Komisi II DPR RI secara resmi memutuskan untuk membatalkan seluruh agenda kunjungan kerja ke luar negeri yang telah terjadwal. Keputusan penting ini diambil menyusul gelombang demonstrasi yang berujung ricuh di Jakarta dan beberapa daerah lain, yang berlangsung dari Kamis (28/8) hingga Minggu (31/8).
Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa dana yang sebelumnya telah disiapkan untuk kegiatan tersebut akan segera dikembalikan ke kas negara. Meskipun jumlah pasti dana yang dikembalikan tidak diungkapkan, langkah ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden dan Pimpinan DPR. “Sebagaimana arahan Presiden dan Pimpinan DPR, kami membatalkan seluruh perjalanan ke luar negeri yang telah terjadwal di Komisi II,” jelas Rifqi kepada wartawan di DPR pada Rabu (3/9).
Lebih lanjut, politikus dari Fraksi NasDem tersebut menambahkan bahwa pihaknya telah meminta Sekretariat Komisi II DPR RI untuk mengembalikan dana tersebut. Komisi II berharap dana yang dialihkan ini dapat dihajatkan untuk program-program yang lebih berpihak kepada rakyat dan bersifat kerakyatan, sebagai bentuk komitmen nyata terhadap kepentingan publik.
Rifqi juga menegaskan kembali komitmen Komisi II untuk mengoptimalkan tiga fungsi konstitusionalnya—pengawasan, legislasi, dan anggaran—demi kepentingan rakyat. Guna memastikan transparansi dan akuntabilitas, ia menyatakan bahwa seluruh sidang dan rapat di Komisi II akan disiarkan secara terbuka dan langsung (live), sehingga kinerja mereka dapat diawasi langsung oleh publik.
Pembatalan kunjungan luar negeri dan peninjauan kembali kebijakan tunjangan ini merupakan respons atas tuntutan masyarakat yang menguat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pada Minggu (31/8) bahwa DPR sepakat untuk mendengarkan dan menindaklanjuti tuntutan serta aspirasi masyarakat. Hal ini mencakup isu-isu krusial seperti besaran tunjangan anggota DPR yang dianggap berlebihan hingga kegiatan kunjungan ke luar negeri.
Keputusan para pimpinan DPR untuk mencabut beberapa kebijakan, termasuk revisi besaran tunjangan dan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri, merupakan dampak langsung dari demonstrasi besar yang terjadi. “Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium tunjangan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, menggarisbawahi respons cepat parlemen terhadap tekanan publik.
Ringkasan
Komisi II DPR RI membatalkan seluruh kunjungan kerja ke luar negeri sebagai respons terhadap demonstrasi yang terjadi. Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa dana yang telah disiapkan akan dikembalikan ke kas negara sesuai arahan Presiden dan Pimpinan DPR.
Komisi II berharap dana tersebut dapat dialihkan untuk program yang lebih berpihak kepada rakyat. Selain itu, seluruh sidang dan rapat komisi akan disiarkan secara langsung untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pembatalan ini merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat terkait tunjangan anggota DPR dan kunjungan ke luar negeri.
