“Ibu Yati…Ibu Yati…cepet keluar! Lari! Lari!”
Seruan salah seorang tetangganya masih terngiang di telinga Yati sampai sekarang. Padahal, kejadian longsor yang menimpa Kampung Cigobang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, itu telah berlalu enam tahun silam.
Yati mengisahkan, dirinya dan seluruh warga Kampung Cigobang langsung lari ke hutan ketika bencana terjadi.
“Setiap melangkah, tanahnya retak,” ucapnya.
Yati, yang ketika itu masih menyusui bayinya, sama sekali tidak membawa apapun.
“Sambil bawa bayi, tidak bawa apa-apa. Hanya ada yang di badan saja,” ungkap perempuan berusia 50 tahun itu kepada wartawan Rangga Firmansyah yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Petaka tersebut tak akan pernah terlupakan oleh Yati dan keluarganya. Sebab peristiwa itu mengubah hidup mereka hingga sekarang.
Hijrah ke perbatasan Banten – Jawa Barat
Berharap menghindari dari bencana, Yati dan warga Kampung Cigobang lari menuju ke Kampung Cileuksa yang merupakan kampung terdekat. Namun, mereka mendapati kampung tersebut juga ditimpa bencana serupa.
“Jadi kita semua terpaksa ngungsi di masjid yang ada di Cileuksa,” tutur Yati.
Setelah tiga malam menginap di Kampung Cileuksa, para pengungsi mendengar bahwa di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdapat posko pengungsian.
Yati dan pengungsi lainnya pun berjalan kaki menuju posko selama delapan jam.
Di Kecamatan Cipanas, para pengungsi dari Kampung Cigobang sempat bertahan di posko selama enam bulan.
Dari sana mereka pindah sejauh sekitar 15 kilometer untuk membangun hunian sementara (huntara) secara mandiri.
Yang mereka tidak ketahui, lokasi huntara tersebut berada di perbatasan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Hal itu dikatakan Cicih, salah satu pengungsi dari Kampung Cigobang.
“Waktu pindah ke sini, di sini masih hutan. Ternyata ini tuh ternyata beda provinsi,” tutur Cicih.
Melarat di tanah perbatasan
Awal memulai kehidupan di perbatasan, para pengungsi harus masuk-keluar hutan untuk mencari kayu guna mendirikan huntara.
Sebelum huntara berdiri, mereka tidur di bilik-bilik yang terbuat dari terpal.
“Dulu ambil air itu harus ke sungai yang ada di bawah. Saya harus turun-naik sambil gendong bayi,” kata Cicih.
Beban yang dipikul Cicih dan para perempuan di perbatasan tidak hanya sampai di situ.
Untuk memenuhi kebutuhan dapur, mereka harus berjalan kaki ke warung yang menyediakan keperluan rumah tangga sejauh dua kilometer.
Lantas dari mana cara para pengungsi mendapatkan uang untuk belanja?
Eman dan Raman merupakan contoh pengungsi yang berupaya sekuat tenaga demi menghadirkan makanan bagi istri dan anak-anak mereka.
Eman, suami Cicih, mulai menanam singkong dan pisang di belakang hunian mereka. Mereka juga menjadi buruh tani di ladang warga sekitar. Cara itu kemudian diadaptasi oleh pengungsi lainnya.
“Kami kadang bertani di ladang orang. Nanti hasil dari tani dibagi dua,” ucap Eman sembari merawat kebun kecil di belakang huniannya.
“Kalau uang kita kadang-kadang dapat bantuan dari relawan dan pemerintah,” timpal Cicih.
“Sekitar bulan September 2025, terakhir bantuan dari pemerintah,” sahut Raman.
Kisah pilu di hunian sementara
Para pengungsi tak hanya kehilangan tanah kelahiran dan tempat tinggal.
Yati, misalnya, harus kehilangan Endong—anak keduanya yang meninggal dunia saat tinggal di hunian sementara. Demam tinggi membuat pemuda itu mengembuskan napas terakhirnya pada 2022.
“Waktu itu pas jaman corona. Mau dibawa ke rumah sakit, enggak ada ongkosnya, enggak ada biaya berobat. Paling cuman dikasih obat warung sama dikasih jahe,” ucap Yati.
“Jadi waktu itu kejang-kejang selama tiga hari dan hari ketiganya meninggal,” tutur Yati sembari menahan air matanya saat mengingat kejadian saat itu.
Endong meninggalkan seorang anak yang kini berumur delapan tahun. Kini Raman dan Yati tinggal dengan tiga orang anaknya dan seorang cucu.
Anak Yati dan anak-anak pengungsi di perbatasan ikut merasakan kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan. Sebagian dari mereka terpaksa putus sekolah akibat biaya dan jarak.
Tercatat ada 13 anak pengungsi yang masih bersekolah dengan menempuh jarak berkilometer-kilometer, delapan anak putus sekolah setelah bencana atau ketika tinggal di perbatasan, dan 10 anak yang lahir di huntara.
Infrastruktur memang punya korelasi langsung dengan pendidikan dan kesejahteraan.
Di bagian Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, jalan menuju huntara diaspal mulus sehingga pedagang sayuran dan kebutuhan lainnya bisa menghampiri para pengungsi dengan mudah.
Adapun jalan di bagian Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, jalan belum beraspal. Anak pengungsi yang hendak bersekolah harus naik-turun bukit menelusuri tanah merah.
Berbagi beban urus pengungsi
Gubernur Banten, Andra Soni, menyebut jalan tanah di kawasan hunian sementara tidak dilakukan pengaspalan.
Alasannya, ruas jalan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).
“Pengerjaan pengerasan jalan. Pengerasan dilakukan karena wilayah tersebut masuk kawasan hutan lindung dan Taman Nasional,” ujar Andra Soni kepada wartawan, 13 Januari lalu, sebagaimana dikutip Kompas.com.
Namun hal itu dibantah pihak Balai TNGHS.
“Kemarin gubernur bilang hutan lindung itu tidak tepat dan bukan TNGHS,” ucap Didid Sulastiyo, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
Saat di lokasi, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Lebak, Aganto Seno, memperlihatkan titik koordinasi yang menunjukkan lahan perbatasan berada di luar zona kawasan Balai TNGHS.
“Kalau jalan itu melintasi Taman Nasional baru kita duduk bareng. Kalau ini belum ada karena tidak melintasi Taman Nasional,” ujarnya kepada wartawan Rangga Firmansyah yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Terlepas dari pembangunan jalan, Pemerintah Provinsi Banten harus berbagi beban dengan Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemerintah Pusat dalam mengurus pengungsi di perbatasan.
Hal ini dipaparkan Gubernur Banten Andra Soni saat ditemui di Aula Pendopo Gubernur.
“Kemarin itu DPRD Provinsi Banten dan DPRD Lebak telah berkoordinasi. Salah satunya pembagian tugas sesuai yang telah disepakati. Tugas yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Banten itu penyediaan jalan, yang hari ini telah dilakukan pengerasan. Kemudian ada penambahan panjang lagi di tahun ini. Penyempurnaannya nanti setelah huniannya selesai,” paparnya.
“Kemudian Kabupaten Lebak menyiapkan lahannya, ketersediaan lahannya, atau biasa disebut R.C (Readiness Criteria). Kemudian pembangunan fisiknya akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Pemukiman,” pungkasnya.
Mendengar hal ini, Raman menarik napas panjang. Dia dan para pengungsi lainnya harus kembali bersabar walau sudah enam tahun hidup di perbatasan.
“Kenapa negara orang lain diurusin, tapi kalau rakyatnya sendiri diabaikan? Kami seakan tidak terlihat, padahal tidak jauh-jauh amat dari sini ke Jakarta,” ucap Raman dengan nada lemas dan menahan tangis.
- Banjir bandang hantam Kabupaten Lebak, bupati salahkan penambangan liar
- Korban banjir Lebak: ‘Air bah setinggi 1,5 meter menerjang, tiga rumah langsung terseret’
- Lebak : Relawan ‘jalan kaki dua jam tembus lumpur’ untuk beri bantuan ke warga
- Keresahan warga dekat pabrik sumber radioaktif di Banten – ‘Mereka pakai masker, sarung tangan, tapi enggak ada yang menjelaskan’
- Indonesia diguncang gempa bumi ribuan kali per tahun – Apa yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi?
- ‘Jangankan di Banten, kami menolak geothermal di mana pun’ – Mengapa proyek geothermal di Indonesia menuai penolakan warga?
- Lebih dari 165.000 korban banjir Sumatra masih bertahan di pengungsian, hunian sementara belum memadai
- Kisah anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat petaka di Sumatra, apa tanggung jawab negara?
- Solusi bagi korban banjir saat krisis air bersih – ‘Alhamdulillah dikasih air seperti ini’
