Pemerintah Indonesia siap menggelontorkan dana fantastis sebesar Rp 2.567,9 triliun pada tahun 2026 untuk menggerakkan berbagai program prioritas nasional. Angka ini merupakan bagian signifikan dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 3.842 triliun, menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan optimisme pemerintah untuk merealisasikan seluruh alokasi belanja besar ini sepanjang tahun 2026. Menurutnya, spektrum program prioritas tersebut sangat luas, mencakup inisiatif krusial seperti penguatan ketahanan pangan hingga penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk sektor perumahan, yang diharapkan memberikan dampak positif multi-sektoral.
Pernyataan optimis ini disampaikan Airlangga dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Hotel Park Hyatt Jakarta pada Senin (1/12). “Ke depan kami optimis pada tahun 2026, pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp 2.567,9 triliun dari anggaran Rp 3.842 triliun,” ujarnya, menekankan skala investasi pemerintah untuk masa depan.
Lebih lanjut, Airlangga merinci distribusi anggaran untuk berbagai program strategis yang mendapatkan porsi belanja substansial. Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan Rp 164,4 triliun, termasuk dana vital untuk pengadaan beras oleh Bulog demi menjaga stabilitas pasokan. Di sisi lain, subsidi energi untuk ketahanan energi pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai angka fantastis Rp 402,4 triliun.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi salah satu prioritas utama, yang saat ini telah menjangkau 44 juta penerima manfaat. Dengan alokasi Rp 335 triliun untuk tahun depan, pemerintah berambisi memperluas cakupan program ini hingga mencapai 80 juta penerima pada periode Mei atau Juni 2026. Airlangga meyakini bahwa inisiatif ini akan menghasilkan “multiplier effect yang luar biasa” bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Alokasi anggaran terbesar didedikasikan untuk sektor pendidikan, mencapai Rp 757,8 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan sekolah unggulan dan sekolah rakyat, serta peningkatan fasilitas pendidikan di seluruh negeri, menegaskan komitmen pada peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, sektor kesehatan akan menerima Rp 244 triliun, dan koperasi serta UMKM memperoleh dukungan finansial sebesar Rp 181,8 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Investasi signifikan juga ditujukan untuk sektor pertahanan dengan anggaran mencapai Rp 424 triliun, guna menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Selain itu, akselerasi investasi dan perdagangan global mendapatkan porsi Rp 57,7 triliun untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. Tak hanya itu, pemerintah juga berkomitmen memperkuat akses perumahan melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga tahun 2027 dan penyediaan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan sebesar Rp 130 triliun.
Menutup paparannya, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa keseluruhan anggaran jumbo ini adalah bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan nasional secara komprehensif. Ia juga secara khusus meminta dukungan penuh dari kalangan dunia usaha, khususnya Kadin, untuk turut serta mendorong dan menyukseskan berbagai program yang telah disiapkan. “Jadi ini semua angka yang besar, yang kami mohon agar pengurus Kadin bisa terus mendorong berbagai program yang terkait dengan yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” pungkas Airlangga, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.
Target Perputaran Uang Nataru Rp 120 Triliun
Selain program prioritas jangka panjang, pemerintah juga membidik target ambisius untuk periode akhir tahun. Total perputaran belanja nasional selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diproyeksikan mencapai angka impresif Rp 120 triliun, sebuah langkah strategis untuk memacu konsumsi masyarakat.
Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa seluruh potensi konsumsi ini akan dimaksimalkan dan dicatat melalui serangkaian program diskon dan kampanye belanja yang gencar digelar menjelang akhir tahun, menciptakan euforia belanja di kalangan masyarakat. “Sehubungan optimalisasi event belanja nasional, angka total yang di-spending ditargetkan Rp 120 triliun,” ungkap Airlangga, menegaskan kembali target ambisius tersebut.
Dalam upaya mendongkrak transaksi, Airlangga memaparkan bahwa berbagai sektor telah disiapkan. Ini mencakup diskon tiket kereta, beragam acara pariwisata, hingga program “epic sale” yang diselenggarakan oleh jaringan minimarket besar seperti Alfamart dan Indomaret. Dari inisiatif ini saja, target transaksi yang diharapkan adalah Rp 56 triliun.
Selanjutnya, pemerintah juga akan menyelenggarakan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang dijadwalkan berlangsung pada 10–16 Desember. Program ini menargetkan transaksi sebesar Rp 34 triliun, dengan penekanan khusus agar produk UMKM menjadi fokus belanja utama, di mana Rp 18 triliun dari total tersebut diharapkan berasal dari transaksi UMKM. “Ditargetkan UMKM yang dibelanjakan adalah Rp 18 triliun dari Rp 34 triliun (transaksi Harbolnas),” tambahnya, menyoroti komitmen pemerintah untuk memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Selain itu, kampanye Belanja di Indonesia Aja (Bina) juga akan dioptimalkan dengan melibatkan seluruh pusat perbelanjaan di Tanah Air. Program yang berlangsung dari 18 Desember hingga 4 Januari 2025 ini menargetkan nilai transaksi sebesar Rp 30 triliun, mengajak masyarakat untuk memprioritaskan produk dalam negeri.
Dengan rangkaian program yang terstruktur ini, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah berupaya mengerahkan seluruh potensi konsumsi masyarakat pada periode akhir tahun. “Jadi dengan demikian, seluruh potensi yang ada kita kerahkan,” pungkasnya, menunjukkan strategi komprehensif untuk mendongkrak ekonomi melalui belanja domestik.
