Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara tegas menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa ini adalah sikap yang telah lama dipegang teguh oleh partai beraliran Nahdlatul Ulama tersebut. “PKB sudah lama mengusulkan itu,” ucap Cak Imin pada Senin (29/12).
Wacana ini kembali mengemuka setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat melontarkannya dalam pidato di acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12). Prabowo beralasan bahwa sistem Pilkada langsung terlalu menguras anggaran negara dan dinilai tidak efisien, terutama jika dibandingkan dengan praktik di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, di mana DPRD memiliki peran dalam memilih pemimpin daerah.
Cak Imin sepakat dengan usulan tersebut. Ia melihat bahwa ide ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang “musyawarah mufakat” dalam konteks demokrasi Indonesia. “Saya secara prinsip setuju karena itu efisien dan melaksanakan sila kelima, dari musyawarah mufakat untuk demokrasi kita,” ujar Cak Imin usai acara meet and greet bersama kader PKB terpilih di Hotel Patra Jasa Semarang, Minggu (15/12).
Sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin mengakui adanya pro dan kontra terkait wacana ini, termasuk kekhawatiran bahwa usulan tersebut dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Namun, baginya, pemilihan langsung justru merupakan proses yang melelahkan. Fenomena ini disebutnya sebagai ‘demokrasi prosedural yang melelahkan,’ mengingat Indonesia telah enam kali menggelar pemilihan langsung.
Gerindra Dukung
Senada dengan PKB, Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto juga menyatakan dukungan penuh terhadap wacana pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, menegaskan bahwa partainya berada dalam posisi mendukung rencana ini karena dinilai lebih efisien. Menurut Sugiono, mekanisme ini akan membawa banyak keuntungan, khususnya dari segi waktu penjaringan kandidat, menekan ongkos politik, hingga efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara keseluruhan. Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam keterangannya yang dikutip pada Senin (29/12).
Lebih lanjut, Ketua DPP Gerindra, Prasetyo Hadi, menekankan perlunya keberanian untuk melakukan perubahan sistem jika mekanisme yang berlaku saat ini terbukti menimbulkan banyak dampak negatif. Salah satu sorotan utama yang menjadi perhatian adalah tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan dalam setiap gelaran Pilkada langsung. “Tetapi kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” ujar Pras di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12).
