Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengeklaim praktik judi online turun pada tahun 2025. Ia menyebut, di tahun itu, untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online.
Hal itu disampaikan Ivan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (3/2).
“PPATK juga aktif menyampaikan rekomendasi dalam berbagai isu, antara lain percepatan tindak lanjut hasil analisis terkait dengan judi online,” ucap Ivan.
“Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih, bahwa tahun 2025 adalah sejarah baru dan baru pertama kalinya Indonesia berhasil menekan transaksi terkait dengan judi online,” tambahnya.
Komisi III Heran dengan Klaim PPATK
Klaim Ivan ini justru memunculkan keheranan di tengah para anggota Komisi III. Salah satunya adalah I Wayan Sudirta dari PDIP.
Wayan menilai, judi online justru meningkat di tingkat internasional. Ia pun menilai turunnya judi online di Indonesia justru menjadi anomali.
“Jangan-jangan di PPATK ada kekurangan sumber daya sehingga tidak mampu menjangkau kegiatan judi online, karena ada anomali,” ucap Wayan.
“Di forum-forum nasional, judi online ini semakin marak, di Indonesia menurun. Kalau jawabannya bagus ya berarti memang kerja-kerja PPATK tentang judi online gak bisa dianggap enteng,” tambahnya.
Selain itu anggota dari Golkar, Mangihut Sinaga, juga menyorot angka yang diklaim menurun ini. Menurutnya, PPATK harus mendalami kemungkinan bandar judi online semakin canggih dengan menggunakan mode transaksi yang lebih rumit.
“Terkait dengan penurunan daripada dana judol di mana kita sudah lihat di sini tadi kurang lebih 20 persen. Pertanyaan kita pak, apakah penurunan 20 persen ini benar-benar hasil dari pemblokiran rekening ataukah para pelaku telah beralih ke metode transaksi yang sulit dilacak seperti kripto, atau dengan yang lain,” ucap Mangihut.
Selain itu, ia juga menyorot soal banyaknya analisis PPATK yang malah tidak ditindaklanjuti oleh para penegak hukum. Ia meminta PPATK memperbaiki jalur koordinasi.
“Kami selama ini dapat informasi begitu banyak data info PPATK yang sudah bapak sampaikan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti tapi banyak juga yang tidak ditindaklanjuti,” ujar Mangihut.
“Ini kita buka-bukaan aja pak, artinya ini sebenernya juga harus ada perlu oleh PPATK melakukan koordinasi kembali, dari hasil-hasil yang bapak sampaikan, follow upnya bagaimana, apa masalahnya? Apa karena kekurangan data yang bapak sampaikan?,” tambahnya.
Berantas Judol Jangan Hanya Blokir Rekening
Persoalan judi online ini juga menjadi sorotan anggota dari Gerindra, Andi Amar. Menurutnya, masalah judi online bukan di blokir rekening, namun blokir website.
“Yang jadi pertanyaan kami bukan masalah blokir rekeningnya pak, apakah tidak ada solusi untuk mengintervensi website ataupun aplikasi yang terindikasi melakukan kegiatan judol dalam bentuk pencegahan oleh PPATK?,” ucap Andi.
“Mungkin bekerja sama dengan penegak hukum atau bekerja sama dengan kementerian terkait misalnya Komdigi. Ini kan bisa menjadi solusi jangka panjang pak daripada kita hanya melakukan penanggulangan-penanggulangan, bagaimana kalau dicegah agar judol ini tidak ada,” tambahnya.
Ia meminta hal ini menjadi perhatian PPATK karena Indonesia telah menjadi pasar judi online yang besar.
“Karena Indonesia ini dengan jumlahnya sangat besar, kita menjadi pasar Pak. Kalau di BNN kita bilang pasar untuk narkoba kalau di PPATK pasar untuk judol. Bagaimana dicegah itu pak?,” tandasnya.
