DPR RI Resmi Sahkan APBN 2026: Defisit Rp689,1 Triliun untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Pada Selasa (23/09), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyetujui hasil pembahasan tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, di bawah pimpinan Ketua DPR RI, Puan Maharani.
APBN 2026 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun, sementara rencana belanja negara mencapai angka yang lebih tinggi, yakni Rp3.842,7 triliun. Hal ini mengakibatkan defisit APBN sebesar Rp689,1 triliun atau sekitar 2,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menanggapi kekhawatiran publik mengenai defisit tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan. Dalam pernyataan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (18/09) yang dikutip Kompas.com, Purbaya menegaskan bahwa angka defisit masih berada dalam batas aman, yaitu antara 2%-3% dari PDB. Ia menekankan bahwa defisit ini dianggap perlu untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. “Jadi enggak usah takut. Kita tetap hati-hati,” ujarnya.
APBN 2026 sendiri dialokasikan untuk berbagai program prioritas, di antaranya:
1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp335 triliun
Program MBG, yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita, sekaligus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong ekonomi lokal, kembali dialokasikan sebesar Rp335 triliun. Anggaran ini sempat mengalami revisi sebelumnya.
2. Ketahanan Energi: Rp402,4 triliun
Dana ini akan difokuskan pada peningkatan lifting minyak dan gas (Migas), percepatan transisi energi menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan, serta stabilisasi harga energi untuk menjaga daya beli masyarakat.
3. Pendidikan: Rp769,1 triliun
Alokasi anggaran terbesar kedua ini diperuntukkan bagi berbagai program pendidikan, termasuk gaji dan tunjangan guru, dosen, dan tenaga pendidik; beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah; serta program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, bantuan sekolah, bantuan operasional pendidikan anak usia dini (PAUD), dan perguruan tinggi.
4. Perlindungan Sosial: Rp508,2 triliun
Program perlindungan sosial akan diarahkan lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
5. Kesehatan: Rp244 triliun
Anggaran kesehatan akan digunakan untuk penguatan efektivitas jaminan sosial nasional, penyediaan cek kesehatan gratis, dan revitalisasi rumah sakit.
6. Penguatan Desa: Anggaran untuk penguatan desa difokuskan pada pembangkitan koperasi dan pemberdayaan UMKM, termasuk pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Besaran anggaran untuk program ini belum diumumkan.
7. Pertahanan: Program pertahanan mencakup modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista), penguatan Komando Cadangan (Komcad), pemberdayaan industri strategis nasional, dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Besaran anggaran untuk program ini juga belum diumumkan.
Penggunaan anggaran yang besar dalam APBN 2026 ini tentunya perlu diawasi dengan ketat untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam pelaksanaannya. Berbagai kontroversi terkait program-program di atas, seperti Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, memerlukan perhatian serius agar tidak terjadi penyimpangan dan kerugian negara.
Ringkasan
APBN 2026 resmi disahkan dengan defisit Rp689,1 triliun (2,6% PDB), yang diklaim aman untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendapatan negara ditargetkan Rp3.153,6 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun. Alokasi anggaran besar difokuskan pada program prioritas seperti Program Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun), ketahanan energi (Rp402,4 triliun), dan pendidikan (Rp769,1 triliun).
Selain itu, APBN 2026 juga mengalokasikan dana signifikan untuk perlindungan sosial (Rp508,2 triliun), kesehatan (Rp244 triliun), dan penguatan desa (besaran belum diumumkan), serta pertahanan (besaran belum diumumkan). Transparansi dan pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan efektivitas dan mencegah penyimpangan anggaran.
