Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), salah satu inisiatif unggulan Presiden Prabowo, kini tengah menjalani evaluasi mendalam. Langkah ini diambil menyusul serangkaian insiden keracunan yang dilaporkan terjadi di beberapa lokasi penyelenggaraan program tersebut.
Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (28/9) menggelar rapat penting dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah kelangsungan dan peningkatan kualitas program MBG.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa laporan mengenai MBG telah disampaikan kepada Presiden. “Oh iya tentu kami laporkan (soal MBG) bahwa kami tadi juga sudah rapat koordinasi. Keselamatan anak-anak Indonesia, anak-anak kita yang paling utama,” tegas Zulhas seusai rapat, menggarisbawahi prioritas utama pemerintah terhadap keamanan pangan anak-anak.
Dalam upaya menjamin keamanan pangan, Zulhas mengungkapkan bahwa Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan dioptimalkan untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG secara berkala. Pemantauan ketat ini merupakan salah satu tindak lanjut evaluasi pasca-maraknya insiden keracunan.
“Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstruksikan Puskesmas di seluruh Tanah Air dan juga UKS untuk ikut secara aktif memantau SPPG secara berkala,” jelas Zulhas saat berada di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9). Dia menambahkan, beberapa SPPG yang teridentifikasi bermasalah telah ditutup sementara guna proses evaluasi dan investigasi kasus keracunan yang terjadi. Evaluasi ini mencakup kedisiplinan, kualitas bahan baku, hingga kemampuan para juru masak. Ke depan, evaluasi komprehensif semacam ini akan diterapkan pada seluruh SPPG yang beroperasi.
Sorotan terhadap keamanan pangan juga diperkuat oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang mengungkapkan bahwa sebagian besar SPPG belum mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). “Saya tahu sebagian besar masih dalam proses,” kata Budi di kantornya, Minggu (28/9), meskipun ia mengaku belum memiliki data lengkap mengenai kepemilikan SLHS dari seluruh SPPG. Namun, Menko Pangan Zulhas menekankan bahwa pasca-kejadian keracunan, kepemilikan SLHS kini menjadi syarat wajib bagi setiap SPPG atau dapur MBG. “Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi syarat, tetapi pasca kejadian harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS, harus,” tegas Zulhas.
Guna memperkuat pengawasan dan kualitas gizi, pemerintah berencana melibatkan sejumlah ahli gizi dalam program MBG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyatakan kesiapannya. “Ahli gizinya sedang saya persiapkan. Untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” ujarnya. Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengontrol seluruh proses, mulai dari penyiapan hingga penyajian makanan MBG. Kolaborasi ini diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden keracunan. “Kita tadi sudah bersama-sama dengan BGN akan mengontrol proses dari persiapan makannya. Mulai dari pemilihan makannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa,” kata Budi. “Itu semua sudah kita sepakati akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi,” tambahnya.
Sebagai bagian dari peningkatan tata kelola, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan setiap dapur MBG harus dipimpin oleh chef terlatih. “Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. Dia menegaskan perlunya peningkatan tata kelola sekaligus memberikan arahan agar setiap SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan,” jelas Dadan dalam keterangannya, Minggu (28/9).
Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, dan dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. Dadan menyampaikan harapan Presiden bahwa langkah-langkah ini akan memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman serta tepercaya. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 9.615 unit SPPG telah beroperasi.
Sejalan dengan upaya evaluasi, Menko Pangan Zulhas mengonfirmasi bahwa SPPG yang teridentifikasi bermasalah akan ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan untuk memfasilitasi proses evaluasi dan investigasi menyeluruh. “SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang bermasalah tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi,” kata Zulhas. Evaluasi yang dilakukan pada SPPG ini mencakup aspek kedisiplinan, kualitas bahan baku, hingga kompetensi juru masak, dan akan diterapkan pada seluruh SPPG yang ada.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, memberikan detail lebih lanjut, menyebutkan bahwa 45 dapur MBG ditemukan tidak sesuai aturan. Dari jumlah tersebut, 40 dapur di antaranya langsung ditutup untuk investigasi dan perbaikan fasilitas. “Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami tutup untuk batas waktu yang tidak kami tentukan,” ujar Nanik dalam konferensi pers, Jumat (26/9). Selain penutupan, BGN juga telah mengirimkan surat resmi kepada seluruh mitra MBG, memberikan batas waktu satu bulan untuk melengkapi tiga syarat utama: Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikat kelayakan air bersih. “Kalau dalam waktu sebulan tidak punya tiga sertifikat itu, kami akan menutup,” tegasnya.
Dalam rangka koordinasi lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa jajaran kementerian langsung dipanggil untuk membahas rencana perbaikan MBG ke depan. Pada Senin (29/9) besok, pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi virtual dengan seluruh kepala daerah dan dinas terkait. “Kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kadisdik, sekda,” kata Tito dalam jumpa pers lintas kementerian di Kantor Kemenkes, Minggu (28/9).
Rapat penting tersebut akan dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai pengarah teknis, perwakilan dari BGN, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), mengingat kehadiran Kepala Dinas Pendidikan. Tema utama yang akan dibahas adalah antisipasi keracunan MBG, dengan fokus khusus pada aspek higienitas dan kepemilikan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi. “Sertifikat laik higienis dan sanitasi, besok jam 8 di Kemendagri, zoom meeting dengan kepala daerah dan seluruh stafnya,” tutup Tito, menandakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan ini secara komprehensif.
