Presiden RI Prabowo Subianto menyarankan pelatihan bagi bupati baru diselenggarakan di lingkungan militer, bukan hotel bintang lima. Hal ini disampaikannya dalam pidato arahan pada acara Apkasi Otonomi Expo 2025 di Tangerang, Kamis. Menurut Presiden, pelatihan di lingkungan militer dinilai penting untuk membentuk mental kepemimpinan yang kuat bagi para kepala daerah.
“Tatar para bupati di kamp tentara. Kalau perlu jangan di hotel bintang lima,” tegas Presiden Prabowo. Pernyataan ini didasari fakta bahwa sekitar 80 persen bupati di Indonesia merupakan pejabat baru yang membutuhkan pembelajaran intensif dalam menjalankan roda pemerintahan. 
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mendorong para bupati untuk aktif meminta arahan dan bantuan dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, dalam menghadapi berbagai tantangan di masyarakat. Lebih lanjut, Presiden menyatakan kesiapannya untuk mengalokasikan anggaran guna mendukung program pelatihan tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menyampaikan laporan yang mendukung pernyataan Presiden. Ia mengungkapkan bahwa 80 persen kepala daerah hasil Pilkada terakhir merupakan wajah-wajah baru di pemerintahan daerah. Kurangnya pengalaman memimpin ini, menurutnya, membutuhkan arahan langsung dari Presiden. Dari total 548 kepala daerah yang dilantik hingga Februari 2025, hanya 20 persen yang memiliki pengalaman di tingkat eksekutif daerah.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pelatihan bagi 80% bupati baru di Indonesia yang merupakan pejabat baru, di lingkungan militer, bukan hotel mewah. Beliau menekankan pentingnya pembentukan mental kepemimpinan yang kuat melalui pelatihan tersebut untuk menghadapi tantangan pemerintahan daerah.
Presiden Prabowo mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta menawarkan dukungan anggaran untuk pelatihan tersebut. Hal ini juga didukung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyatakan perlunya arahan langsung dari Presiden mengingat banyaknya kepala daerah yang minim pengalaman eksekutif.
