Iran dilaporkan mulai mendorong penggunaan mata uang kripto sebagai bagian dari sistem pembayaran tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, di tengah terbentuknya gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Iran.
Mengutip Bloomberg pada Jumat (10/4), ini sebagai upaya untuk menghindari sanksi internasional, mengingat aset digital lebih sulit disita dibandingkan sistem keuangan tradisional.
Menurut laporan Financial Times, Iran berencana meminta pembayaran dalam Bitcoin. Sementara itu, Bloomberg sebelumnya melaporkan opsi pembayaran lain yang dipertimbangkan termasuk yuan dan stablecoin.
Secara konsep, penggunaan kripto dinilai menarik bagi Iran karena memungkinkan transaksi di luar sistem berbasis dolar AS yang selama ini menjadi alat utama penegakan sanksi Barat. Namun, para pelaku pasar menilai implementasi rencana tersebut akan sangat sulit dilakukan secara legal.
“Perusahaan pelayaran sudah berada di bawah pengawasan yang cukup ketat di seluruh dunia, mengingat mereka berada di industri berisiko tinggi,” ujar Jake Ostrovskis dari Wintermute.
Terlepas dari tantangan teknis, rencana ini menunjukkan kripto kini telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan Iran. Data Chainalysis mencatat ekosistem kripto Iran mencapai nilai sekitar USD 7,8 miliar tahun lalu.
Pada masa puncak aktivitas penambangan, pemerintah Iran bahkan menambang Bitcoin dan menjualnya ke bank sentral untuk membiayai impor di luar sistem dolar. Selain itu, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dilaporkan menyalurkan lebih dari USD 3 miliar melalui jaringan aset digital sepanjang 2025.
Infrastruktur ini juga meluas ke kelompok sekutu. Wallet yang terkait dengan Houthi, misalnya, tercatat memiliki aktivitas hampir USD 1 miliar dalam waktu kurang dari setahun.
Meski secara teknis memungkinkan, penggunaan kripto untuk membayar tarif Selat Hormuz menghadapi kendala besar, terutama bagi perusahaan pelayaran global yang tunduk pada aturan kepatuhan ketat.
Perusahaan harus membeli kripto dan mengirimkannya ke pihak yang berpotensi masuk daftar sanksi, sesuatu hampir pasti akan diblokir oleh bursa kripto resmi.
“Baik itu stablecoin atau Bitcoin, semuanya tercatat di buku besar publik,” kata Bohan Jiang dari FalconX.
Transparansi blockchain justru menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi memudahkan transaksi lintas batas, namun di sisi lain memungkinkan pelacakan oleh otoritas.
Lebih lanjut, Stablecoin menjadi instrumen yang paling menarik bagi Iran karena stabilitas nilainya dan kemudahan transaksi. Namun, instrumen ini juga rentan karena dapat dibekukan oleh penerbit.
“Dengan stablecoin, Anda mulai lebih memahami bagaimana jaringan ini beroperasi, Anda dapat membuat grafik interkonektivitas operator proksi IRGC,” kata Andrew Fierman dari Chainalysis.
Meski demikian, IRGC biasanya memperoleh stablecoin melalui pasar sekunder atau jaringan ilegal, bukan langsung dari penerbit, sehingga pengawasan menjadi lebih sulit.
Langkah Iran ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun jalur pembayaran alternatif di luar sistem Barat, termasuk kerja sama dengan negara seperti Rusia dan China.
“Iran selalu mencari cara untuk menghindari sanksi dan keluar dari sistem keuangan AS, dan hal itu menjadi semakin penting setelah terjadinya konflik,” kata Ari Redbord dari TRM Labs.
