Kita Tekno – – Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar menanggapi insiden ambruknya bangunan musala di Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (29/9/2025).
Diketahui bangunan musala di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo itu ambruk saat santri sedang salat Asar di lantai satu.
Setelah insiden ambruknya Ponpes Al Khoziny ini, Menag Nasaruddin menegaskan pihaknya akan membuat aturan khusus untuk pembangunan ponpes dan madrasah.
Nasaruddin juga menekankan, dalam proses pembangunan seharusnya pihak terkait mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Maka itu kami selaku Menteri Agama tentu juga akan menciptakan suatu ketentuan khusus nanti bahwa pembangunan pondok pesantren dan madrasah dan apapun juga sebetulnya, sebaiknya kita mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.”
“Yang sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang pembangunan ini kan,” kata Menag Nasaruddin, dilansir Kompas TV, Selasa (30/9/2025).
Lebih lanjut, Nasaruddin menyebut pihaknya juga akan melakukan audit terhadap pondok pesantren, agar tidak terjadi insiden serupa.
“Kita sesegera mungkin ini mudah-mudahan menjadi lesson learning ini, pembelajaran yang berharga untuk kita semuanya.”
“Yaitu tadi tekad kami jangan lagi ada peristiwa yang sama terjadi di masa akan datang ya,” terang Menag.
Tak sendiri, Kemenag akan menggandeng para ahli dan pihak terkait untuk menangani masalah ambruknya bangunan di Ponpes Al Khoziny ini.
“Karena itu kami juga nanti akan ya sesegera mungkin, akan melakukan pertemuan kepada pihak yang terkait ya.”
“Karena kami bukan ahli bangunan tapi nanti kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait,” imbuhnya.
Bangunan Belum Selesai
Pengasuh Ponpes Al Khoziny, KH R Abdus Salam Mujib, buka suara soal peristiwa ambruknya bangunan tiga lantai di pondoknya.
Ia mengatakan pembangunan belum selesai meski sudah berjalan sekira sembilan hingga sepuluh bulan.
Bagian bawah bangunan difungsikan untuk musala dan lantai atas bakal difungsikan untuk hall atau pusat kegiatan santri.
“Masih pengerjaan. Ini sedang pengerjaan lantai terakhir. Pagi tadi dilakukan pengecoran di lantai atas,” ujar Kiai Salam sapaannya pada awak media di lokasi, Senin.
Saat bangunan tiga lantai itu ambruk, disebutnya ada sejumlah santri sedang jemaah salat Ashar.
Akibat peristiwa itu, pihak pondok memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren hingga kondisi benar-benar aman.
“Kami anggap ini sebagai takdir dari Allah. Kami minta semua wali santri dan santri bersabar menunggu proses evakuasi.”
“Semoga diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang tak bisa diutarakan,” pungkasnya.
Ketua DPR Soroti Kurangnya Pengawasan Konstruksi 
Ketua DPR RI Puan Maharani, menyoroti proses pengawasan konstruksi pembangunan hingga evakuasi atas musibah robohnya Musala di Pondok Pesantren Al Khoziny.
Atas insiden itu dilaporkan ada korban meninggal dunia dan puluhan santri mengalami luka-luka.
Puan menegaskan, perlindungan terhadap santri harus menjadi prioritas dalam segala aspek termasuk pada saat dilakukannya evakuasi bangunan.
“Tentunya kita berterima kasih atas peran tim SAR dan pihak-pihak yang membantu proses evakuasi ini. Dan yang paling penting, evakuasi harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan para santri yang masih terjebak di reruntuhan bangunan,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/9/2025).
Musala yang berada di kawasan asrama putra Ponpes Al Khoziny, Desa Buduran, Sidoarjo, ambruk saat sedang digunakan santri untuk salat berjamaah.
Bangunan yang masih dalam tahap pembangunan itu ambruk dan mengakibatkan puluhan santri luka-luka dan tiga meninggal dunia.
Puan juga turut menyampaikan duka atas musibah robohnya musala tersebut yang melibatkan banyak santri menjadi korban.
“Dukacita kami sampaikan bagi para korban akibat kejadian ini. Pemerintah harus memastikan setiap santri belajar dan beribadah di tempat yang aman, layak, dan bermartabat,” kata Puan, Selasa (30/9/2025).
Puan menyatakan, peristiwa ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah tentang pentingnya standar keselamatan bangunan fasilitas keagamaan dan pendidikan di Indonesia.
Ketua DPP PDIP itu menyoroti kurangnya pengawasan konstruksi pada sarana ibadah dan pendidikan berbasis pesantren.
“Negara harus hadir memastikan setiap proses pembangunan, terlebih yang menyangkut fasilitas publik untuk anak- anak, dilakukan sesuai kaidah konstruksi yang benar dan diawasi secara ketat,” ungkap Puan.
Puan menekankan, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang menampung jutaan santri di seluruh Indonesia tidak boleh dibiarkan dengan fasilitas yang rentan membahayakan keselamatan.
“Negara tidak boleh abai terhadap hak dasar anak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan dan keagamaan yang sehat serta terlindungi dari risiko bencana dan kecelakaan teknis,” ucap dia.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rizki Sandi Saputra/Abdi Ryanda Shakti)
