SOLO (RIAUPOS.CO) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menanggapi usulan penyediaan gerbong khusus merokok di transportasi umum. Pernyataan ini disampaikannya usai melakukan perjalanan menggunakan Kereta Api Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) nomor 573 relasi Caruban Bandara Adi Soemarmo, dari Stasiun Palur menuju Stasiun Solo Balapan, pada Ahad (24/8).
Dalam tanggapannya, Wapres Gibran menegaskan bahwa penyediaan fasilitas di transportasi umum harus didasarkan pada skala prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat. Menurutnya, jika terdapat ruang fiskal atau anggaran, prioritas utama seharusnya dialokasikan untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, dan kaum difabel. Ia memberikan contoh konkret seperti penyediaan ruang laktasi di dalam gerbong atau toilet yang lebih luas guna memfasilitasi ibu-ibu dalam mengganti popok bayi dengan nyaman. “Saya kira itu jauh lebih prioritas,” ujarnya.
Gibran menekankan pentingnya pendekatan berbasis prioritas dalam setiap perumusan kebijakan. Ia juga mengingatkan bahwa regulasi yang berlaku sudah sangat jelas mengatur tentang larangan merokok di transportasi umum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 29 Tahun 2014, yang secara tegas menetapkan kereta api sebagai kawasan bebas asap rokok.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa banyak pemerintah daerah, termasuk para wali kota dan kepala daerah lainnya, telah memiliki peraturan daerah (perda) yang membatasi iklan rokok. Oleh karena itu, usulan gerbong khusus perokok tersebut dinilai kurang selaras dengan program-program yang dicanangkan oleh Presiden. “Untuk Bapak-Ibu anggota DPR yang terhormat, mohon maaf, usulan tersebut kurang sinkron dengan program Bapak Presiden. Aturannya sudah jelas transportasi umum adalah kawasan bebas rokok,” tegas Gibran.
Wapres Gibran juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan di sektor transportasi harus berkesinambungan dengan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan. Sebagai pembantu Presiden, Gibran berkeinginan untuk memastikan program-program prioritas seperti pemeriksaan kesehatan gratis, penanggulangan stunting, hingga pembangunan rumah sakit berjalan sesuai rencana. “Jadi, revitalisasi fasilitas kereta api pun sebaiknya diarahkan ke sana,” urainya.
Meskipun demikian, Gibran Rakabuming tetap menyampaikan apresiasi terhadap masukan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan aspirasi dari masyarakat. “Masukan dari Bapak-Ibu anggota dewan serta dari para pengguna kereta api tetap kami tampung. Evaluasi tetap kami lakukan demi peningkatan pelayanan KAI ke depan. Tapi, sekali lagi, semuanya ada skala prioritasnya,” pungkasnya.
Sementara itu, salah satu penumpang kereta api asal Pekalongan, Lulu (38), menyatakan kepuasannya terhadap peningkatan layanan di Stasiun Balapan. “Dulu belum sebagus ini. Sekarang petugasnya ramah, pelayanannya lebih mudah. Saya pesan tiket lewat aplikasi, gampang banget. Sejauh ini puas, tidak ada keluhan,” ujarnya. Terkait wacana gerbong khusus perokok, Lulu secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya, memperkuat pandangan publik tentang pentingnya kawasan bebas rokok di transportasi umum.
Ringkasan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming menanggapi usulan penyediaan gerbong khusus merokok di transportasi umum, menekankan pentingnya prioritas pada kebutuhan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, dan difabel. Ia mencontohkan penyediaan ruang laktasi atau toilet yang lebih luas sebagai contoh fasilitas yang lebih mendesak. Gibran mengingatkan bahwa regulasi yang berlaku sudah jelas melarang merokok di transportasi umum sesuai dengan UU Kesehatan, PP, dan Surat Edaran Menteri Perhubungan.
Gibran menegaskan bahwa usulan gerbong khusus perokok kurang selaras dengan program Presiden dan kebijakan transportasi harus sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan. Meski menghargai masukan dari DPR dan masyarakat, ia menekankan adanya skala prioritas dalam peningkatan pelayanan KAI. Penumpang kereta api juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana gerbong khusus perokok, mendukung kawasan bebas rokok di transportasi umum.
