Kita Tekno – , PADANG – Ribuan mahasiswa membanjiri depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat pada Senin (1/9/2025) sore, dalam sebuah aksi unjuk rasa yang berlangsung damai dan tertib. Gelombang aspirasi ini menyuarakan beragam tuntutan krusial, mulai dari desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga reformasi mendalam pada institusi Kepolisian.
Aspirasi mahasiswa ini dibacakan langsung oleh Juru Bicara Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumbar, Pandu Putra, di hadapan Ketua DPRD Sumbar Muhidi dan Wakil Gubernur Sumbar. Dengan nada tegas, Pandu mendesak agar anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Sumatra Barat segera bertindak. “Kami mendesak anggota DPR RI dapil Sumbar untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam waktu 30 hari ke depan,” ungkap Pandu, merujuk pada keterangan tertulis yang diterima pada Senin (1/9/2025).
: Demo 1 September 2025 di Padang, Murid PAUD-SMP Diminta Belajar dari Rumah
Lebih lanjut, gelombang tuntutan mahasiswa tidak hanya berhenti pada isu legislatif. Mereka juga meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk mengusut tuntas insiden tragis tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) yang diduga terlindas mobil taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta pekan lalu. Sejalan dengan itu, desakan kuat juga diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera melakukan reformasi komprehensif terhadap institusi Polri demi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan transparan.
Menyoroti kinerja legislatif di tingkat daerah, Ketua Aliansi BEM Sumbar, Rifaldi, secara terbuka menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap DPRD Sumatra Barat. Harapannya, peristiwa kontroversial yang kerap terjadi di Senayan tidak akan terulang di ranah lokal. Rifaldi juga menyampaikan kritik pedas terkait wacana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI yang dinilai tidak tepat di tengah kondisi perekonomian nasional yang belum stabil.
: : Tukar Sampah Plastik jadi Sembako, Cara Anak Muda di Padang Hasil Cuan dari Kreativitas
“Ekonomi lagi tidak stabil, jangan sampai tunjangan para anggota DPR yang dinaikkan. Ada baiknya anggaran itu dialihkan untuk kepentingan rakyat,” tegas Rifaldi, menekankan pentingnya prioritas anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.
: : Hutan Terselamatkan, Asam Kandis jadi Produk Unggulan Desa Salibutan di Padang Pariaman
Menanggapi seruan dan tuntutan tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyatakan kesiapannya untuk meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa kepada anggota DPR RI dapil Sumatra Barat. “Berkas-berkas tuntutan sudah saya terima. Saya akan menyerahkannya segera ke DPR RI khususnya untuk anggota legislatif dari dapil Sumbar,” ujar Muhidi, memberikan jaminan bahwa suara mahasiswa akan sampai ke pusat.
Sementara itu, apresiasi atas jalannya aksi yang kondusif turut disampaikan oleh anggota DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman dari Fraksi PDIP. “Suara anak nagari adalah amanah yang wajib kami dengarkan,” pungkas Albert, menegaskan komitmen para wakil rakyat untuk senantiasa mendengarkan setiap aspirasi yang datang dari masyarakat.
Ringkasan
Ribuan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatra Barat menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan reformasi Kepolisian. Juru Bicara GMNI Sumbar mendesak anggota DPR RI dapil Sumbar untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam 30 hari. Mereka juga menuntut pengusutan tuntas kasus tewasnya pengemudi ojol dan reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selain isu nasional, mahasiswa juga menyerukan evaluasi terhadap kinerja DPRD Sumbar dan mengkritik wacana kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Ketua DPRD Sumbar berjanji meneruskan aspirasi mahasiswa ke DPR RI, sementara anggota DPRD dari Fraksi PDIP mengapresiasi aksi damai tersebut dan menegaskan komitmen mendengarkan aspirasi masyarakat.
