JAKARTA — Puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia bersiap menggelar aksi besar di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi demonstrasi ini akan menjadi panggung utama bagi para pekerja untuk menyuarakan tuntutan krusial mereka, termasuk desakan penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, serta permintaan kenaikan upah minimum antara 8,5 persen hingga 10,5 persen.
Menanggapi rencana aksi ini, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas secara komprehensif. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran aktivitas masyarakat lainnya, meskipun ada penyampaian pendapat di muka umum yang merupakan hak konstitusional warga negara. Komarudin mengimbau agar para peserta aksi tetap menjaga ketertiban, tidak mengganggu pengguna jalan lain, serta menghindari tindakan yang melanggar hukum.
Senada dengan Polda Metro Jaya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta, Syafrin Liputo, juga telah menyiapkan antisipasi untuk potensi kemacetan lalu lintas. Ia menyatakan bahwa akan ada penyesuaian dan pengalihan jalur secara situasional, misalnya dari arah timur ke barat, tergantung pada kepadatan di sekitar Gedung DPR. Layanan Transjakarta pun akan mendapatkan penyesuaian serupa demi menjaga mobilitas warga.
Dikonfirmasi secara terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, membenarkan bahwa aksi ini akan diikuti oleh tidak kurang dari 10 ribu buruh yang akan membanjiri ibu kota. Massa buruh ini akan datang berbondong-bondong dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta, dan akan memusatkan aksinya di depan Gedung DPR. Said Iqbal juga menegaskan bahwa tuntutan utama aksi serentak ini adalah kenaikan upah minimum sebesar 8,5 hingga 10,5 persen serta penghapusan sistem outsourcing, yang juga akan dilakukan di sejumlah kota besar lainnya di Indonesia.
