JAKARTA — Hasil survei nasional terbaru dari Polling Institute mengungkapkan sebuah temuan signifikan: mayoritas masyarakat Indonesia secara tegas tidak memercayai isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fenomena ini menarik, mengingat isu tersebut telah tersebar luas di kalangan publik, namun kredibilitasnya sangat rendah di mata masyarakat.
Kennedy Muslim, Peneliti Utama Polling Institute, merinci tingkat kesadaran publik terhadap isu ini. Ia menjelaskan bahwa sekitar 73,3 persen responden mengaku pernah mendengar isu ijazah palsu Jokowi, sementara 26,7 persen lainnya tidak mengetahuinya sama sekali. “Artinya, isu ini memang cukup masif terdengar di ruang publik, namun pemaknaannya beragam di tengah masyarakat,” ujar Kennedy saat memaparkan rilis survei bertajuk ‘Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara dan Isu-Isu Politik Terkini’ secara virtual, Minggu (24/8).
Analisis lebih mendalam dari Polling Institute menunjukkan bahwa di antara kelompok yang sudah akrab dengan isu ini, mayoritas secara tegas menolak kebenarannya. Survei mencatat bahwa 41,5 persen responden tidak percaya sama sekali, dan 25,6 persen merasa kurang percaya terhadap tuduhan tersebut. Angka ini secara signifikan melampaui mereka yang menyatakan percaya, yaitu hanya 11,8 persen, dan yang sangat percaya sebesar 1,9 persen. Selebihnya, 19,2 persen memilih untuk tidak tahu atau tidak menjawab.
Lebih lanjut, jika kita melihat secara spesifik kelompok responden yang benar-benar mengetahui isu ijazah palsu ini, polanya tetap konsisten dan bahkan semakin menguat. Sebanyak 43,2 persen menyatakan tidak percaya sama sekali, sementara 27,7 persen kurang percaya. Dengan demikian, hampir tiga perempat dari mereka yang sadar akan isu ini menolak validitasnya. Di sisi lain, proporsi yang percaya hanya sebesar 13,7 persen, dan yang sangat percaya adalah 1,9 persen, dengan 13,4 persen memilih tidak menjawab. Data ini secara jelas menggambarkan penolakan publik terhadap tuduhan tersebut.
Menurut Kennedy Muslim, temuan ini menggarisbawahi kegagalan isu ijazah palsu Jokowi untuk mengikis kepercayaan publik, meskipun seringkali dijadikan alat dalam dinamika politik. “Survei ini menegaskan bahwa hoaks politik, terutama yang menyerang legitimasi pendidikan seorang mantan presiden, tidak sepenuhnya berhasil memengaruhi opini publik,” terang Kennedy. Ia menambahkan bahwa mayoritas masyarakat menunjukkan sikap yang lebih rasional dan kritis dalam mengevaluasi isu-isu sensitif semacam ini.
Untuk menjamin validitas dan akurasi data, survei Polling Institute ini dilakukan dalam rentang waktu 4-7 Agustus 2025. Penelitian ini melibatkan 1.206 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon, tersebar di berbagai wilayah. Dengan metodologi yang teruji, survei ini memiliki tingkat kepercayaan yang mencapai 95 persen, menegaskan kekuatan temuan yang dihasilkan.
Ringkasan
Survei Polling Institute menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak mempercayai isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Meskipun isu ini diketahui oleh sekitar 73,3 persen responden, hanya sebagian kecil yang mempercayainya.
Hasil survei menunjukkan bahwa 41,5 persen responden tidak percaya sama sekali dan 25,6 persen kurang percaya terhadap isu tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa hoaks politik, khususnya terkait legitimasi pendidikan, tidak sepenuhnya berhasil memengaruhi opini publik. Survei ini dilakukan pada 4-7 Agustus 2025 dengan melibatkan 1.206 responden dan tingkat kepercayaan 95 persen.
