Pembatasan Game Online: Komisi I DPR Khawatir Dampak Negatif Generasi Muda

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, memberikan sorotan tajam terkait arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan pembatasan game online, termasuk PUBG. Langkah ini diambil sebagai respons antisipatif agar insiden yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, seperti ledakan, tidak terulang kembali di masa mendatang.

Menurut Dave, pemerintah memiliki tugas penting untuk mendalami lebih lanjut motif terduga pelaku peledakan yang merupakan seorang siswa. Penyelidikan harus memastikan apakah insiden tersebut benar-benar terinspirasi atau terpengaruh game online, ataukah ada faktor lain yang melatarbelakangi kejadian tersebut.

Jika investigasi membuktikan adanya keterkaitan antara insiden tersebut dengan game online, Dave menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam. “Kalau memang benar ini terinspirasi ataupun juga disebabkan akan sebuah gaming online, ya kita kan juga sudah memiliki PP Tunas ya untuk melindungi anak-anak bila mana PSE, aplikator atau gaming online, ini jelas-jelas terbukti melanggar ataupun membahayakan ataupun menyebabkan kekacauan ya harus ada sikap dari pemerintah untuk menindaklanjuti,” ucap Dave di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (10/11).

Dave melihat game online sebagai sarana potensial untuk mengasah kreativitas anak. Namun, ia juga memperingatkan agar kemajuan teknologi ini tidak lantas menjadi alat yang justru merusak pondasi dan moral generasi bangsa. “Ini satu dari kemajuan teknologi, fungsinya itu kan untuk mengembangkan kreativitas ataupun juga mengembangkan kapasitas kita, tapi jangan sampai kemajuan teknologi itu justru merusak generasi muda kita,” jelasnya.

Atas dasar kekhawatiran tersebut, ia pun mendorong pemerintah untuk segera menyusun suatu regulasi yang komprehensif terkait game online, serta mengatur penggunaan media sosial pada anak-anak. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang mereka. “Hal ini tentunya harus ada pengaturannya, agar jangan sampai ini mengganggu perkembangan (teknologi). Akan tetapi harus ada juga batasannya sehingga demokrasi dan kebebasan berekspresi tetap terjaga,” imbuh Dave.

Arahan Prabowo Subianto mengenai pembatasan game online ini sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. Penyampaian ini dilakukan usai rapat terbatas dengan para menteri dan jajaran terkait di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/11).

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemikiran untuk membatasi dan mencari solusi terhadap pengaruh game online perlu terus didalami. “Beliau tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari gim online,” kata Prasetyo Hadi. Ia menambahkan, “Karena, tidak menutup kemungkinan, game online ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan.”

Sebagai contoh konkret, Prasetyo Hadi menyebutkan game PUBG. Dalam game tersebut, tampilan berbagai jenis senjata dan adegan kekerasan yang disajikan dinilai berpotensi menjadi inspirasi negatif bagi generasi muda. “Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” ujarnya, menekankan potensi dampak buruk dari konten semacam itu.