JAKARTA – Pengadilan Jepang pada Rabu resmi menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Tetsuya Yamagami, pelaku di balik penembakan mantan perdana menteri Shinzo Abe pada tahun 2022. Kasus yang mengguncang dunia ini tidak hanya berakhir di ruang sidang, namun juga secara dramatis menyingkap tabir pengaruh politik Gereja Unifikasi di Jepang yang selama ini tersembunyi.
Sebelumnya, jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup terhadap Yamagami, pria berusia 45 tahun itu. Ia telah mengakui perbuatannya, membunuh Shinzo Abe menggunakan senjata api rakitan saat sang mantan perdana menteri menyampaikan pidato di Kota Nara, Jepang bagian barat. Peristiwa tragis itu terjadi di tengah keramaian, menyisakan duka mendalam bagi bangsa.
Jaksa penuntut umum dengan tegas menyebut pembunuhan terhadap mantan perdana menteri Jepang itu sebagai “kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Jepang pasca-Perang Dunia II,” sebuah pernyataan yang menggarisbawahi betapa parahnya dampak insiden tersebut terhadap tatanan sosial dan politik negeri sakura.
Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Distrik Nara, penasihat hukum Yamagami mencoba meringankan hukuman kliennya, berargumen bahwa vonis yang pantas seharusnya tidak melebihi 20 tahun penjara. Mereka berupaya menghadirkan perspektif lain mengenai motif di balik tindakan keji tersebut.
Tim pembela secara konsisten menyatakan bahwa Yamagami merupakan korban dari sekte keagamaan, yakni Gereja Unifikasi. Mereka berdalih, latar belakang kehidupannya yang “tragis” dan penuh tekanan menjadi pemicu utama di balik tindakan pembunuhan yang menggemparkan itu.
Yamagami sendiri mengaku menyimpan dendam mendalam terhadap Gereja Unifikasi. Ia mengungkapkan bahwa keluarganya mengalami kerugian finansial yang parah akibat donasi dalam jumlah fantastis yang diberikan ibunya kepada sekte tersebut. Total donasi itu disebut mencapai angka 100 juta yen, atau setara dengan sekitar Rp 10,5 miliar, sebuah jumlah yang menguras habis harta benda keluarga.
Motif Yamagami diperkuat oleh keyakinannya bahwa Shinzo Abe, yang kala itu berusia 67 tahun, berada “di pusat keterlibatan politik Gereja Unifikasi” di Jepang. Pemahaman inilah yang mendorongnya untuk menargetkan figur sepenting Abe sebagai representasi dari institusi yang ia benci.
Sebagai perdana menteri terlama dalam sejarah Jepang, Shinzo Abe memang tetap memiliki pengaruh politik yang sangat besar di tingkat nasional, meskipun telah mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 2020. Popularitas dan kekuasaannya menjadikan penembakan dirinya sebuah peristiwa yang tak terbayangkan.
Besarnya perhatian publik terhadap kasus ini terlihat jelas dari antusiasme masyarakat untuk mengikuti jalannya persidangan. Sebanyak 685 orang rela mengantre panjang demi mengikuti undian perebutan hanya 31 kursi yang dibuka untuk umum di ruang sidang, menunjukkan betapa kasus ini menyita perhatian nasional.
Tragedi ini secara tak terduga mengungkap praktik kontroversial Gereja Unifikasi dalam memburu donasi, bahkan hingga menghancurkan kehidupan para anggotanya. Fakta-fakta ini mendorong pemerintah Jepang untuk segera menggelar penyelidikan mendalam terhadap organisasi keagamaan tersebut.
Hasil penyelidikan yang komprehensif berujung pada keputusan penting pengadilan Tokyo untuk membubarkan Gereja Unifikasi. Lebih lanjut, statusnya sebagai badan keagamaan yang berhak atas fasilitas pajak juga resmi dicabut, sebuah pukulan telak bagi organisasi tersebut.
Tak hanya itu, penderitaan anak-anak anggota Gereja Unifikasi, yang dikenal sebagai pengikut “generasi kedua,” turut menjadi sorotan publik. Meningkatnya kepedulian ini mendorong pengesahan undang-undang baru pada Desember 2022, sebuah regulasi yang dirancang khusus untuk menindak praktik penggalangan dana manipulatif yang selama ini merugikan banyak pihak.
Masyarakat Jepang juga menyoroti dugaan kuat keterkaitan Gereja Unifikasi dengan Partai Liberal Demokrat, partai penguasa di Jepang. Sejumlah legislator dari partai tersebut diduga pernah menerima dukungan kampanye dan bantuan finansial dari organisasi keagamaan itu, memicu pertanyaan serius mengenai integritas politik dan transparansi.
