Wacana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang diusulkan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kini menjadi sorotan utama dan menuai beragam tanggapan. Respons tegas salah satunya datang dari pimpinan MPR RI, yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang negara.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, dengan lugas menyuarakan perlunya audit menyeluruh oleh pemerintah sebelum mengucurkan dana APBN untuk proyek pembangunan kembali Ponpes Al Khoziny. “Karena APBN itu perlu dipertanggungjawabkan untuk apa pun kegiatannya. Saya kira perlu dilaksanakan audit terlebih dahulu terhadap pembangunan ponpes yang menggunakan anggaran APBN,” tegas Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (13/10).
Menurut Eddy, langkah audit krusial ini bertujuan agar setiap penggunaan anggaran APBN dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan kepada publik. Hal ini esensial untuk memastikan bahwa jika anggaran negara kembali dialokasikan untuk pembangunan, prosesnya akan berjalan dengan integritas yang tinggi dan dapat diterima oleh masyarakat luas.
Prinsip akuntabilitas ini, lanjut Eddy, bukan hanya berlaku untuk Ponpes Al Khoziny yang baru saja tertimpa musibah, melainkan wajib diterapkan untuk seluruh pondok pesantren di Indonesia. “Aspek akuntabilitasnya harus jadi fokus dan perhatian utama,” kata Eddy, menegaskan komitmen terhadap pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab penuh.
Meskipun demikian, Eddy Soeparno belum memberikan pernyataan definitif apakah ia setuju atau tidak dengan usulan pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN, mengingat hal tersebut merupakan kewenangan penuh pemerintah sebagai pihak eksekutif. Namun, ia kembali menekankan rekomendasi kuatnya: “Tapi kalau usulan dari kami, agar ada akuntabilitas publik, sebaiknya dilakukan audit dulu, baik audit keuangan, pembangunan, maupun konstruksi.”
Secara umum, Eddy Soeparno menyatakan dukungannya apabila ke depannya seluruh pondok pesantren di Indonesia dapat menerima alokasi dana dari APBN, khususnya dalam konteks pengembangan pendidikan. “Bahwa adanya politik anggaran untuk dialokasikan dalam rangka pendidikan, termasuk untuk ponpes, kami setuju sekali,” ujarnya, menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan keagamaan.
Namun, insiden ambruknya musala di Ponpes Al Khoziny harus dijadikan pelajaran berharga. Eddy menekankan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang lagi. Oleh karena itu, di masa mendatang, setiap anggaran untuk pembangunan ponpes di seluruh Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan dengan standar akuntabilitas yang tertinggi guna menjamin keselamatan dan kualitas bangunan.
Sebelum polemik mengenai penggunaan APBN ini mencuat, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, adalah pihak pertama yang mengusulkan pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan dana APBN. “Insyaallah dari APBN, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada bantuan dari swasta. Sementara waktu dari APBN,” kata Dody di Kantor Kementerian PUPR, pada Selasa (7/10), beberapa hari sebelum pernyataan Eddy Soeparno.
Sebagai informasi latar belakang, musala Ponpes Al Khoziny ambruk secara tragis pada awal Oktober, menelan korban jiwa sejumlah santri. Insiden pilu ini mendorong pemerintah untuk melakukan pengkajian mendalam terkait penyebab ambruknya bangunan serta mempertimbangkan opsi pembiayaan pembangunan ulang melalui APBN demi keberlangsungan pendidikan di pondok pesantren tersebut.
