jpnn.com, JAKARTA – Desakan keras disampaikan oleh perwakilan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) DIPO, Abdul Hakim, kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Hakim meminta agar Dasco segera berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membebaskan mahasiswa yang ditahan pasca-aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
Pernyataan tersebut dilontarkan Hakim saat sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi bertemu dengan pimpinan DPR RI dalam sebuah dialog yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/9). Dalam forum tersebut, Hakim menegaskan konsensus dari seluruh mahasiswa yang hadir. “Kami semua di sini sepakat, semua sepakat, ya, kawan-kawan. Sampaikan bahwasanya bebaskan kawan-kawan kami, seluruh Indonesia, lepaskan,” serunya, menekankan urgensi pembebasan tersebut.
Hakim melanjutkan dengan membantah bahwa massa aksi pada akhir Agustus 2025 adalah kelompok pemberontak yang pantas ditahan oleh kepolisian. Ia mengklaim bahwa tindakan mahasiswa semata-mata merupakan penyampaian aspirasi masyarakat secara sah dan damai. “Kami ini menyampaikan aspirasi masyarakat dengan benar. Kami tidak ada melakukan perusakan, pembakaran tidak ada, silakan dicek di seluruh Indonesia tidak ada,” tegasnya. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa pimpinan DPR memiliki kapasitas untuk segera menghubungi Jenderal Listyo guna membebaskan para demonstran yang ditahan. “Segera bebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap, baru kita jalankan kembali forum ini,” imbuhnya, mengindikasikan bahwa kelanjutan diskusi bergantung pada pembebasan tersebut.
Pertemuan penting ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi mahasiswa terkemuka, mencerminkan suara kolektif dari gerakan mahasiswa. Mereka termasuk DPP GMNI, GMKI, KAMMI, HMI-MPO, BEM SI kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTN se-Nusantara, Dema PTKIN seluruh Indonesia, BEM UPNVJ, BEM UI, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti, serta HMI-DIPO. Dari pihak DPR, Sufmi Dasco Ahmad didampingi oleh Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal dalam menyambut para mahasiswa.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa parlemen akan terlebih dahulu menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian sebelum memenuhi permintaan pembebasan mahasiswa. “Kami akan berkordinasi dengan pihak kepolisian,” ujar Dasco pada Rabu. Ketua Harian Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa DPR akan meninjau setiap kasus secara individual. Dasco menambahkan bahwa pihaknya akan menyerahkan kepada kepolisian untuk menindak mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan anarkis selama demonstrasi akhir Agustus 2025. “Kami akan melihat kasus perkasus, apabila memang dapat dikomunikasikan, kami akan komunikasikan. Ini di luar yang melakukan tindakan-tindakan anarkis yang memang terbukti,” pungkas Dasco, menegaskan batasan dalam upaya mediasi parlemen. (ast/jpnn)
