Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar secara resmi mencopot Adies Kadir dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Keputusan ini diambil menyusul memanasnya situasi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir, yang dinilai tidak kondusif dan mengkhawatirkan.
Surat pernyataan pencopotan Adies Kadir tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal, Ahmad Sarmuji. Terhitung mulai Senin, 1 September 2025, status keanggotaan Adies Kadir di DPR RI dinyatakan tidak aktif. Langkah tegas ini menegaskan komitmen Golkar terhadap tanggung jawab politik dan etika para kadernya.
DPP Partai Golkar dalam pernyataannya juga menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama dalam setiap perjuangan partai. Mereka menekankan bahwa seluruh kiprah Partai Golkar merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, Golkar menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, ketika mereka berjuang menyuarakan aspirasi mereka.
Pemicu utama kemarahan publik yang berujung pada gelombang demo di berbagai daerah, bahkan hingga aksi penjarahan, salah satunya berasal dari pernyataan Adies Kadir sebelumnya. Pernyataan tersebut terkait tunjangan rumah DPR sebesar Rp 52 juta dan tunjangan bensin Rp 7 juta. Meskipun Adies Kadir telah meralat pernyataannya dan menyebutkan tidak ada tunjangan sebesar itu, gelombang protes masyarakat telanjur meluas, menunjukkan tingginya sensitivitas publik terhadap isu-isu terkait kesejahteraan wakil rakyat.
Menyikapi dinamika tersebut, DPP Partai Golkar menyatakan akan memperkuat disiplin dan etika bagi seluruh Anggota DPR RI yang berasal dari Fraksi Partai Golkar. Penegasan ini mengindikasikan upaya internal partai untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap wakil rakyatnya di parlemen.
—–
Pesan redaksi:
Demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara dalam menyuarakan pendapat di alam demokrasi. Untuk kepentingan bersama, kami mengimbau agar demonstrasi senantiasa dilakukan secara damai, tanpa melibatkan aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.
Ringkasan
DPP Partai Golkar mencopot Adies Kadir dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI dan anggota DPR Fraksi Golkar. Keputusan ini diambil terkait situasi yang memanas di berbagai daerah akibat pernyataan Adies Kadir tentang tunjangan DPR yang memicu protes.
Partai Golkar menegaskan komitmen terhadap tanggung jawab politik dan etika kadernya. Mereka juga menyatakan akan memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR dari Fraksi Golkar untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.
