Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melampaui sekadar desain dan infrastruktur fisik. Menurutnya, proyek strategis ini juga merupakan upaya fundamental untuk membentuk kultur birokrasi serta etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dengan tujuan menjadikannya teladan bagi daerah lain di Indonesia.
Visi transformatif ini disampaikan Bima saat berdialog intensif dengan para ASN OIKN di Auditorium IKN, Sabtu (29/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, ia menggarisbawahi bahwa inti dari pembangunan ibu kota baru adalah pembentukan etos kerja dan budaya yang kuat, yang harus menjadi percontohan bagi seluruh ASN. Ia menekankan pentingnya mendengarkan langsung tantangan yang dihadapi para ASN di lapangan, sebab pembangunan IKN bukan hanya tentang perencanaan teknis, melainkan juga menghadirkan kultur birokrasi yang adaptif dan inovatif sebagai standar baru tata kelola pemerintahan di masa depan.
Bima menjelaskan, pemindahan ibu kota ini merupakan langkah politik yang strategis dan tepat waktu. Berbekal pengalaman sepuluh tahun memimpin Kota Bogor, ia memahami betul betapa beratnya beban Jakarta yang selama ini menanggung fungsi ganda sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan berbagai aktivitas nasional. Oleh karena itu, IKN diharapkan mampu mengurai kompleksitas tersebut dan menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih efektif.
Saat ini, fokus utama pemerintah adalah memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, para ASN yang pertama kali bertugas di IKN memiliki peran yang sangat strategis. Mereka adalah generasi perintis yang bertugas membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang baru. Bima bahkan menyebut mereka sebagai “As-Sabiqun Al-Awwalun”, sebuah istilah yang mengacu pada kelompok awal yang memiliki kehormatan dan tanggung jawab besar dalam membentuk nilai, budaya kerja, serta standar pelayanan publik di ibu kota negara yang baru.
Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya menjadikan OIKN sebagai barometer penerapan tata kelola pemerintahan modern. Ia menyebut bahwa digitalisasi pelayanan, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dan konsep smart city merupakan instrumen penting yang esensial. Namun, ia menegaskan bahwa instrumen-instrumen modern ini harus senantiasa ditopang oleh karakter, integritas, dan etos kerja yang kuat dari para ASN. “Yang paling basic adalah not only about kompetensi, tapi karakter,” tegasnya, menyoroti bahwa karakter adalah fondasi utama yang tidak tergantikan.
Bima berharap para ASN OIKN dapat tampil sebagai role model melalui profesionalitas tinggi, orientasi yang kuat pada pelayanan publik, integritas yang tak tergoyahkan, serta disiplin dalam bekerja. Melalui dialog konstruktif tersebut, ia secara khusus mendorong ASN OIKN untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi yang solid, inovasi berkelanjutan, serta konsistensi dalam menerapkan budaya kerja yang unggul merupakan kunci vital untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan modern yang mampu menjadi rujukan nasional.
Pertemuan penting ini sekaligus menjadi momentum bagi para ASN OIKN untuk menegaskan kembali peran krusial mereka sebagai garda terdepan dalam membentuk standar baru birokrasi yang efektif dan akuntabel di ibu kota negara Indonesia.
