250 Ton Beras Ilegal Disegel Kementan, Masuk dari Sabang!

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menunjukkan reaksi cepat dan tegas dalam merespons temuan masuknya 250 ton beras ilegal ke Sabang, Aceh. Beras tersebut ditemukan tersimpan di gudang milik PT Multazam Sabang Group (MSG). Kabar ini diterima pada dini hari dan seketika berujung pada penyegelan di lapangan, sebuah tindakan sigap yang patut diacungi jempol.

Amran mengaku menerima laporan krusial tersebut sekitar pukul 02.00 WIB. Kala itu, ia sedang menjalani infus karena kelelahan setelah serangkaian kunjungan kerja yang padat. Namun, informasi mengenai impor beras ilegal yang tanpa izin pusat dan bertentangan dengan perintah Presiden, segera membangkitkan semangatnya. “Tadi diinfus dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal, tanpa izin, tanpa seizin dengan pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun, cabut infus, langsung sehat,” tutur Amran kepada awak media di kediamannya, Minggu (23/11).

Tak buang waktu, setelah menerima laporan, Kementerian Pertanian (Kementan) langsung menggerakkan aparat penegak hukum. Amran segera menghubungi Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk segera melakukan penyegelan. Berkat koordinasi lintas instansi yang cepat, 250 ton beras impor tanpa izin itu kini tidak diperbolehkan keluar dari gudang penyimpanan. “Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel ini berasnya. Nah, enggak boleh keluar,” tegasnya.

Kasus ini dipandang sangat serius lantaran terjadi di tengah melimpahnya cadangan beras nasional. Menteri Amran menegaskan bahwa Presiden sudah mewanti-wanti agar Indonesia tidak melakukan impor karena stok dalam negeri sangat tinggi. “Kalau sudah panglima tertinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak, ya seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden,” ujar Amran, mengingatkan akan pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan negara.

Lebih dari sekadar pelanggaran izin, insiden ini juga menguatkan dugaan adanya perencanaan yang sengaja. Kementan menemukan fakta bahwa izin impor dari Thailand telah terbit lebih dulu, padahal rapat koordinasi terkait impor di jajaran pemerintah pusat belum menghasilkan persetujuan. Amran mengungkapkan adanya upaya pihak tertentu yang mencoba mencari pembenaran dengan alasan harga beras Thailand dan Vietnam yang semakin murah. Padahal, pemerintah Indonesia memang sengaja menekan impor karena cadangan nasional sudah lebih dari mencukupi.

Saat ini, 250 ton beras ilegal tersebut masih tersimpan di gudang swasta PT Multazam Sabang Group (MSG). Pihak Kepolisian tengah melakukan pendalaman untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan perusahaan serta kemungkinan adanya keterulangan kasus serupa di masa lalu. Koordinasi pemerintah lintas kementerian dan lembaga pun terus berjalan sejak dini hari, menunjukkan keseriusan dalam menanggulangi masalah ini. Amran kembali menegaskan bahwa tidak ada izin impor beras yang diterbitkan.

Data menunjukkan bahwa stok beras di Sabang sendiri dilaporkan cukup besar, yakni sekitar 402 ton, yang mampu memenuhi kebutuhan hingga tiga bulan ke depan. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa impor ilegal ini sama sekali tidak memiliki urgensi logistik atau pasokan. Pemerintah kini menunggu proses pengadilan untuk menentukan nasib 250 ton beras tersebut. Namun, Menteri Amran telah menegaskan bahwa beras ilegal itu tidak boleh didistribusikan ke masyarakat.

Amran menyinggung kasus serupa pada tahun 2017 saat terjadi impor jagung ilegal, di mana pemerintah kala itu memerintahkan seluruh barang untuk dikembalikan ke negara asal. “Ini nasionalismenya dipertanyakan. Sudah tahu bahwa kita banyak beras, kenapa mengambil beras dari negara lain? Ini merah putihnya dipertanyakan,” pungkas Amran, memberikan penekanan pada nilai-nilai kebangsaan yang seharusnya dijunjung tinggi.