akibat perang timur tengah, maskapai Garuda dan Saudia menaikkan biaya penerbangan per jemaah. Garuda naik (Rp) 7,9 juta per jemaah. Saudia naik $480 per jemaah,” tulis Dahnil dalam akun X resminya dikutip Rabu (8/4).
Ia menyebut Presiden Prabowo memerintahkan agar penambahan biaya itu tidak dibebankan kepada jemaah, melainkan ditanggung negara melalui efisiensi APBN. Penambahan biaya tersebut akan dibayarkan langsung oleh APBN dengan total nilai Rp 1,77 triliun.
“Hari ini Presiden memutuskan tidak boleh dibebankan kepada jemaah. Negara ambil alih beban tersebut melalui dana efisiensi dari APBN. Maka jemaah tidak perlu membayar beban kenaikan tersebut, diputuskan oleh Presiden dibayarkan langsung oleh APBN, dengan nilai total Rp 1,77 triliun,” tambahnya.
