Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memahami Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara lebih mendalam dan komprehensif. Menurutnya, inisiatif ini jauh melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan gizi anak, melainkan juga berfungsi sebagai katalisator utama untuk menggerakkan ekosistem usaha dan perekonomian di tingkat akar rumput.
“MBG bukan hanya menyasar peningkatan gizi anak semata, tetapi juga berupaya membangun sebuah ekosistem usaha yang kokoh. Tujuannya adalah agar roda ekonomi bergerak di lapisan bawah dengan nyata dan berkelanjutan,” tegas Menteri Maman di Jakarta, Rabu (1/10/2025). Pernyataan ini menegaskan visi yang lebih luas dari program tersebut, mengaitkan kesehatan generasi muda dengan pemberdayaan ekonomi lokal.
Meskipun demikian, Menteri Maman tidak menampik bahwa implementasi program sebesar ini tak lepas dari berbagai tantangan dan persoalan yang membutuhkan perhatian. Ia mengakui pentingnya evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan sebagai bagian integral dari proses. “Penyempurnaan harus dilakukan terus-menerus oleh kita semua. Saya yakin masih ada waktu yang memadai untuk melakukan perbaikan sistem, evaluasi tata kelola, serta hal-hal lain yang relevan demi optimalisasi program,” ujarnya, menandakan komitmen terhadap perbaikan sistematis.
Salah satu isu yang sempat mencuat di publik adalah istilah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif. Menanggapi hal ini, Menteri Maman menegaskan bahwa anggapan tersebut merupakan sebuah kekeliruan yang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa dalam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat mekanisme yang dikenal dengan istilah roll back. “Pada kasus yang sempat menjadi sorotan, ditemukan sekitar lima ribuan SPPG yang telah mendaftar namun belum juga memulai pembangunan atau kegiatan operasionalnya. Unit-unit inilah yang akan dihapus jika tidak segera melanjutkan pembangunan. Jadi, ini bukan berarti ada SPPG fiktif, melainkan unit yang belum aktif dan akan ditertibkan sesuai prosedur,” jelasnya, memberikan klarifikasi penting mengenai status SPPG tersebut.
Lebih lanjut, Menteri Maman berbagi pengalamannya menerima banyak laporan dari pengusaha yang telah mendapatkan beberapa titik SPPG, namun terkendala oleh kurangnya kemampuan finansial untuk memulai pembangunan. Dari pengalaman ini, ia menilai pentingnya langkah-langkah konkret sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi dan regulasi BGN di masa mendatang.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengusulkan dua poin krusial. “Pertama, BGN sendiri yang harus secara langsung menentukan titik lokasi beserta sekolah-sekolah penerimanya. Kedua, jangan pernah memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk mengelola dapur umum dengan jumlah yang melebihi batas kemampuan atau kapasitasnya,” tegas Menteri Maman, menggarisbawahi perlunya pengawasan ketat dan distribusi yang merata.
Tidak hanya aspek gizi, Menteri Maman juga menekankan bahwa lahirnya ekosistem usaha dari program MBG memiliki signifikansi yang sama pentingnya. Ia memberikan contoh nyata mengenai dampak ekonomi yang luas: “Satu SPPG berpotensi melibatkan hingga 15 pemasok lokal, dan setiap pemasok tersebut dapat mempekerjakan sekitar 3 hingga 5 individu. Ini secara jelas menunjukkan adanya multiplier effect yang luar biasa, berupa peningkatan keterlibatan UMKM sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal yang signifikan. Dan hal ini benar-benar terjadi di lapangan,” pungkasnya, menegaskan bahwa MBG adalah investasi ganda untuk kesehatan dan kesejahteraan ekonomi.
