Trump Usul Palestina, Tony Blair Pimpin Gaza? Kejutan Timur Tengah!

Kita Tekno – Nama mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, Tony Blair, kembali menjadi sorotan tajam. Sosok yang hingga kini masih dicap sebagai penjahat perang oleh publik di dunia Arab maupun Inggris ini, kini dikabarkan terlibat dalam penyusunan rencana perdamaian 21 poin yang diinisiasi oleh Donald Trump untuk mengakhiri Perang Gaza. Kontroversi Blair tidak lepas dari perannya dalam invasi dan pendudukan Irak pada tahun 2003 bersama Amerika Serikat, yang didasarkan pada tuduhan palsu terkait senjata pemusnah massal.

Laporan dari Al Jazeera pada Senin (29/9/2025) menyebutkan bahwa keterlibatan Blair, meskipun peran pastinya belum sepenuhnya jelas, telah memicu perdebatan sengit. Gambaran besar dari rencana yang digagas Donald Trump ini telah mulai terkuak, menawarkan sebuah skema baru setelah berbagai upaya untuk meredakan konflik di Gaza mengalami kegagalan.

Salah satu poin paling mengejutkan dari usulan Trump adalah pembukaan peluang bagi terbentuknya negara Palestina merdeka di masa depan, sebuah gagasan yang sebelumnya selalu ditolak oleh Israel. Rencana ini mencakup sejumlah langkah krusial: pembebasan 48 sandera di Gaza sebagai imbalan atas masuknya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan, tercapainya gencatan senjata, dan pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel.

Lebih jauh, Hamas diminta untuk melucuti senjatanya, dengan tawaran amnesti bagi pejuang yang bersedia menghentikan pertempuran, sementara mereka yang menolak dapat meninggalkan Gaza. Dokumen tersebut juga menekankan bahwa warga Palestina tidak boleh dipaksa keluar dari wilayahnya, dan jika ada yang memilih pergi secara sukarela, mereka tetap memiliki hak untuk kembali ke rumah. Ini menandai perubahan signifikan bagi Trump, yang sebelumnya sempat mengusulkan pembersihan etnis di Gaza bahkan ingin memindahkan dua juta penduduknya, serta pernah merilis video berbasis kecerdasan buatan yang menggambarkan idenya tentang “Gaza Riviera”. Proposal barunya kini diklaim menawarkan jalan realistis menuju negara Palestina, meskipun Trump sebelumnya menolak solusi dua negara yang kini didukung banyak negara Barat seperti Inggris, Prancis, dan Kanada.

Namun demikian, ada poin kontroversial lainnya. AS dan Israel berencana mempertahankan Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah organisasi yang dianggap kontroversial dan didirikan untuk menggantikan peran PBB serta lembaga bantuan internasional lainnya di Gaza. Banyak warga sipil, termasuk anak-anak, dilaporkan tewas tertembak oleh tentara Israel maupun tentara bayaran AS di sekitar GHF saat berebut bantuan. GHF juga diketahui memiliki keterkaitan dengan tokoh-tokoh Israel dan Boston Consulting Group (BCG), di mana investigasi menunjukkan staf BCG di AS terlibat dalam proyek ini meskipun melewati aturan risiko internal mereka.

Trump telah menawarkan rencana ini kepada para pemimpin Qatar, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Indonesia, dan Turki saat Sidang Majelis Umum PBB di New York. Namun, dengan agresi militer Israel yang terus merusak Gaza dan upaya mencaplok Tepi Barat, banyak pihak menilai rencana ini hanya bersifat sementara. Hingga kini, baik Israel maupun Hamas belum memberikan tanggapan resmi.

Di Mana Posisi Blair?

Tony Blair, yang dulu menjadi sekutu kuat George W. Bush saat invasi Irak, kini dilaporkan terlibat aktif melalui organisasinya, Institute for Global Change. Rencana Trump disebut-sebut mempertimbangkan Blair untuk memimpin lembaga baru yang bernama Gaza International Transition Authority (GITA), yang akan bertugas mengatur Gaza setelah Hamas berhasil digulingkan.

GITA diharapkan mendapat mandat dari PBB, namun pada awalnya akan mengesampingkan Otoritas Palestina (PA), mengingat penolakan Israel untuk memberikan peran kepada mereka. Otoritas Palestina diminta untuk melakukan reformasi besar, menyusun ulang konstitusi, serta menggelar pemilihan umum sebelum dapat mengambil alih GITA yang akan mengurus pembangunan kembali Gaza. Untuk menjaga keamanan, pasukan internasional, mayoritas dari negara-negara Arab dan Muslim, rencananya akan dikerahkan sekaligus melatih pasukan Palestina. Bahkan, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah menyatakan kesiapannya untuk mengirim ribuan pasukan perdamaian di Sidang Umum PBB (UNGA), dan menutup pidatonya dengan kata “shalom.” Blair sendiri belum memberikan komentar resmi. Saat sempat diberitakan bertemu PM Israel Benjamin Netanyahu pada Januari 2024, lembaganya membantah keras kabar tersebut.

Mengapa Sangat Kontroversial?

Setelah mundur sebagai PM pada tahun 2007, Blair sempat diangkat menjadi utusan Timur Tengah untuk Kuartet (PBB, AS, Uni Eropa, dan Rusia). Tugasnya adalah mendukung pembangunan ekonomi Palestina serta membantu reformasi pemerintahan dan keamanan. Ia mundur pada tahun 2015, namun tetap aktif melalui organisasinya.

Meskipun memiliki pengalaman dalam diplomasi kawasan, banyak pihak di Timur Tengah melihat kiprahnya secara negatif, terutama karena dampak perang Irak yang menewaskan ratusan ribu warga dan mengubah wajah kawasan secara drastis. Blair hingga kini tetap dicap sebagai penjahat perang dan dianggap sebagai tokoh yang beracun secara politik, baik di Inggris maupun di Timur Tengah. Banyak pihak menilai ia gagal sebagai utusan perdamaian, karena tidak mampu menghentikan ekspansi permukiman ilegal Israel atau mendorong lahirnya negara Palestina. Sebagian bahkan menuduhnya justru memperlambat proses kenegaraan karena kedekatannya dengan Israel. Oleh karena itu, kehadirannya dalam rencana Gaza menimbulkan keterkejutan dan keraguan besar di berbagai kalangan.

Selain kontroversi Blair, rencana 21 poin ini juga dikritik sebagai bentuk penjajahan gaya baru yang minim jaminan bahwa Palestina akan benar-benar bisa memerintah dirinya sendiri. Media Israel menilai usulan ini mungkin lebih moderat dibanding ide-ide ekstrem yang beredar di Washington dan Tel Aviv, yang cenderung mendorong pengusiran besar-besaran warga Palestina. Namun, dengan infrastruktur Gaza yang terus dihancurkan oleh Israel dan banyak warga sipil terbunuh setiap harinya, masa depan rencana ini tetap diragukan. Israel juga menegaskan akan tetap menguasai keamanan Gaza, apa pun rencana yang ditawarkan.