Dalam sebuah langkah responsif terhadap dinamika sosial terkini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti rapat koordinasi daring yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Sabtu (30/8). Pertemuan penting ini melibatkan seluruh kepala daerah di Indonesia dan menghasilkan sejumlah arahan strategis, khususnya di tengah situasi demo yang masih memanas di berbagai wilayah.
Salah satu instruksi utama yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian adalah larangan sementara bagi para kepala daerah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Arahan ini, yang disampaikan usai Mendagri bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, mendapat respons positif dari Pramono Anung. “Tentu saja, Jakarta sangat menyetujui arahan tersebut,” tegas Pramono usai rapat di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat. Ia menekankan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat saat ini, di mana stabilitas dan fokus pada urusan dalam negeri menjadi prioritas.
Tidak hanya itu, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti pentingnya penekanan terhadap berbagai kegiatan yang bersifat selebrasi atau menampilkan kemewahan. Mendagri menginstruksikan agar acara-acara yang melibatkan pesta, nyanyian, atau pameran kemewahan untuk sementara waktu dikurangi. Gubernur Pramono Anung menyambut baik arahan ini, sembari menambahkan pandangannya terkait karakteristik kegiatan di Ibu Kota. “Kebetulan di Jakarta, acara kami praktis lebih sering menampilkan tari-tarian daripada menyanyi. Namun, apa pun itu, kami sangat mengapresiasi arahan yang telah disampaikan oleh Bapak Mendagri,” ujarnya, menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI untuk selaras dengan kebijakan pusat.
Melalui respons cepat dan kesediaan untuk menjalankan arahan tersebut, Pramono Anung menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas dan fokus pada pelayanan publik di tengah tantangan yang ada. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat mengenai keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi situasi nasional dan memprioritaskan kepentingan bersama.
—-
Pesan redaksi:
Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.
