Kita Tekno – – DPR RI bersama Kementerian Hukum (Kemenkum), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta sejumlah organisasi penyanyi sepakat mengakhiri polemik soal royalti lagu yang sempat menimbulkan keresahan di masyarakat.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat bersama di ruang Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8).
“Dinamika yang terjadi sudah disepakati untuk sama-sama diakhiri, dan kita akan jaga suasana supaya tetap kondusif,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco meminta masyarakat tidak perlu khawatir untuk memutar atau menyanyikan lagu. Ia memastikan perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta akan rampung dalam dua bulan ke depan.
Soal Insiden Keracunan MBG di Sejumlah Daerah, Menko Pangan Zulhas: Bukan Berarti Salah Masak, Kan?
“Semua pihak sepakat, dalam dua bulan ini berkonsentrasi menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Tadi juga disepakati bahwa penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN, sambil dilakukan audit untuk memastikan transparansi kegiatan penarikan royalti selama ini,” ucap Dasco.
Ia menegaskan, sambil menunggu pembahasan RUU Hak Cipta selesai, penarikan royalti lagu akan tetap berjalan namun diakomodasi secara terpusat melalui LMKN.
Dasco menjamin prosesnya bakal dilakukan secara transparan dengan mekanisme audit berkala.
“Hasil pertemuan tadi disepakati semua pihak menjaga iklim dunia permusikan agar tetap sejuk dan damai. Fokus kita dua bulan ke depan adalah menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta,” tegasnya.
Ditanya Soal Kasus Raya, Balita di Sukabumi yang Meninggal Akibat Cacingan, Menko PMK Pratikno Berkelakar: Saya Agak Ngantuk
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej, Dirjen Kekayaan Intelektual, serta jajaran Komisioner LMKN.
Hadir pula perwakilan LMK, Ketua VISI, Ketua AKSI, dan sejumlah musisi, di antaranya Piyu Padi, Ariel Noah, Sammy Simorangkir, serta Vina Panduwinata.
