Jakarta, IDN Times – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York. Kehadiran ini akan menjadi momen penting bagi Indonesia di panggung global, di mana Presiden Prabowo juga dijadwalkan untuk menyampaikan pidato pada tanggal 23 September 2025.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membenarkan adanya undangan tersebut saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (19/9/2025). “Betul ada undangan kepada Bapak Presiden untuk menghadiri sidang umum PBB di New York dan beliau sedang mempertimbangkan untuk akan hadir, karena berdasarkan informasi juga Bapak Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menambahkan bahwa undangan ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap Presiden Prabowo dapat berkenan hadir untuk mewakili kepentingan nasional di forum dunia. “Kami kira ini juga sebuah penghormatan kepada bangsa Indonesia kalau Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk berkenan hadir,” ucapnya.
Terkait spekulasi mengenai agenda bilateral, khususnya kemungkinan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku belum dapat memastikan. “Belum tahu kalau agendanya,” jawabnya singkat, menandakan bahwa rincian jadwal pertemuan masih dalam pembahasan atau belum final.
Sementara itu, jauh sebelum rencana keberangkatan ini, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Tri Tharyat, telah memberikan gambaran mengenai substansi pidato Presiden Prabowo. Dalam jumpa pers di Jakarta pada Kamis (11/9/2025), Tri Tharyat menyebut beberapa isu prioritas yang akan menjadi perhatian utama Indonesia di PBB.
Fokus pidato akan menyoroti dinamika global yang terjadi saat ini, termasuk agresi terhadap negara berdaulat seperti yang baru-baru ini dialami Qatar. Lebih lanjut, Tri menegaskan bahwa isu Palestina akan tetap menjadi perhatian utama dan suara kuat dari Indonesia. “Isu Palestina tentu akan menjadi perhatian utama Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga akan menyampaikan pesan penting mengenai perlunya reformasi multilateralisme. Tri Tharyat menekankan bahwa sistem multilateral harus lebih adaptif dengan kondisi global kontemporer. “Reformasi sistem multilateral itu penting, supaya PBB bisa lebih responsif, lebih inklusif, dan tidak didikte oleh segelintir negara besar,” jelasnya.
Indonesia juga berencana untuk mengangkat peran dan suara negara-negara Global South dalam tata dunia internasional. Dengan membawa “Semangat Bandung”, Indonesia ingin memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang tidak terpinggirkan dalam setiap pengambilan keputusan global. “Kita ingin memastikan suara negara-negara berkembang tidak terpinggirkan dalam pengambilan keputusan global,” tambah Tri.
Delegasi Indonesia akan memanfaatkan momentum Sidang Majelis Umum PBB ini untuk mengaitkan prioritas domestik dengan agenda internasional, yaitu dengan mendorong visi pembangunan nasional melalui program Asta Cita. Kesempatan ini dianggap strategis untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam berkontribusi pada solusi global sekaligus mempromosikan visi pembangunan negaranya.
