Kasus keracunan massal yang marak terjadi pasca penyantapan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memicu keprihatinan mendalam di berbagai kalangan. Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan sebuah pendekatan baru: dana MBG sebaiknya diberikan langsung kepada orang tua siswa. Usulan ini diajukan terutama sebagai upaya preventif yang efektif untuk menekan angka insiden keracunan.
Dalam pernyataannya kepada awak media di Jakarta pada Selasa (23/9/2025), Charles Honoris menjelaskan bahwa opsi pemberian dana langsung kepada orang tua merupakan pilihan yang muncul setelah sebelumnya ia mempertimbangkan pengembalian pengelolaan program ke sekolah. “Kalau saya kemarin menawarkan opsi dikembalikan ke sekolah, ya karena beberapa faktor tadi. Tetapi, opsi kedua adalah opsi memberikan kepada orang tuanya secara langsung,” ujar Charles, menekankan potensi efisiensi dan keamanan dari pendekatan ini.
Menurut Charles, mekanisme penyaluran dana MBG secara langsung kepada orang tua diyakini akan sangat efektif dalam meningkatkan kualitas implementasi program. Keyakinannya berlandaskan pada naluri alami setiap orang tua yang selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka, termasuk dalam hal asupan gizi yang optimal. Ia memiliki keyakinan kuat bahwa orang tua murid pasti akan menyediakan makanan yang memiliki gizi baik dan disukai oleh anak-anaknya, sehingga menjadikan opsi ini patut untuk segera dipertimbangkan.
Selain fokus pada peningkatan kualitas gizi dan pencegahan keracunan, Charles Honoris juga melihat langkah ini sebagai solusi strategis untuk mempercepat penyerapan anggaran MBG. Sorotan tertuju pada kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang hingga bulan Agustus, penyerapan anggarannya baru mencapai 18,6 persen. Dengan sisa waktu sekitar 3,5 bulan untuk menghabiskan 82 persen sisa anggaran, opsi transfer dana langsung kepada orang tua dapat menjadi kunci dalam mencapai target serapan yang ambisius dan efisien.
Di tengah usulan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) juga menunjukkan keseriusan dalam menangani permasalahan keracunan yang terjadi. Sehari sebelumnya, pada Senin (22/9/2025), Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk membentuk tim investigasi multidisiplin. Tim ini akan terdiri atas ahli kimia, ahli farmasi, dan ahli kesehatan, dengan tujuan utama untuk mempercepat penanganan kasus keracunan yang seringkali dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis.
Nanik menjelaskan bahwa pembentukan tim investigasi ini berfungsi sebagai “second opinion“. Hal ini mengingat BGN tidak dapat langsung memberikan justifikasi terkait penyebab keracunan, melainkan harus menunggu hasil investigasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang seringkali membutuhkan waktu cukup lama. “Sebelum hasil dari BPOM keluar, kami sudah bisa mengira-ngira apa yang menjadi penyebab anak-anak ini sakit, apakah betul karena keracunan, alergi, atau hal-hal lain,” terang Nanik, menyoroti urgensi temuan awal yang cepat.
Durasi investigasi BPOM bervariasi secara signifikan; di kota besar seperti Jakarta, hasil umumnya dapat diperoleh dalam empat hari hingga satu pekan. Namun, di daerah, proses ini bisa memakan waktu hingga 14 hari atau lebih, seringkali karena tim investigasi harus melakukan perjalanan ke lokasi lain untuk meneliti penyebab keracunan. Selama periode menunggu yang panjang ini, informasi kerap simpang siur dan memicu kebingungan publik.
Oleh karena itu, tim investigasi BGN yang akan melibatkan ahli kimia, farmasi, dan profesional di bidang kesehatan, diharapkan dapat mempercepat temuan dan memberikan gambaran awal yang lebih jelas sambil menunggu hasil akhir dari BPOM. Langkah proaktif ini diambil agar pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat segera mengambil tindakan perbaikan, baik itu untuk evaluasi dan peningkatan standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun penanganan medis yang cepat bagi pasien yang memerlukan perawatan lanjutan, demi memastikan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat MBG.
MBG dan Keracunan – (Republika)
Ringkasan
Menanggapi maraknya kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan agar dana MBG diberikan langsung kepada orang tua siswa. Usulan ini bertujuan sebagai langkah preventif dan efisien untuk menekan angka keracunan dan meningkatkan kualitas gizi anak.
Penyaluran dana langsung kepada orang tua diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran MBG yang dinilai lambat oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sementara itu, BGN membentuk tim investigasi multidisiplin untuk mempercepat penanganan kasus keracunan dan memberikan gambaran awal penyebab keracunan sebelum hasil investigasi BPOM keluar.
