Kita Tekno – , JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2025 turut menciptakan sekitar 1,3 juta lapangan kerja baru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penambahan tenaga kerja tersebut sejalan dengan kinerja ekonomi yang terus membaik hingga akhir tahun.
“Itu juga pertumbuhan tersebut kan menciptakan lapangan pekerjaan itu sekitar 1,3 juta sehingga ada tambah orang yang bekerja,” ujar Airlangga kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan, penciptaan lapangan kerja terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 yang mencapai 5,39 persen, dengan pertumbuhan tahunan (year on year/yoy) sebesar 5,11 persen. “Jadi pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat angkanya baik, yaitu di 5,39 persen dan secara year on year 5,11 persen. Ini dibandingkan beberapa negara relatif situasinya baik dan kalau kita lihat kuartal per kuartal itu terus baik dan ini adalah tertinggi dari empat kuartal yang lalu,” katanya.
Menurut Airlangga, sektor-sektor utama yang menjadi penopang ekonomi juga berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Sektor perindustrian mencatat pertumbuhan 5,4 persen dengan kontribusi tinggi terhadap perekonomian nasional. “Ya tentu kita lihat pertumbuhan dari sektor industrinya kan kelihatan, sektor industri sudah 5,4 persen dan itu expansion dibandingkan tahun yang lalu,” ujarnya.
Selain industri, sektor pertanian juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. “Demikian juga sektor pertanian tumbuhnya dibandingkan yang lalu juga jauh, jadi itu juga ada employment dan yang lain,” kata Airlangga.
Ia menambahkan, sektor industri, perdagangan, dan pertanian merupakan tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi lebih dari 40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). “Nah ini juga tumbuhnya relatif tinggi dan ini merepresentasi lebih dari 40 persen ekonomi kita dan ditambah lagi dengan dari sektor konsumsi juga positif,” ujarnya.
Airlangga menilai penciptaan lapangan kerja tersebut tidak terlepas dari berbagai stimulus yang digelontorkan Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. “Plus kita kan memberikan banyak keleluasaan seperti PPN DTP, kemudian kita juga memberi gaji di bawah Rp 10 juta ditanggung oleh Pemerintah PPh-nya. Jadi banyak kita memberikan stimulus, jadi tentu itu yang membedakan dibandingkan tahun lalu,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat pekerjaan rumah di sisi penerimaan negara. “Ya, pertama tentu itu kan menjadi PR (Pekerjaan Rumah) peningkatan pajak itu yang harus menjadi PR terus dan tentu kita sudah bahas dengan Menteri Keuangan bagaimana coretax itu dioptimalkan. Karena kita tidak ingin penerimaan pajak single digit,” ujar Airlangga.
Dengan ekspansi sektor-sektor utama dan stimulus yang masih berjalan, Pemerintah berharap penyerapan tenaga kerja dapat terus berlanjut seiring upaya menjaga momentum ekonomi ke depan.
Kredibilitas Kebijakan Kunci Lapangan Kerja
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kredibilitas kebijakan negara sangat vital bagi upaya pembukaan lapangan kerja di Indonesia. Esther, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (4/2/2026) lalu, menilai kredibilitas yang tercermin melalui pembuatan kebijakan (policy making) oleh Pemerintah dapat memengaruhi sentimen investor dan calon investor yang hendak menanamkan modal di Indonesia.
“Kredibilitas negara itu dicerminkan dari policy making. Jika decision-nya tidak dijalankan dengan baik, nanti investor bisa bertanya-tanya, apakah (investasinya) aman atau tidak di Indonesia,” kata Esther.
“Itu nanti berpengaruh ke investasi yang masuk, penciptaan lapangan pekerjaan, dan seterusnya,” ujarnya menambahkan.
Mengutip riset Mandiri Institute, konsumsi masyarakat pulih pada akhir 2025, namun pemulihannya tidak merata. Pola konsumsi antarkelas mengarah pada k-shaped pattern, di mana kelompok atas semakin kuat, sementara kelompok menengah semakin terbatas.
Secara struktural, pola ini terjadi dan menguat pascapandemi. Keterbatasan konsumsi kelompok menengah terutama bersumber dari menurunnya kualitas pekerjaan, yang kemudian berimplikasi pada semakin terbatasnya pendapatan.
Hingga akhir 2025, tren incoming fund kelompok menengah belum membaik. Jika kondisi ini berlanjut, diprakirakan pola tersebut masih akan terjadi pada 2026.
Jika berkaca dari tren pasar kerja 2025, Esther memperkirakan tahun ini pun tidak akan banyak berubah seiring dinamika geopolitik global serta kondisi fundamental ekonomi di dalam dan luar negeri.
Lebih lanjut, ia menilai perluasan lapangan kerja juga dapat didorong melalui penguatan industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.
Namun, dalam hal ini, Esther mengatakan Pemerintah dapat ikut berperan, antara lain melalui pemberian insentif khusus yang berdampak langsung pada industri dan tenaga kerja di dalamnya.
“Kalau misalnya Pemerintah mau membantu industri tekstil, bisa memberi insentif atau subsidi, misalnya subsidi bahan baku, harga bahan baku, subsidi transportasi dan logistik untuk mengurangi biaya logistik dan transportasi, seperti itu,” kata Esther.
