jpnn.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Eddy Soeparno menganggap usulan mengubah pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD perlu dipikirkan bersama.
“Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan,” kata dia menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/12).
Dia mengatakan model pilkada secara langsung yang selama ini dijalani sebenarnya membawa eskses negatif berupa keterbelahan di masyarakat.
“Saat itu ada politik identitas yang sangat besar intensitasnya, ketika pilkada itu dilaksanakan secara langsung,” ujar Eddy.
Pilkada via DPRD Menggeser Rakyat Jadi Fitur Demokrasi Nonaktif
Selain itu, ujar dia, pilkada secara langsung juga menghadirkan politik uang yang jelas tak baik bagi pendidikan di rakyat.
“Masyarakat hanya disuguhi amplop atau sembako untuk memilih siapapun yang akan menjadi calon kepala daerahnya,” katanya.
Namun, Wakil Ketua MPR RI itu memahami masyarakat merasa hak mereka terkebiri ketika negara mengubah model pilkada menjadi melalui DPRD.
Eddy mengatakan berbagai masukan pihak yang menolak usulan pilkada melalui DPRD harus diperhatikan.
Pilkada Melalui DPRD bukan Solusi Menekan Biaya Politik Tinggi
“Saya akui bahwa jika masyarakat, publik sudah diberikan hak untuk memilih langsung, dan kemudian haknya diambil, saya kira akan menimbulkan berbagai masukan yang menghendaki agar itu tetap melekat pada mereka,” kata dia.
Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD setelah parpol berkelir kuning itu menggelar Rapimans 2025.
“Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata Kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil,” kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan persnya, Minggu (21/12).
Pengamat Kritik Wacana Pilkada oleh Presiden dan DPRD, Sebut Bagi-Bagi Kekuasaan
Selain pemilihan tak langsung, Golkar dalam Rapimnas juga mengusulkan pembentukan koalisi permanen demi menjaga stabilitas pemerintahan.
“Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai
bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan,” ujar Bahlil. (ast/jpnn)
