Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas menggarisbawahi urgensi bagi para pejabat publik untuk menahan diri dari mengeluarkan pernyataan yang berpotensi memicu kegelisahan di tengah masyarakat. Penekanan ini disampaikan dalam upaya krusial menjaga stabilitas dan keamanan ibu kota di tengah dinamika politik yang berkembang serta serangkaian aksi demonstrasi yang kerap berujung pada kericuhan.
“Dalam kondisi yang seperti ini, memang kebersamaan untuk tidak membuat pernyataan yang membuat publik itu makin tidak merasa nyaman, terutama dengan pejabat-pejabat publik,” jelas Pramono. Pernyataan tersebut dilontarkan usai ia mengikuti rapat koordinasi kepala daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring dari Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, pada Sabtu (30/8). Ia menambahkan, Mendagri sendiri turut menegaskan bahwa tindakan mengeluarkan pernyataan yang meresahkan tersebut tidak boleh lagi dilakukan.
Merujuk pada arahan tersebut, para pejabat di lingkungan internal Balai Kota DKI Jakarta diminta untuk fokus hanya menyampaikan informasi yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsinya. “Saya di internal Balai Kota juga sudah meminta para pejabat terkait hanya bisa ataupun boleh menyampaikan hal yang berkaitan dengan tugas utamanya,” ungkap Pramono. Dengan demikian, ia memastikan bahwa setiap pejabat tetap diberikan ruang untuk berkontribusi sesuai dengan bidang tanggung jawab inti mereka.
Pramono juga menyatakan keyakinannya bahwa komunikasi dan interaksi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan publik selama ini telah terjalin cukup baik. Ia secara langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, untuk memastikan implementasi setiap keputusan dapat terjaga dengan optimal di lapangan.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa upaya menjaga Jakarta bukanlah tanggung jawab yang hanya diemban oleh Pemprov DKI Jakarta semata. Untuk memperkuat kolaborasi ini, ia berencana untuk segera mengadakan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di mana seluruh anggotanya wajib hadir. Selain itu, langkah koordinasi juga akan diperluas dengan melibatkan pimpinan organisasi kemasyarakatan, termasuk di dalamnya ormas kepemudaan dan keagamaan. “Karena sekarang ini ‘Jaga Jakarta‘ itu menjadi hal yang saya sungguh-sungguh ingin ini diterapkan di lapangan untuk menjaga bersama,” pungkasnya, menyerukan pentingnya partisipasi kolektif demi keamanan dan ketenteraman ibu kota.
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan pentingnya bagi pejabat publik untuk menahan diri dari membuat pernyataan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, demi menjaga stabilitas dan keamanan ibu kota. Arahan ini diberikan setelah rapat koordinasi dengan Mendagri, yang juga menekankan larangan mengeluarkan pernyataan yang meresahkan.
Pramono telah menginstruksikan pejabat di lingkungan Balai Kota untuk fokus pada informasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Ia juga berkoordinasi dengan Dinas Kominfotik untuk memastikan implementasi keputusan berjalan optimal. Selain itu, Pramono berencana mengadakan rapat Forkopimda dan melibatkan ormas kemasyarakatan untuk bersama-sama menjaga Jakarta.
