Perempuan seringkali menjadi garda terdepan sekaligus kelompok paling rentan yang merasakan dampak langsung krisis lingkungan. Ironisnya, perjuangan gigih mereka dalam mempertahankan sumber penghidupan dan kelangsungan hidup seringkali luput dari pemberitaan media massa. Selain itu, kompleksitas liputan, risiko tinggi di lapangan, serta dinamika internal ruang redaksi turut menjadi kendala signifikan dalam menyajikan isu-isu lingkungan secara komprehensif. Berbagai tantangan ini menjadi fokus diskusi utama dalam Pesta Media 2026 yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
Dalam diskusi tersebut, Marice Sianggo, seorang tokoh perempuan adat dari sub-suku Nakna di Distrik Konda, Sorong Selatan, Papua, dengan tegas menyatakan pentingnya hutan bagi komunitasnya. “Hutan adat itu adalah mama. Untuk menjamin punya kehidupan hari-hari. Untuk menjamin anak-anak. Kalau kami punya hutan rusak, berarti kami manusia juga rusak. Orang tidak bisa masuk sembarang,” ujarnya, menggambarkan hutan sebagai jantung kehidupan yang harus dilindungi.
Di kampungnya, para perempuan adat atau “mama” memang menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan. Mereka tak ingin sumber penghidupan dan ruang gerak yang selama ini mereka dapatkan dari hutan dirampas begitu saja. Berbagai upaya telah mereka lakukan, mulai dari kegiatan rutin untuk memperkenalkan peran vital hutan kepada generasi muda hingga penolakan keras terhadap masuknya industri ekstraktif yang mengancam. Marice mengungkapkan, “Kami di Distrik Konda itu ada perusahaan mau masuk. Bulan lalu itu, hampir orang mau baku bunuh. Sekarang ini, masih jaga terus.” Keteguhan mereka dalam mempertahankan wilayah karena “kalau hutan ini rusak, kami mau ke mana, kami punya hidup sehari-hari itu ada di hutan,” terangnya. Berkat upaya kolektif ini, hutan dan sungai di sekitar Distrik Konda masih terjaga keutuhannya hingga kini.
Namun, realitas pahit justru menimpa banyak wilayah lain di Papua dan penjuru Indonesia. Di sana, kelompok rentan, terutama perempuan, harus menanggung beban berat akibat deforestasi masif dan ekspansi industri ekstraktif yang merusak alam. Dampak krisis lingkungan ini terasa nyata dan merugikan.
Sebagai contoh nyata, di Morowali, Sulawesi Tengah, Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menemukan kondisi mengkhawatirkan. Buangan limbah cair dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menyebabkan suhu air laut di pesisir Dusun Kurisa mencapai 31,4° Celcius. Kenaikan suhu signifikan ini berpotensi mengancam ekosistem vital seperti terumbu karang dan lamun, yang merupakan pilar penting dalam menjaga keseimbangan laut. Konsekuensi lanjutannya sangat serius: penurunan drastis tingkat kesehatan masyarakat pesisir dan hilangnya sumber-sumber kehidupan seperti ikan dan hasil laut lainnya.
Mungkin Anda tertarik:
- Kisah perempuan Papua di balik peristiwa viral Save Raja Ampat – ‘Biarpun ditangkap, saya tetap berjuang’
- ‘Aku hampir mati perjuangkan tanah ini, sekarang tidak akan takut’ – Perempuan Desa Ria-Ria melawan di Food Estate Sumatra Utara
- ‘Tanpa sampah’: Perempuan Indonesia, China dan Vietnam di balik gerakan lingkungan di tengah tingginya polusi sampah plastik yang dibuang ke laut
Menyoroti permasalahan ini, Sapariah Saturi, Pemimpin Redaksi Mongabay, menegaskan bahwa perempuan menghadapi dampak ganda dari kerusakan alam. Mereka tidak hanya harus berjuang melawan krisis lingkungan itu sendiri, tetapi juga menanggung efek lanjutan berupa diskriminasi dan pengabaian terhadap kebutuhan dasar mereka, seperti akses air bersih, hak untuk melahirkan dengan layak, hingga ketersediaan alat reproduksi dasar.
Oleh karena itu, Sapariah menekankan pentingnya kehadiran jurnalis perempuan di ruang redaksi. “Sebelum mencermati sampai ke situ, di newsroom-nya sendiri perlu sumber daya atau jurnalis perempuan. Bukan berarti laki-laki tidak bisa mengerjakannya, tapi ada banyak hal privat dan sensitif yang kadang memang tidak bisa laki-laki yang masuk,” jelasnya. Kehadiran mereka dinilai krusial untuk menggali isu-isu sensitif yang hanya bisa didekati dengan empati mendalam.
Pandangan serupa disampaikan oleh Evi Mariani, Pemimpin Umum Project Multatuli. Menurutnya, pengalaman hidup jurnalis perempuan memungkinkan mereka beresonansi lebih baik dengan sesama perempuan di wilayah krisis. “Sehingga pertanyaan yang muncul bisa lebih baik. Narasumber juga bisa cerita jauh lebih banyak dan kaya. Dampak krisis iklim pun jadi lebih holistik. Walau memang ada menyinggung soal keamanan, ini bisa ikut workshop keamanan digital dan lain-lain yang memadai dan berguna saat turun ke lapangan,” ujar Evi.
Apa saja tantangan menggali isu lingkungan dari perspektif kelompok rentan?
Evi Mariani berbagi pengalamannya mengenai perubahan lanskap liputan lingkungan. Menurutnya, liputan lingkungan di awal kariernya pada tahun 2000-an terasa “agak wangi” dan lebih teknis, mirip dengan liputan kesehatan. Namun, kondisi saat ini telah jauh berbeda. Isu yang diangkat kini semakin kompleks, meliputi konflik lahan, korupsi, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, serta dampak multidimensional terhadap masyarakat. Meskipun demikian, Evi mencatat bahwa pembahasan mengenai dampak bagi masyarakat seringkali masih bersifat umum dan belum mendalam.
Perubahan yang paling mencolok adalah peningkatan risiko dalam proses peliputan. Isu lingkungan, terutama yang berkaitan dengan korporasi besar yang memiliki hubungan erat dengan oligarki, kini sarat dengan kepentingan politik. “Uang dari lingkungan, seperti perampasan lahan, itu yang kemudian masuk ke politik,” terang Evi, menggarisbawahi bagaimana isu lingkungan seringkali berkelindan dengan kekuasaan.
Risiko lain yang tak kalah serius adalah potensi konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan, yang acapkali mendapat perlindungan dari aparat keamanan. Situasi ini sangat rentan mengancam keselamatan jurnalis saat melakukan tugas peliputan. Data global dari Unesco menunjukkan setidaknya 749 jurnalis yang meliput isu lingkungan telah diserang dalam 15 tahun terakhir. Di Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat 15 jurnalis mengalami intimidasi sepanjang tahun 2023 karena peliputan isu lingkungan.
Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, mengakui bahwa perlindungan bagi jurnalis lingkungan masih sangat minim, meskipun sudah ada buku saku panduan. “Jurnalis lingkungan sering bekerja dengan risiko tinggi tanpa jaring pengaman yang memadai. Padahal, jurnalis lingkungan adalah bagian penting dari kerja pembelaan hak asasi manusia,” tegas Nany. Ia menegaskan bahwa lingkungan hidup bukan sekadar isu sektoral, melainkan fondasi pemenuhan hak-hak dasar warga negara, meliputi hak atas air bersih, pangan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan lingkungan yang aman. Pelaporan jurnalis mengenai pencemaran sungai, konflik lahan masyarakat adat, atau dampak sosio-ekologis proyek ekstraktif berfungsi sebagai kontrol sosial untuk memastikan hak publik atas informasi terpenuhi.
Ironisnya, ancaman keamanan kini tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga merambah dunia digital. Peretasan akun, doxing, kampanye kebencian, pelaporan massal, hingga kriminalisasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi senjata baru untuk membungkam kritik. Serangan-serangan ini secara sengaja dirancang untuk menciptakan efek jera, tidak hanya bagi individu jurnalis tetapi juga bagi redaksi media secara keseluruhan. Nany mengkritik, “Negara sering hadir terlambat atau bahkan absen dalam menjamin keselamatan mereka. Pengelola media pun belum sepenuhnya menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas melalui kebijakan redaksi, dukungan hukum, dan sistem keamanan digital.”
Lebih lanjut, Nany Afrida juga menyoroti minimnya isu perempuan dalam konteks lingkungan, yang menurutnya tidak terlepas dari sedikitnya jumlah jurnalis perempuan di ruang redaksi, apalagi yang menduduki posisi pengambil keputusan. Data AJI menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% dari total 17.000 jurnalis tersertifikasi di Indonesia adalah perempuan, angka yang stagnan sejak 2012. Persentase jurnalis perempuan di posisi petinggi redaksi bahkan lebih memprihatinkan, hanya sekitar 6%, kondisi yang tak banyak berubah sejak era 1990-an. Lingkungan hidup seringkali dianggap sebagai isu yang sulit dan menantang, sehingga jurnalis perempuan cenderung dijauhkan dari liputan semacam itu. Merespons hal ini, Sapariah Saturi dari Mongabay menyerukan, “Ini yang saya coba ubah. Perempuan harus turun juga meliput. Apalagi di tengah sudut pandang perempuan dalam liputan lingkungan yang masih minim ini,” menekankan pentingnya peran perempuan dalam melengkapi narasi liputan lingkungan.
Dari sudut pandang berbeda, jurnalis lepas Margareth Aritonang menekankan pentingnya narasi yang lebih konstruktif dan berempati dalam meliput isu lingkungan, khususnya di Papua. Ia merefleksikan pengalamannya dengan judul “dari ekstraksi ke empati,” karena seringkali liputan Papua hanya diperlakukan sebagai “aktivitas ekstraksi pengetahuan.” Margareth mengamati bahwa media asing maupun nasional cenderung hanya mengambil informasi dan data untuk berita, lalu selesai, tanpa menempatkan Papua dalam konteks yang lebih manusiawi.
“Kecenderungannya adalah memperlakukan Papua hanya sebagai korban atau masyarakat yang harus dibantu. Jadi, masih ada perspektif kolonialisme,” kritik Margareth, menyuarakan perlunya perubahan pendekatan. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya perspektif perempuan dalam isu lingkungan. Dalam investigasinya di sebuah kampung di tengah hutan Papua yang terdampak pembukaan hutan besar-besaran oleh perusahaan besar, ia menemukan perempuan sangat dipinggirkan. “Padahal, mereka punya peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa hutan tetap lestari, bayi dan anak-anak tetap makan, tapi mereka tidak pernah dilibatkan. Bahkan di berita, sering sekali cerita-cerita tentang peran-peran perempuan itu minim sekali atau bahkan tidak diceritakan sama sekali,” paparnya.
Oleh karena itu, Margareth menegaskan bahwa peliputan konstruktif dengan narasi yang berempati, yang mengandalkan kemampuan mendengar, menjadi sangat esensial. “Semua orang punya suara tapi tidak semuanya diberikan kesempatan untuk bersuara. Jadi dengan kita mendengar kita bisa memberikan ruang untuk bersuara,” pesannya. Sejalan dengan ini, Fitri Hasibuan dari Konservasi Indonesia membagikan pengalamannya dalam membangun kepercayaan dengan kelompok rentan, termasuk perempuan dan masyarakat adat. Kunci utama adalah membuktikan niat baik dan bertindak setara, tidak sekadar “come and go.” Fitri mencontohkan bagaimana timnya membaur dan tinggal bersama suku di Distrik Konda saat melakukan survei, serta menjaga hubungan baik secara berkelanjutan, yang membuahkan kepercayaan dan kerja sama yang erat.
Bagaimana menjawab tantangan ini?
Saurlin Siagian dari Komnas HAM menegaskan bahwa persoalan lingkungan yang kita hadapi saat ini adalah akumulasi dari tindakan dan kebijakan masa lalu. “Ini adalah buah dari pekerjaan kita bertahun-tahun merusak lingkungan, krisis ekonomi yang kita alami saat ini. Maka perlindungan ekologi bukan lagi menjadi pilihan, tetapi keharusan,” ujarnya dengan tegas. Ia menekankan bahwa krisis ekonomi dan krisis ekologi adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. “Jika kita terus memisahkan krisis ekonomi dan krisis ekologi, kita akan gagal memahami keduanya. Krisis ekonomi dan krisis ekologi adalah dua uang yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi, menurut saya kita mesti menyadari kerusakan lingkungan adalah akar dari ketidakstabilan ekonomi yang kita hadapi saat ini.”
Oleh karena itu, Saurlin menyerukan pentingnya arah kebijakan yang jelas terkait isu lingkungan. Tanpa arah yang tegas, masyarakat luas, khususnya kelompok rentan, akan terus menjadi korban. “Yang menjadi pertanyaan adalah arah kita ini. Apakah kita benar-benar bergerak menuju ekonomi yang rendah karbon seperti yang tadi kita bicarakan, atau justru memperkuat fondasi ekonomi berbasis emisi tinggi yang masih terus kita praktikkan,” pungkasnya, menyoroti dilema mendasar yang harus segera dijawab.
Untuk memastikan isu lingkungan terus tersuarakan dan perspektif kelompok rentan terangkat, Sapariah Saturi dari Mongabay menawarkan gagasan kolaborasi, seraya tetap mengutamakan keamanan jurnalis. “Rasanya sudah bukan waktunya saling sikut dengan konten eksklusif, apalagi untuk isu yang bisa dibilang tadi cukup berbahaya. Berada pada masa sekarang ini, butuh kolaborasi juga demi keamanan dan menciptakan karya yang kaya perspektif. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri lagi,” tutur Ari, menekankan bahwa di tengah risiko tinggi, kerja sama adalah kunci untuk menghasilkan liputan yang mendalam dan aman.
- Hutan Perempuan di Teluk Youtefa, Papua, ‘surga kecil yang dirusak manusia’
- Kisah para perempuan penjaga hutan Aceh: ‘Kami lebih didengar oleh para pembalak liar’
- Demonstrasi peringati Hari Perempuan Internasional di Jakarta – ‘Kemerosotan demokrasi ancaman serius bagi partisipasi perempuan’
- Demianus si ‘manusia pembalut’ dari Papua – ‘Saya tidak rasa minder atau tabu’
- All Eyes on Papua – ‘Mengapa baru sekarang ramai-ramai bicarakan persoalan di Papua’?
- Kisah perawat yang bertahan di RSUD Aceh Tamiang demi seorang bayi
- Kisah perempuan adat Yenbuba merestorasi terumbu karang Raja Ampat yang rusak akibat insiden Caledonian Sky tujuh tahun lalu
- Kisah perempuan ahli primata Indonesia, belasan tahun lestarikan owa Jawa yang terancam punah
