Presiden Prabowo mengambil sikap tegas terkait isu utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang lebih dikenal dengan nama Whoosh. Berita ini sontak menjadi pembahasan paling hangat di kalangan pebisnis, terutama di kumparanBisnis pada Selasa (4/11). Komitmen Prabowo tidak hanya berhenti pada penanganan utang, melainkan juga memastikan kelanjutan ambisius proyek kereta cepat hingga melampaui Surabaya, bahkan mencapai Banyuwangi.
Prabowo Mau Tanggung Jawab Utang Whoosh
Dalam pernyataannya, Prabowo mengaku telah menganalisis secara cermat aspek operasional transportasi modern ini. Dengan keyakinan penuh, ia menegaskan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab terhadap pelunasan utang Whoosh yang ada. Ini merupakan sebuah komitmen kuat yang bertujuan menepis kekhawatiran publik.
Meskipun PT KAI diwajibkan membayar sebesar Rp 1,2 triliun setiap tahunnya kepada pihak China, Prabowo melihat hal tersebut bukan sebagai hambatan signifikan. Baginya, keberadaan Whoosh jauh lebih krusial karena perannya yang vital dalam upaya mengurangi kemacetan dan polusi di perkotaan, yang telah menjadi permasalahan menahun. “Tidak perlu khawatir mengenai segala perdebatan soal Whoosh. Saya sudah mempelajari masalahnya, tidak ada persoalan. Saya akan bertanggung jawab atas semua hal terkait Whoosh nanti,” ungkap Prabowo dengan lugas saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11).
Kereta Cepat Tembus ke Banyuwangi
Selain fokus pada penanganan utang, Prabowo juga memastikan kelanjutan proyek kereta cepat yang akan membentang hingga ke Surabaya. Bahkan, ia memiliki visi ambisius untuk memperpanjang jalur ini hingga ke Banyuwangi, sebuah langkah yang akan membuka konektivitas baru di ujung timur Pulau Jawa.
“Insyaallah. Saya berharap tidak hanya sampai Surabaya, tetapi bisa mencapai Banyuwangi. Dulu Surabaya menjadi batas akhir, sekarang kita akan dorong hingga ke Banyuwangi,” kata Prabowo, kembali menegaskan visinya usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11). Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur transportasi modern untuk mendukung pemerataan ekonomi dan mobilitas masyarakat di berbagai wilayah.
