Kapolri memimpin rapat koordinasi tingkat tinggi dengan Forkopimda Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 30 November 2025. Pertemuan penting yang digelar di Pos Pendukung Nasional Provinsi Sumatra Utara ini bertujuan untuk memetakan strategi penanganan darurat terhadap serangkaian bencana alam yang telah melanda wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Basarnas Sumut, Kepala BPBD Sumut, serta jajaran Kapolda baik secara langsung maupun melalui konferensi virtual.
Dalam suasana penuh keprihatinan, Kapolri dengan tegas menyerukan agar seluruh elemen bangsa bahu-membahu dalam penanganan bencana. Beliau menekankan, “Dalam situasi seperti ini tidak ada yang boleh berjalan sendiri. Semua unsur harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” sebuah pernyataan yang menggarisbawahi pentingnya sinergi dalam menghadapi krisis.
Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, sejumlah keputusan strategis segera ditetapkan. Ini mencakup mobilisasi logistik secara masif melalui jalur udara dan darat, penyiapan posko penyelamatan dan pelayanan darurat, serta pendirian dapur lapangan dan fasilitas layanan medis yang esensial. Selain itu, sistem rayonisasi diaktifkan kembali guna menjamin kesiapan personel di seluruh area terdampak, memastikan respons cepat dan efektif.
Kapolri juga menegaskan komitmen untuk memberikan respons yang tanggap. “Kita pastikan respons cepat. Warga tidak boleh menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan,” ujarnya, menekankan urgensi penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Untuk memperkuat operasional di lapangan, seluruh Polda jajaran diinstruksikan untuk mendirikan posko gabungan di setiap kabupaten yang terdampak. Instruksi ini juga mencakup tugas memastikan jalur komunikasi tetap aktif serta melakukan pendataan komprehensif terhadap wilayah terisolir guna memprioritaskan penyaluran bantuan.
Menanggapi situasi di lapangan, Kapolda Sumatra Utara melaporkan data terkini yang cukup mengkhawatirkan. Sejak tanggal 24 November, tercatat sebanyak 503 kejadian bencana alam, dengan jumlah titik terisolir terbanyak terkonsentrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, menyoroti tantangan berat dalam aksesibilitas.
Kapolda Sumut menjelaskan langkah konkret yang telah diambil, “Kami sudah mengerahkan helikopter dan truk logistik untuk menjangkau 70 titik terisolir.” Selain itu, 19 Polres di wilayah tersebut telah sigap mendirikan dapur lapangan, sementara 25 SPPG dialihkan fungsinya untuk mendukung penyediaan kebutuhan dasar yang krusial bagi masyarakat terdampak.
Sinergi lintas sektor antara Polri, TNI, BPBD, dan Pemerintah Daerah terus diperkuat. Ini mencakup pelaksanaan airdrop logistik darurat ke berbagai wilayah yang sulit dijangkau, serta upaya percepatan pemulihan fasilitas komunikasi, pasokan listrik, dan penyediaan kebutuhan dasar lainnya yang vital bagi kehidupan masyarakat.
Mengukuhkan komitmen penanganan, Sigit kembali menegaskan, “Prioritas kita adalah memastikan tidak ada warga yang luput dari jangkauan bantuan.” Melalui sinergitas lintas sektor yang kuat ini, besar harapan agar bantuan dapat tersalurkan lebih cepat kepada masyarakat terdampak, para korban dapat tertangani dengan baik, dan proses pemulihan dapat segera diinisiasi. Masyarakat juga dihimbau untuk senantiasa waspada terhadap potensi bencana susulan dan mengikuti setiap arahan resmi dari instansi yang berwenang.
Ringkasan
Kapolri memimpin rapat koordinasi Forkopimda Provinsi Sumatera Utara untuk membahas strategi penanganan darurat bencana alam di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Rapat tersebut menghasilkan keputusan strategis termasuk mobilisasi logistik, penyiapan posko penyelamatan, dapur lapangan, serta aktivasi sistem rayonisasi untuk respons cepat.
Kapolri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan bencana dan memastikan respons cepat untuk warga terdampak. Polda jajaran diinstruksikan mendirikan posko gabungan, memastikan jalur komunikasi aktif, dan mendata wilayah terisolir. Prioritas utama adalah memastikan tidak ada warga yang luput dari bantuan dan percepatan pemulihan fasilitas vital.
