Kita Tekno JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meluncurkan sebuah terobosan penting dalam menilai kualitas demokrasi lokal: Indeks Partisipasi Pilkada 2024. Inovasi ini didesain untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah. Dalam peluncuran perdananya, Provinsi Jawa Timur berhasil mencatatkan poin tertinggi, menandai capaian partisipasi yang sangat baik.
Indeks Partisipasi Pilkada 2024 bagi KPU bukan sekadar angka, melainkan sebuah instrumen terukur yang inovatif untuk menilai kualitas dan kedalaman keterlibatan publik dalam demokrasi lokal. Melampaui sekadar mengukur tingkat partisipasi berdasarkan jumlah pemilih yang hadir di bilik suara, indeks ini mengedepankan pendekatan yang lebih holistik. Tujuannya adalah untuk menilai bagaimana masyarakat terlibat secara aktif dan substansial sejak awal hingga akhir seluruh proses pemilihan kepala daerah.
: Bahlil Siap Mundur Jika Kursi Golkar di DPR Turun Saat Pemilu 2029
Untuk mencapai penilaian yang komprehensif, indeks ini mengukur partisipasi melalui lima dimensi utama yang saling melengkapi. Dimensi-dimensi tersebut meliputi registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi dan pendidikan pemilih (sosdiklihparmas), serta tingkat partisipasi pemilih (voter turnout). Kelima aspek ini memberikan gambaran lengkap mengenai interaksi masyarakat dengan sistem dan tahapan demokrasi.
Hasil dari indeks ini menunjukkan bahwa empat provinsi, atau sekitar 10,8% dari total, berhasil menembus kategori participatory. Provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Timur (dengan poin 80,87), Jawa Tengah (79,10), Sulawesi Utara (79,05), dan Sulawesi Selatan (78,27). Capaian ini merefleksikan wilayah-wilayah dengan partisipasi yang lebih substantif, di mana pemilih tidak hanya aktif dalam prosedur pemilihan, tetapi juga menunjukkan kepedulian mendalam dan inisiatif dalam mengawal proses demokrasi secara lebih kritis dan berdaya.
: : Rakernas NasDem Bidik Posisi 3 Besar dalam Perolehan Suara Pemilu 2029
Sementara itu, sebagian besar provinsi, yakni 31 provinsi atau 83,8%, berada dalam kategori engagement. Kategori ini mencerminkan bahwa partisipasi pemilih di wilayah-wilayah tersebut telah terjaga dengan baik dan semakin mengakar pada dimensi prosedural. Ini dimulai dari memastikan nama terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), kehadiran di TPS, hingga mengikuti tahapan kampanye secara umum, menunjukkan partisipasi yang konsisten dalam kerangka prosedur.
: : Airlangga Ungkap Pemicu Kontraksi Konsumsi Pemerintah, Singgung Pemilu 2024
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, mengungkapkan bahwa penyusunan Indeks Partisipasi Pilkada 2024 merupakan sebuah “ikhtiar reflektif” KPU. Ini dilakukan dengan tujuan untuk menghadirkan standar baru dalam memaknai partisipasi politik di Indonesia. “Partisipasi seharusnya tidak berhenti pada perhitungan angka kehadiran semata, tetapi juga mencakup dimensi yang membentuk keterlibatan warga sejak tahap awal hingga akhir penyelenggaraan pilkada,” katanya melalui keterangan pers yang dirilis pada Sabtu (18/10/2025).
Senada dengan itu, Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, August Mellaz, menjelaskan bahwa kehadiran Indeks Partisipasi Pilkada 2024 diharapkan menjadi panduan strategis. Panduan ini akan bermanfaat bagi KPU daerah, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat sipil. Dengan panduan ini, program sosialisasi dapat dirancang lebih inklusif, meningkatkan akses bagi calon dari kelompok marginal, serta mengembangkan program pendidikan politik yang berkelanjutan.
Langkah ini menandai pergeseran penting dari model demokrasi yang terlalu terfokus pada angka-angka semata, menuju model yang lebih memahami makna dan esensi. KPU berharap rakyat benar-benar merasa terdengar, terlibat aktif, dan dipercaya dalam setiap tahapan Pilkada. “Kami tidak hanya ingin memastikan orang datang ke TPS, tapi ingin mereka datang dengan pemahaman, harapan, dan kepercayaan bahwa partisipasi mereka berharga. Ini adalah langkah menuju demokrasi yang berakar pada rakyat, bukan hanya pada kertas dan angka,” pungkas Mellaz, menekankan visi untuk demokrasi yang lebih substantif dan terpercaya.
Ringkasan
KPU meluncurkan Indeks Partisipasi Pilkada 2024 untuk mengukur kualitas demokrasi lokal secara holistik, melampaui sekadar jumlah pemilih. Indeks ini mengukur partisipasi melalui lima dimensi utama: registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta tingkat partisipasi pemilih. Jawa Timur mencatatkan poin tertinggi dalam indeks ini dan termasuk dalam kategori participatory.
Indeks ini diharapkan menjadi panduan strategis bagi KPU daerah, partai politik, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan. KPU ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya hadir di TPS, tetapi juga berpartisipasi dengan pemahaman, harapan, dan kepercayaan dalam setiap tahapan Pilkada. Hal ini menandai pergeseran menuju demokrasi yang lebih substantif dan terpercaya.
