Bupati Diperiksa, Demo Pati Klaim Percobaan Pembunuhan?

Ketegangan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kembali memuncak seiring bergulirnya proses hak angket pemakzulan Bupati Sudewo. Kelompok warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengaku mengalami intimidasi berat, termasuk dugaan tindak pidana, sebelum dan sesudah Bupati Sudewo memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pati terkait kasus tersebut.

Kristoni Duha, perwakilan Tim Hukum AMPB, secara tegas mengklaim bahwa terjadi tiga dugaan tindak pidana serius yang mengarah pada percobaan pembunuhan. Insiden-insiden ini, menurutnya, terjadi menjelang dan sesudah kehadiran Bupati Sudewo dalam rapat Pansus DPRD Pati, dan ia menuding para pelaku merupakan pendukung sang bupati.

Menanggapi tudingan serius tersebut, Bupati Sudewo menyatakan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang berlaku. “Saya selalu memberi arahan kepada semua pendukung untuk menjaga situasi aman dan kondusif. Tidak boleh melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Semua pihak harus bisa menahan diri demi terciptanya situasi aman dan kondusif,” ujarnya, menyerukan agar semua pihak menahan diri.

Kondisi politik di Kabupaten Pati memang telah memanas sejak Agustus lalu, ketika warga menggelar demonstrasi menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Tuntutan ini muncul akibat dugaan tindakan “arogan” dan indikasi korupsi. Meskipun keputusan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% telah dibatalkan, kemarahan publik terhadap Bupati Sudewo dinilai sudah terlanjur membekas di hati masyarakat. Gelombang protes ini bahkan sempat merembet ke sejumlah daerah lain yang juga mengalami kenaikan PBB-P2 serupa.

Bagaimana rapat Pansus berlangsung?

Rapat Pansus yang diselenggarakan pada Kamis (02/10) menjadi sorotan utama. Dalam kesempatan itu, Bupati Sudewo dihadirkan untuk memberikan kesaksiannya, dan ia dicecar berbagai pertanyaan oleh anggota Pansus selama tiga jam penuh, dari pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB. Pertanyaan-pertanyaan krusial yang diajukan berkisar pada kebijakan PBB-P2 yang dinilai tidak melibatkan partisipasi publik, persoalan Baznas, mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemecatan ratusan tenaga honorer, hingga kontroversi penggantian Direktur RSUD Soewondo yang tidak dipegang oleh PNS.

Dalam pernyataan yang disiarkan secara langsung melalui platform daring, Bupati Sudewo dengan tegas membantah semua tudingan yang dialamatkan kepadanya, bahkan mengaku tidak tahu menahu mengenai beberapa poin. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengkonfirmasi penerimaan keterangan dari Bupati Sudewo. “Keterangan Pak Bupati kita terima dan kita catat sebagai catatan Pansus,” kata Teguh, seraya menambahkan bahwa Bupati Sudewo sempat menantang, “Sekarang dikembalikan ke Pansus. Percaya dengan saya selaku Bupati atau yang keterangan sebelumnya?”

Usai rapat, Bupati Sudewo enggan memberikan rincian pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ia hanya menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk pemenuhan undangan Pansus dan menganggap proses ini sebagai ajang introspeksi untuk perbaikan ke depan. Mengenai kemunculan massa yang menamakan diri “Pati Cinta Damai,” Bupati Sudewo menilai mereka adalah kelompok simpatisannya. Ia juga mengklaim telah melakukan berbagai audiensi dengan masyarakat, termasuk peternak ayam petelur dan petani tembakau, sebagai bukti kedekatannya dengan rakyat.

Tiga peristiwa

Namun, di balik pertemuan resmi Pansus, Tim Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), melalui Kristoni Duha, merinci tiga dugaan tindak pidana serius yang terjadi. Kejadian pertama, yang terjadi pada Kamis (02/10) pagi, menimpa anggota AMPB, Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto. Mereka dihalangi masuk ke kantor DPRD Pati oleh kelompok “Pati Cinta Damai” saat hendak memantau jalannya rapat Pansus. Kristoni mengklaim memiliki rekaman video yang menunjukkan Teguh mengalami luka akibat insiden tersebut dan menuding bahwa kelompok tersebut adalah “orang-orang yang dibayar oleh Bupati Sudewo atau kroni-kroninya.”

Kejadian kedua, Kristoni melanjutkan, terjadi setelah rapat Pansus rampung. Seorang pemuda berkemeja hitam dengan badan gempal muncul di posko AMPB dan mengancam warga. Sejumlah saksi mata melihat pemuda tersebut membawa senjata tajam jenis sangkur dan sempat mengancam akan membunuh warga di posko. Meski pihak kepolisian sempat menginterogasi pelaku dan menginformasikan bahwa yang bersangkutan adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Kristoni menyuarakan keraguan. “Meskipun ada informasi seperti itu, harus ditelusuri dulu. Ini benar-benar ODGJ atau orang yang seakan-akan ODGJ?” tanyanya.

Puncak dari serangkaian insiden ini adalah peristiwa ketiga. Pada Jumat (03/10) pagi sekitar pukul 04.00 WIB, rumah salah satu koordinator AMPB, Teguh Istianto, dibakar oleh dua orang tak dikenal yang mengendarai motor Vario. Para pelaku menyiramkan bensin dan langsung menyulut api. Beruntung, Teguh dan keluarganya sudah terjaga karena hendak salat subuh dan berhasil memadamkan api. Kristoni Duha menegaskan bahwa ketiga kejadian ini bukanlah sekadar ancaman, melainkan murni upaya percobaan pembunuhan. “Peristiwa percobaan pembunuhannya sudah terjadi dan peristiwa pembakaran rumah dengan niat untuk membunuh satu keluarga itu sudah terjadi. Itu bukan ancaman lagi,” tegasnya, sembari menyatakan AMPB akan segera melaporkan insiden-insiden ini ke kepolisian dan menuntut pengusutan dalam 1×24 jam.

Tanggapan polisi

Menanggapi eskalasi di Kabupaten Pati, Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, membenarkan adanya gesekan antara kubu AMPB dan massa pendukung Bupati Sudewo. “Semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian Pak Bupati meninggalkan DPRD. Namun ada kelompok pendukung dan yang kontra yang saling bersitegang. Akhirnya kita amankan di depan kantor DPRD, dari masa AMPB dan juga masa pendukung Pak Bupati,” jelasnya. Demi menjaga situasi, ia meminta kedua belah pihak menarik diri dari lokasi. Terkait desakan AMPB untuk mengusut tiga peristiwa terkini, Kombes Pol Jaka berjanji, “Kita usahakan proses secepatnya. Anggota kita sedang bekerja mohon doanya secepatnya terungkap ya.”

Dalam keterangan resminya, Polresta Pati melalui Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Heri Dwi Utomo, mengkonfirmasi bahwa Teguh dari AMPB telah melaporkan kasus dugaan pengeroyokan maupun dugaan pembakaran rumah. “Benar, Polresta Pati menerima laporan dugaan pengeroyokan di depan DPRD Kabupaten Pati. Saat ini kasus sedang dalam tahap penyelidikan,” ujar Kompol Heri, menambahkan bahwa saksi-saksi telah diperiksa dan barang bukti diamankan. Untuk kasus dugaan pembakaran rumah Teguh, kepolisian tengah melakukan penyelidikan mendalam. “CCTV memperlihatkan dua pelaku yang datang menggunakan sepeda motor. Kami sedang mendalami ciri-ciri dan kemungkinan identitas mereka,” jelas Kompol Heri, memastikan proses penyelidikan terus berjalan.

Mengenai pria yang membawa senjata tajam dalam insiden kedua, Kompol Heri menyatakan bahwa pihaknya menemukan bukti kuat yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan. Keterangan dari keluarga dan kepala desa, diperkuat dengan nota berobat pasien, menunjukkan riwayat perawatan ke dokter spesialis jiwa di Kabupaten Pati pada tahun 2023. Dengan demikian, situasi di Pati masih diselimuti ketegangan politik dan menunggu hasil investigasi kepolisian yang komprehensif atas serangkaian insiden kekerasan ini.

• ‘Pemerintah pusat lepas tanggung jawab, pemda terjepit’ – Mengapa gerakan warga disebut satu-satunya cara batalkan kenaikan pajak?
• Pajak Bumi dan Bangunan naik drastis, aksi protes merembet ke sejumlah daerah
• Bupati Pati, Sudewo penuhi pemeriksaan KPK di tengah seruan warga agar dirinya ditangkap – ‘Kami ingin punya pemimpin yang bersih’
• Warga Pati kembali demo tuntut bupati lengser – Bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah?
• Bupati Pati batalkan PBB 250%, warga tetap menuntut dia lengser