Survei Kinerja Prabowo: Unjuk Rasa Pengaruhi Opini Publik? Analisis Lengkap

Survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya menampilkan gambaran yang sangat kontras. Di satu sisi, jajak pendapat dari Center for Economic and Law Studies (Celios) memberikan penilaian “sangat buruk” dengan rata-rata skor 3 dari skala 0-10. Namun, di sisi lain, Poltracking Indonesia mengklaim tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo-Gibran mencapai angka impresif 81,5%.

Di tengah dualisme hasil survei yang mencolok ini, suara-suara kritis mulai terdengar di jalanan. Sejumlah kelompok, termasuk BEM Seluruh Indonesia dan gabungan organisasi sipil, berencana melancarkan demonstrasi di sekitar Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10), untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo.

Perbedaan angka survei ini memunculkan pertanyaan mendalam: Apa sebenarnya yang tercermin di balik berbagai metrik kepuasan kinerja ini? Dan sejauh mana gelombang protes yang terus bergulir di berbagai daerah turut memengaruhi atau diperhitungkan dalam evaluasi kinerja Presiden Prabowo selama satu tahun terakhir?

BBC News Indonesia akan berupaya menggali lebih dalam, melaporkan langsung dari titik-titik demonstrasi di Jakarta, dan berbincang dengan para pakar untuk mencari jawaban atas kompleksitas penilaian publik ini.

Penilaian “Sangat Buruk” dari Celios: Rata-rata Skor 3 dari 10

Lembaga penelitian Center for Economic and Law Studies (Celios) telah merilis hasil survei komprehensif terkait penilaian kinerja satu tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Evaluasi ini dilakukan melalui panel survei terhadap 120 jurnalis dari 60 media nasional, serta survei publik yang melibatkan 1.338 responden dari seluruh Indonesia.

Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja Prabowo-Gibran secara keseluruhan hanya memperoleh nilai rata-rata 3 dari 10, sebuah indikator yang dikategorikan Celios sebagai “sangat buruk” dalam penilaian satu tahun pemerintahan mereka. Penilaian rapor ini merujuk pada enam indikator utama yang menunjukkan tingkat ketidakpuasan signifikan dari masyarakat.

Pertama, dari aspek capaian program dalam satu tahun kabinet, sebanyak 29% responden menilai “sangat buruk” dan 43% lainnya memberikan penilaian “buruk”. Hanya 26% responden yang menganggap capaian tersebut “cukup”, dan sangat minim, yakni 2%, yang menilai “baik”.

Kedua, terkait kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, mayoritas responden memberikan penilaian rendah. Sebanyak 36% responden menilai “sangat buruk” dan 44% menilai “buruk”. Sementara itu, hanya 18% yang menilai “cukup” dan 2% yang menilai “baik”.

Ketiga, pada aspek kepemimpinan, hasil survei juga menunjukkan angka yang kurang memuaskan. Sebanyak 33% responden menilai kepemimpinan kabinet “sangat buruk” dan 31% lainnya “buruk”. Ada 28% yang menilai “cukup”, namun hanya 9% yang memberikan penilaian “baik”. Tidak ada responden yang memberi nilai “sangat baik” untuk indikator ini.

Keempat, dalam hal tata kelola anggaran, kabinet Prabowo-Gibran juga menerima penilaian negatif dari mayoritas responden. Sebanyak 42% responden memberikan penilaian “sangat buruk”, 38% menilai “buruk”, 17% menilai “cukup”, dan hanya 3% yang memberikan penilaian “baik”.

Kelima, terkait komunikasi kebijakan, Celios menggarisbawahi kegagalan pemerintah Prabowo-Gibran dalam menyampaikan dan menjelaskan kebijakannya kepada publik. Sebanyak 63% responden menilai komunikasi kebijakan pemerintah “sangat buruk” dan 28% menilainya “buruk”. Hanya 5% yang merasa komunikasi pemerintah “cukup baik” dan 4% menilai “baik”. Data ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum berhasil menyajikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami, sehingga kerap menimbulkan kebingungan serta kurangnya dukungan publik terhadap kebijakan yang dibuat.

Keenam, penegakan hukum menjadi sorotan serius dengan angka ketidakpuasan yang paling tinggi. Celios mencatat bahwa 73% responden menilai penegakan hukum “sangat buruk” dan 18% menilai “cukup”. Angka “baik” dan “sangat baik” sangat rendah, masing-masing 6% dan 1%. Ini menunjukkan persepsi publik bahwa hukum belum berjalan adil dan tegas, masih terkesan “tajam ke bawah namun tumpul ke atas”, menandakan kinerja penguatan sistem hukum dan aparat penegak hukum yang sangat rendah.

Berdasarkan data tersebut, Celios menyimpulkan bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan serius dalam hal legitimasi kinerja di mata publik. Hal ini dapat menjadi peringatan bahwa pemerintahan berisiko kehilangan kepercayaan jika hanya mengandalkan citra tanpa perbaikan kinerja yang substantif.

Lebih lanjut, Celios menyoroti bahwa kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam satu tahun pemerintahan dinilai lebih buruk dibandingkan 100 hari pertama. Pada awal masa jabatannya, persepsi publik cukup positif, dengan 61% responden memberikan nilai antara 5 hingga 7. Namun, persepsi ini bergeser drastis, dengan peningkatan nilai 1 dari 5% menjadi 29% dalam setahun.

Menariknya, Celios juga menilai kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahkan lebih rendah dari penilaian kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Gibran hanya memperoleh nilai rata-rata 2 dari 10. Sebanyak 76% responden menilai kinerja putra sulung mantan presiden Joko Widodo tersebut “sangat buruk”, 17% menilai “buruk”, 7% menilai “cukup”, dan hanya 1% yang menilai “baik”. Laporan Celios menegaskan, “Tidak ada responden yang memberikan nilai tinggi di rentang 8-10” untuk kinerja Wakil Presiden.

Optimisme Publik dalam Survei Poltracking Indonesia

Berbeda jauh dengan Celios, lembaga survei Poltracking Indonesia menyajikan gambaran yang lebih optimis. Survei nasional yang digelar pada awal Oktober 2025 ini menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan pengambilan data lapangan pada 3-10 Oktober 2025. Survei ini melibatkan 1.220 responden dengan margin of error +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 95%, menjangkau 38 provinsi di Indonesia.

Hasil Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 81,5%. Sejalan dengan itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan keduanya pada periode pertama mencapai 78,1%, menggambarkan dukungan yang kuat dari masyarakat.

Menurut Poltracking Indonesia, tingginya angka kepercayaan dan kepuasan publik ini didorong oleh beberapa faktor kunci. Karakter kepemimpinan yang tegas dan berwibawa yang diperlihatkan oleh Prabowo-Gibran selama satu tahun pertama menjabat menjadi salah satu alasan utama. Selain itu, program-program pemerintah yang dinilai tepat sasaran, seperti bantuan pemerintah dan program Makan Bergizi Gratis, juga turut mendongkrak persepsi positif publik.

Kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo-Gibran terlihat tinggi di berbagai bidang. Sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya, semuanya mencatat tingkat kepuasan di atas 70%. Namun, ada tiga bidang yang mendapatkan nilai di bawah 70%, yaitu bidang hukum dan pemberantasan korupsi, politik dan stabilitas nasional, serta ekonomi, menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan.

Evaluasi kinerja para pembantu presiden juga dilakukan. Menteri Agama Nasaruddin Umar meraih tingkat kepuasan tertinggi sebesar 65,7%, disusul oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (63,5%). Posisi selanjutnya ditempati Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (61,2%), Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (61%), dan Panglima TNI Agus Subianto (60,2%). Sementara itu, kepuasan terhadap kinerja menteri atau pejabat lainnya masih di bawah 60%.

Poltracking Indonesia juga mengukur respons publik terhadap program-program andalan Prabowo-Gibran. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, memperoleh tingkat kepuasan sebesar 53,5%. Program pembangunan tiga juta rumah subsidi diminati oleh 54,7% responden. Yang menarik, Koperasi Merah Putih mendapatkan persetujuan tinggi, dengan 85,4% responden menyatakan setuju dengan pembentukannya.

Mengenai kondisi ekonomi rumah tangga, survei menunjukkan 65,4% responden menyatakan kondisinya “lebih baik” dalam setahun terakhir, sementara 26,6% merasa “lebih buruk”. Dalam hal penghasilan rumah tangga, sekitar 60,7% menyebut “lebih baik”, sedangkan 31,8% menilai “lebih buruk” selama setahun terakhir.

Index Politica: Mayoritas Puas dengan Kinerja Prabowo

Sejalan dengan temuan Poltracking Indonesia, lembaga survei Index Politica juga merilis hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih. Survei ini, yang dilakukan pada periode 1-10 Oktober 2025, melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi yang dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling. Dengan margin of error +/- 3% dan tingkat kepercayaan 95%, hasilnya menyoroti dukungan signifikan.

Mayoritas responden, yaitu 83,5%, menyatakan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun memimpin. Fakta menarik lainnya adalah bagaimana publik mendapatkan informasi: sebanyak 90,8% responden mengaku mengetahui berbagai kegiatan dan kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo melalui pemberitaan di media massa dan media sosial.

Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, menegaskan, “Sebanyak 90,8% responden mengetahui kegiatan dan kebijakan Presiden melalui pemberitaan media massa dan media sosial,” pada Rabu (15/10/2025). Ini menunjukkan peran krusial media dalam membentuk persepsi publik terhadap kinerja Presiden.